PERPPU ORMAS NO.2/2017 LAHIRKAN HAWA OTORITER DI INDONESIA : "Dimanakah Perlindungan Negara Terhadap Ormas Islam?

Oleh : Yuli S Ridwan, S.H. [ Aktifis Dakwah Mabda'iyyah ]

DARI setumpuk masalah yang sedang diperlihatkan oleh rezim ketujuh di Indonesiaini, hal yang paling menyita perhatian adalahpersoalan penerbitan Perppu Ormas No.2/2017.

Jika ditanya mengapa Perppu Ormas No.2/2017 tersebut bisa menyedot perhatianpublik? Ini lantaran Perppu Ormas No.2/2017 terindikasi membungkam rasa kritis masyarakat dalam mengoreksi kebijakan yang diambil rezim yang sedang berkuasa.

Perppu Ormas No.2/2017 ibarat Perppu karbitan. Kehadirannya terkesan sangat dipaksakan, untuk mengatur kembali keberadaan aktivitas Ormas. Padahal sudah ada UU Ormas sebelumnya (UU No.17/2013), yang dirasa sudah cukup untuk mengawal aktivitas ormas.

Dari situlah, akhirnya Ormas Islam yang notabene tidak merasa bersalah dalam aktivitas dakwahnya, akhirnya tergiring mempertanyakan landasan keadaan genting dan memaksa yang seperti apakah, sehingga rezim Jokowi terdesak melahirkan Perppu Ormas No.2/2017.

Mirisnya, jawaban lugas hampir tidak terdengar langsung dari sang Presiden Jokowi. Bahkan melalui stasiun TV, dengan santai Presiden pernah menyatakan, jika memang ada pihak yang keberatan atas Perppu tersebut, silahkan menempuh jalur hukum.

Tidak lama berselang dari penerbitan Perpputersebut, tiba-tiba jatuh korban pertama. Itulah HTI, yang dikenal sebagai Ormas Islam yang menghormati prosedur ber-Ormas, dan "rajin" mengkritisi kebijakan rezim yang terindikasi lebih pro terhadap kapitalis barat (Amerika dan sekutu) dan kapitalis timur (Penguasa Cina).

Kini, HTI bersama tim kuasa hukum menempuh jalur penggugatan ke PTUN dan mengajukan Judicial Review (uji material) atas isi Perppu Ormas No.2/2017 ke Mahkamah Konstitusi.

Dan sampai dengan hari ini, dari seluruh saksi ahli yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum HTI, seluruhnya memberikan argumentasi yang hampir serupa, atau kalaubisa kita berbaik sangka bahwa para saksi ahli malah semakin menegaskan kehadiran Perppu Ormas No.2/2017 tidak memenuhi syarat kegentingan dan memaksa.

Bahkan kehadiran Perppu Ormas No.2/2017 terindikasi kuat "menohok" ajaran Islam. Tentu ini semakin menambah kegaduhan publik. Karena dimungkinkan setelah HTI, akan muncul korban Ormas Islam yang lain atau lembaga lain. Status badan hukum lembaganya dibekukan dan atau dicabut tanpa berkesempatan mempertanyakan ke ruang pengadilan.

Alasan Pembubaran Sepihak

Ormas yang sudah menjadi korban Perppu Ormas No.2/2017 tanpa melalui peradilan dijustifikasi dengan tuduhan "anti pancasila". Justifikasi ini tak memiliki standar yang jelas sehingga menimbulkan sikap represif dan otoriter.

Bagaimana dengan kebijakan pemerintah yg pro kapitalisme dan neo liberal, bukankah bukti rezim ini melanggar filosophi Pancasila? Karena secara langsung telah menceburkan negeri ini ke dalam kancah penjajahan gaya baru?

Ormas Islam yang menawarkan peraturan Syariah Islam kaaffah dalam sistem #Khilafah, pada dasarnya adalah dalam rangka ikhtiar untuk menyelamatkan aset sumber daya alam (SDA) Indonesia, serta aset-aset dunia Islam lainnya dari geostrategi neo-imperialisme para penjajah.

Rasulullah Saw, mengingatkan:

Ingatlah, tiap-tiap kalian adalah pemimpin, dan tiap-tiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu.
(HR. Bukhari)

Seharusnya, rezim penguasa bersyukur ada beragam Ormas Islam dan Ormas lurus lainnya yang masih peduli nasib umat dan senantiasa memuhasabahi penguasa. Karena amar makruf wa nahyi munkar sebagai aktivitas ormas Islam adalah untuk terwujudnya Islam rahmatan lil 'alamiin, yang dengannya sebuah negeri berada dalam kondisi aman, adil, sejahtera dalam naungan ridho Allah. [ ]

Post a Comment

0 Comments