Menakar Ukuran Aman Hutang Indonesia

Oleh : R.A Vidia Gati, SE.Ak,  M.EI, CA

Gali lubang tutup lubang, agaknya sebuah kalimat yang tepat untuk menggambarkan kondisi keuangan Negara kita ini. Berikut data yang menunjukkan tahun, jumlah utang pada beberapa masa kepemimpinan Presiden RI, beserta rasio terhadap Produk Domestik Bruto.

1. Suharto  -  1998  -  551,4 T  -  57,7%
2. BJ Habibie  -  1999  -  938,8 T  -  85,4%
3. Gus Dur  -  2001  -  1.271,4 T  -  77,2%
4. Megawati  -  2004  -  1.298 T  -  56,5%
5. SBY  -  2104  -  2.608,8 T  -  24,7%
6. Jokowi  -  2016  -  3.466,9 T  -  27,5%

sumber liputan6.com, 13 Februari 2017

Dalam berbagai kesempatan pemerintah meyakinkan jika posisi utang Indonesia dalam kondisi aman, apalagi dengan membandingkan Negara-negara maju di dunia yang juga memiliki utang bahkan rasio utang terhadap PDB jauh lebih tinggi dari Indonesia seperti Singapura, Jepang dan Amerika. Berdasarkan data Dana Moneter Internasional (IMF), dari 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia itu, rasio utang terhadap PDB tertinggi dicapai Jepang yang mencapai 238 persen . Mengapa ukuran aman merujuk pada rasio utang terhadap PDB? karena dalam UU RI No 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, dalam pasal 12 ayat 3 disebutkan batas utang aman adalah jika rasionya kurang dari 60%. Pertanyaannya adalah, apakah rasio utang terhadap PDB dapat digunakan sebagai jaminan keamanan keuangan Negara?

UKURAN KESEHATAN KEUANGAN

Mengapa tingkat keamanan utang disandarkan pada pendapatan domestic bruto? PDB menggambarkan nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. PDB merupakan salah satu metode untuk menghitung pendapatan nasional. Ada dua pendekatan dalam menghitung PDB, yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan penerimaan. Pendekatan pengeluaran lebih memudahkan karena pada umumnya data tersedia dan dapat ditelusuri. Karena pendekatan penerimaan lebih sulit, maka pendekatan pengeluaran digunakan sedangkan penerimaan tidak.

                        Y= C + I + (X –M) +G

Persamaan di atas adalah untuk menghitung PDB, dimana C adalah nilai uang dari konsumsi rumah tangga,I adalah investasi oleh sector swasta, ekspor netto (melibatkan luar negeri) serta G adalah pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa. Ini adalah perhitungan semata yang tidak identik dengan sejumlah kas tertentu. Perhitungan ini tidak mencerminkan kemampuan Negara untuk melunasi utang-utangnya, sementara ketika berbicara utang, sudah seharusnya focus pada kemampuan Negara tersebut untuk melunasi utang-utangnya.

Kemampuan melunasi utang (jangka pendek maupun jangka panjang) dapat diukur melalui rasio keuangan pengutang, baik rasio likuiditas (seperti current ratio) maupun rasio solvabilitas (seperti debt ratio).

Current Ratio bertujuan memberikan informasi tentang kemampuan aktiva lancar dalam menutup utang lancar. Sedangkan Debt ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva.

Debt to ratio banyak dijadikan acuan oleh para kreditor dan lembaga pemeringkat internasional dalam menilai peringkat utang satu negara (sovereign credit rating). Lembaga pemeringkat S&P’s memberikan peringkat utang Indonesia BB- (double B minus), yang mengindikasikan adanya kemungkinan risiko kredit dalam sejumlah instrumen investasi Indonesia (Surat Utang Negara dan Sukuk Negara) maupun pembiayaan terhadap proyek-proyek Pemerintah.

Sehingga daam perdebatan mengenai besarnya utang pemerintah, ukuran rasio inilah yang lebih tepat untuk menilai kemampuan Negara dalam menyelesaikan utang-utangnya di masa yang akan datang. Sehingga penilaian kemampuan pemerintah melunasi utang-utangnya, lebih tepat bila membandingkan utang pemerintah (plus bunga) dengan penerimaan negara (penerimaan pajak dan non pajak).

Dalam kaitan tersebut, maka pasal 12 UU No.17/2003 harus menegaskan bahwa rasio utang pemerintah diukur berdasarkan penerimaan negara, bukan berdasarkan PDB. Rasio utang terhadap PDB, bukan saja tidak dapat menjelaskan kemampuan pemerintah dalam melunasi kewajibannya, tetapi juga hasil analisisnya tidak layak dipakai sebagai pedoman pengambilan keputusan, karena tidak menggambarkan apapun tentang kondisi keuangan negara.

