Menolak BPJPH, Dalih atau Dalil ?

Oleh : Shafiya Ana

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sudah diresmikan oleh pemerintah. Kedepan, ada tiga pihak yang akan melakukan proses penerbitan sertifikat halal, yaitu BPJPH, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).(Viva.co.id).

Di dalam Islam, segala aktivitas mengurusi seluruh persoalan terkait riayah syu'un al ummah adalah kewajiban negara.

Kewajiban tersebut meliputi pemeliharaan, perlindungi dan jaminan terpenuhinya hak- hak masyarakat terkait aqidah, uqubat( sanksi), muamalah, atau math'umat ( terkait makanan).

Adanya niat baik pemerintah ikut serta dalam menjamin kehalalan produk yang dikomsumsi bangsa, merupakan hal positif yang seharusnya diberi dukungan penuh rakyatnya, karena memang sudah tugas negara sebagai pengayom rakyat.

Lalu kenapa hari ini ada pro- kontra menolak BPJPH?. Menurut penulis hal ini terjadi bukan semata karena proses dan mekanisme kerja yang berbeda, toh MUI masih menjadi bagiannya, bisa jadi akan sama saja, uslub saja yang kemungkinan berbeda.

Hal ini dikarenakan rakyat terlanjur kecewa kepada penguasa yang sering tidak pro rakyat, dan terus mengabaikan suara dan aspirasi mereka.

Terkait Perppu Ormas misalnya, jauh dari kata genting dan darurat seperti yang dituding pemerintah, jusrtu sebaliknya Perppu tersebut lah yang genting dan darurat untuk segera ditolak dan dihapuskan.

Karena memuat pasal- pasal karet, sarat kepentingan asing, dan memicu terjadinya kediktatoran penguasa atas rakyat, yang sejatinya rakyat dan penguasa memiliki visi dan misi sama dalam memajukan bangsa dan negara, menjadi bersebelah haluan.

Dan inilah hasilnya, saat rakyat tidak memiliki rasa kepercayaan lagi kepada penguasa, mereka lelah terus dibohongi dengan segala janji manis sistem kapitalis sekuler, yang "manis" bagi penguasa namun "pahit" bagi rakyat.

Sehingga tiap niat penguasa dicap tidak baik dan dipukul rata, karena sudah melekat erat frame buruk rakyat pada penguasa.

Akan tetapi, hal itu tidak boleh menjadi pembenaran kita untuk gegabah dalam menuding penguasa, setiap situasi pelajari dulu, pahami dengan kaca mata syar'i. Tidak pantas seorang berilmu bertindak membabi buta, asal- asalan tanpa tatabu' fakta.

Janganlah asal menuduh dan menolak bermodal dalih saja, bisa jadi BPJPH hanya berupa uslub, bukan kebijakan yang dilahirkan mabda rusak sekulerisme  buatan akal manusia, semua ada porsinya.

Kewajiban kita hanya mendakwahi dan mengkritisi setiap kebijakan mereka yang bertentangan syari'at  lagi menghasilkan kerusakan nyata.

Berusaha mewujudkan kehidupan Islami yang Allah dan rasul perintahkan, dengan mencabut Sekulerisme sebagai akar dari  seluruh  persoalan yang ada, ayo kita fokus saja.

Wallahu'alam.

Post a Comment

0 Comments