Monopoli Negara Dalam Tafsir Kebenaran Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Kasus Pemecatan Rektor Universitas Negeri Jakarta)

Oleh : La Ode Muhammad Rauda Agus Udaya Manarfa, S.Sos, M.Si
Dosen Sosiologi Universitas Dayanu Ikhsanuddin (UNIDAYAN) Baubau

BEBERAPA bulan yang lalu santer terdengar pengumuman status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Nur Alam sang Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Penyelidikan dan penyidikan terus berjalan hingga berujung pada keputusan “mengamankannya” di balik jeruji besi khusus milik KPK. Sebelum Nur Alam ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Nur Alam telah mendaftar sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan mengambil jenjang pendidikan Doktoral.

Namun entah mengapa tiba-tiba saja tahapan studi pemimpin Sulawesi Tenggara tersebut terus diolah dan direproduksi oleh media tertentu di tanah air. Hingga akhirnya membuat pihak KEMENRISTEK DIKTI mengeluarkan sikap membentuk Tim Evaluasi Kinerja Akademik (EKA) guna menelusuri ujian promosi doktor sang gubernur.

Sebenarnya tidak ada yang lebih menarik perhatian pihak Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (KEMENRISTEK DIKTI) sebagai atasan dari UNJ, selain dari progres studi Nur Alam yang melalui ujian promosi doktornya yang diadakan sehari setelah diumumkannya status tersangkanya oleh KPK.

Media tertentu lalu mulai menghubung-hubungkan antara maqam keilmuan Nur Alam dengan institusi yang menyematkan gelar doktor kepadanya. Mencari sela celanya lalu menyebarluaskannya ke seluruh penjuru negeri, membuat kesan UNJ sebagai kampus yang abai, melanggar aturan, lupa pada norma akademik, dan menciptakan citra yang negatif terhadap sumberdaya manusia dari Sulawesi Tenggara.

Dalam kurun waktu yang hampir bersamaan terdengar pula desas desus desakan mundur dari dalam kampus UNJ kepada Rektor Prof. Djaali. Alasannya beragam mulai dari tuduhan tidak profesionalnya kinerja sang Rektor dalam mengelola aset kampus, nepotisme, dan masifnya peningkatan produksi sumberdaya manusia dari Timur Indonesia. Tim EKA lalu dibentuk, media terus menggoreng isu, dan kampus mulai digoyang.

Tim EKA bentukan Menteri menghasilkan temuan yang intinya UNJ melanggar ketentuan yang seharusnya dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi di perguruan tinggi. UNJ berkilah bahwa proses kegiatan pendidikan yang diselenggarakannya telah sesuai aturan yang berlaku, bahkan telah membuahkan hasil berupa peningkatan positif pada lompatan peringkat UNJ dalam daftar pemeringkatan pergunuran tinggi nasional pada tahun berjalan.

UNJ akhirnya membentuk Tim Internal yang bertujuan membuktikan kebenaran hasil temuan Tim EKA. Tim Internal UNJ lalu menuntaskan hasil penyelidikan dan menyimpulkan jika hasil penelitian Tim EKA terbantahkan. Temuan Tim Internal UNJ lalu diproyeksikan untuk diketahui oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi tetapi tidak menghasilkan perubahan apa-apa. Satu-satunya dampak nyata atas pembentukan Tim EKA dan Tim Internal UNJ adalah pemecatan Prof. Djaali dari jabatannya sebagai Rektor UNJ pada bulan September 2017.

Bibit sikap berseberangan antara Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan UNJ telah dimulai sejak ajang pemilihan Rektor di UNJ beberapa tahun silam. Saat itu calon rektor dambaan Menteri kalah telak oleh Senat UNJ yang solid mengusung Prof. Djaali sebagai Rektor pilihannya. Praktis pimpinan UNJ bukanlah sosok terbaik versi penilaian subyektif menteri seorang, tetapi terbaik versi penilaian para anggota senat UNJ. Nampaknya momen itu menjadi saat dimana beda pikir dan silang tindak berawal. Sejak saat itu pulalah mulai terdengar suara-suara kritis atas kepemimpinan Putra Timur Nusantara tersebut, memintanya bertanggungjawab atas sejumlah dugaan kekisruhan dalam pengelolaan UNJ.

Prof. Djaali memang tidak berasal dari etnis yang besar di Indonesia seperti Jawa dan Sunda. Tetapi ia berasal dan lahir di kampung yang oleh peta Indonesia sekalipun akan sulit namanya ditemukan. Kamaru, sebuah daerah otonom dalam sejarah Kesultanan Buton menjadi kampung halamannya. Prof. Djaali Berasal dari daerah yang tergolong sulit dalam berbagai hal, namun ia merantau dan berhasil menempa dirinya hingga berproses dalam dunia pendidikan.