Pernyataan utang aman dengan membandingkan dengan rasio utang terhadap PDB Negara lain. Dalam kajian ekonomi, pada dasarnya utang dapat dilakukan dengan pertimbangan ; jika defisit keuangan akan terus menurun atau minimal stabil, pendapatan Negara stabil atau meningkat, utang disalurkan pada hal yang produktif sehingga dapat menopang pendapatan Negara, bunga pinjaman rendah dan tidak ada lonjakan nilai dolar. Kondisi seperti ini dapat di jumpai pada Negara seperti Jepang, yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh ekspor, disamping itu mata uang negara Jepang menjadi mata uang dunia yang masuk dalam SDR (Special Drawing Right) IMF (International Monetary Fund). Artinya bila harus melunasi utang-utangnya, Jepang hanya tinggal mencetak uang, yang resikonya nilai tukar mata uang negara itu akan melemah atas mata uang negara lain, tapi tidak akan membuat bangkrut, karena masih memiliki devisa yang sangat banyak.  Bagaimana dengan Indonesia? Berbeda dengan Jepang,yang pertumbuhan ekonomi ditopang oleh ekspor, Indonesia justru didominasi dengan konsumsi. Selain itu kebijakan mencetak uang sendiri untuk kondisi Indonesia akan semakin melemahkan mata uang Indonesia sendiri. Sehingga dalam hal ini membandingkan rasio utang terhadap PDB dengan Negara lain tidaklah tepat.

Sehingga dalam hal ini, menyatakan utang aman dengan menggunakan rasio utang terhadap PDB tidaklah tepat, demikian pula penetapan rasio tidak boleh lebih dari 60% juga tidak bermakna apapun. Terlebih lagi membandingkan angka ratio dengan Negara lain yang kondisi perekonomiannya berbeda juga tidak dapat dijadikan sebagai alasan tingkat keamanan utang Indonesia.

BAHAYA JEBAKAN UTANG

Menjalankan aktivitas perekonomian dengan mengandalkan pada utang justru akan membahayakan Negara. Utang akan dapat mengakibatkan Negara bangkrut dan hilangnya kewibawaan. Selain itu meninggalkan utang yang banyak justru akan memberatkan anak cucu dan berakhir pada kesengsaraan.

Sehingga Negara seharusnya menghentikan utang luar negeri (al-qurudh al-ajnabiyyah) baik utang dari lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia atau IMF maupun utang dari negara lain. Pasalnya, selama ini utang luar negeri tidak lepas dari dua hal yang diharamkan dalam Islam (1) Adanya syarat-syarat yang menghilangkan kedaulatan ekonomi negara peminjam. Hal ini diharamkan sesuai kaidah syariah, “Al-Wasilah ila al-haram haram (Sarana menuju yang haram hukumnya haram juga).” Utang luar negeri terbukti telah menjadi sarana (wasilah) bagi kaum kafir untuk mendominasi umat Islam sehingga hukumnya haram (QS an-Nisa` [4]: 141). (2) Adanya bunga yang jelas-jelas merupakan riba yang diharamkan Islam. (QS al-Baqarah [2]: 275) (Abdurrahman al-Maliki, As-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mutsla, hlm. 83;At-Ta’rif bi Hizb at-Tahrir, hlm. 126).

Syaikh Abdurrahman al-Maliki dengan tajam mengatakan bahwa utang luar negeri sebenarnya bukanlah bantuan, melainkan senjata politik di tangan negara donor untuk memaksakan politik dan pandangan hidupnya atas negara debitor. (Abdurrahman al-Maliki, As-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mutsla, hlm. 202).
Pernyataan tersebut telah mendapat konfirmasi dari Presiden AS John F. Kennedy pada tahun 1962 yang menyatakan, “Bantuan luar negeri merupakan suatu metode yang dengan itu Amerika Serikat mempertahankan kedudukannya yang berpengaruh dan memiliki pengawasan di seluruh dunia…” (M. Dawam Rahardjo,1987.

Sehingga seharusnya pemerintah Indonesia menghentikan untuk menambah utang luar negeri, menolak untuk membayar bunga utang ribawi, mengajukan reschedule, discount pembayaran utang dengan meninjau dan memperhitungkan sumber daya alam yang sudah diangkut ke Negara pengutang. Karena pada dasarnya, sumber daya alam adalah milik seluruh rakyat yang tidak boleh dimiliki oleh asing. Mewujudkan keuangan yang kokoh tidak lain bercermin pada masa kekhilafahan Islam terdahulu- dengan penerapan system ekonomi Islamnya. Pada akhirnya segera menyadari untuk tidak lagi melanggar syariah Allah yaitu dengan meninggalkan riba atau bersiap berperang dengan Allah dan Rasulnya seperti dalam Quran surat al Baqarah :275.

Wallahu a'lam.

Post a Comment

0 Comments