UNJ bukanlah perguruan tinggi yang etnosentris, hal ini terbukti dengan terpilihnya Prof. Djaali sebagai Rektor yang bukan seorang Jawa dan Sunda tetapi Buton. UNJ juga bukan pula organ yang dapat dengan mudah didikte, karena ada banyak kemauan dan pandangan di dalam UNJ yang perlu difasilitasi dibandingkan dengan keberadaan 1 orang menteri. Kejadian-kejadian besar tersebut nampaknya menjadi fenomena yang melatarbelakangi lahirnya keputusan sepihak dari MENRISTEK DIKTI untuk memecat Prof. Djaali dari jabatannya sebagai Rektor UNJ, dan memunculkan nama lain sebagai pengganti sementaranya.

Sebagai pihak yang berada di luar UNJ, saya melihat bahwa kejadian yang menimpa UNJ tidak lagi bersifat lokal tetapi telah menjadi isu nasional sehingga publik juga memiliki hak dalam menilainya secara kritis. Upaya yang dilakukan oleh UNJ dalam menciptakan sumberdaya manusia melalui program kerjasama dengan berbagai institusi perguruan tinggi dan pemerintah daerah yang berbasis di Timur Nusantara telah diberangus. Pihak UNJ sendiri bersikukuh bahwa yang dilakukannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun oleh pihak Menteri melalui Tim EKA juga berkeras bahwa yang dilakukan oleh UNJ tidaklah prosedural.

Bila sudah demikian maka paham governmentalism yang telah lama disemai melalui tangan kekuasaan pemerintah mulai bekerja, hingga memposisikan pemerintah sebagai sosok tunggal yang paling benar dalam menafsirkan teks pengelolaan perguruan tinggi. Bagi yang berbeda adalah salah serta mendapat sanksi.

Negara melalui KEMENRISTEK DIKTI sedikit memperlihatkan gelagatnya dari yang tadinya membina lalu melebar dengan langsung membinasakan. Tahapan-tahapan khas humanis ala dunia akademik yang seharusnya dilalui dalam rangka pembinaan aparatur sipil negara yang berada di UNJ tidaklah dilalui dengan semestinya. Reaksi alami yang muncul kemudian adalah insting mempertahankan diri, Prof. Djaali yang merasa dizalimi akhirnya mempertimbangkan jalur hukum guna membuktikan klaim kesalahan yang dituduhkan padanya, serta untuk memberi pelajaran kepada pihak-pihak yang secara serampangan tanpa pembuktian tetapi telah merusak citra dirinya.

Saya sendiri tidak tahu pasti apakah pihak yang selama ini dituduhkan melakukan pelanggaran dalam lingkaran UNJ adalah benar atau keliru, saya menilai ada langkah yang belum dilalui dan berpotensi menjadi kepada fitnah dan kezaliman bila tanpa pembuktian yang ilmiah. Tim EKA dan tim internal UNJ sama-sama tim yang bekerja atas dasar undang-undang untuk membuktikan kebenarannya masing-masing. Bila terdapat perbedaan di antaranya maka KEMENRISTEK DIKTI patutlah menjadi bijak, bukannya malah mengamputasi.

Dunia pendidikan patutlah berduka karena upaya UNJ dalam membantu pencerdasan kehidupan bangsa harus terpasung oleh langkah KEMENRISTEK DIKTI yang seketika mengeluarkan kartu merah, tanpa melakukan pembinaan yang berarti untuk mengubah cara pandang yang diklaim keliru. Hal yang mengherankan adalah tindakan pilih kasih KEMENRISTEK DIKTI yang seketika langsung mengambil langkah heroik pada UNJ namun berbeda perlakuannya pada dua perguruan tinggi lain yang rektornya diindikasi menggunakan ijazah palsu dan plagiasi.

Berbagai pihak yang terliba dalam kekisruhan ini sesungguhnya merupakan bagian dari sistem. Kasus UNJ bukan serta merta tanggungjawab seorang diri Prof. Djaali, di situ ada senat perguruan tinggi, di situ ada peran dari KEMENRISTEK DIKTI yang harusnya mengawasi dengan seksama jalannya proses pengelolaan perguruan tinggi. Bila tiba-tiba langsung memberikan sanksi yang keras, lalu keberadaan KEMENRISTEK DIKTI selama ini ada di mana ?. Bagaimana bisa standar ganda diterapkan hanya kepada UNJ sementara untuk Universitas Halu Oleo dan Universitas Negeri Manado tidak ada ?. KEMENRISTEK DIKTI harus bisa menjelaskan semua ini, agar anggapan bahwa KEMENRISTEK DIKTI telah berubah menjadi institusi yang sewenang-wenang menjadi sirna.

Bogor, 03 Oktober 2017

Post a Comment

0 Comments