Kisruh Tata Kelola Gula, Bagaimana Solusi Islam?

Oleh: Emilda Tanjung, Pemerhati Kebijakan Pangan

GULA merupakan komoditas strategis dan penting bagi bangsa Indonesia.Terlihat dari tingginya kebutuhan terhadap gula.Untuk konsumsi minimal dibutuhkan 3 juta ton/tahun dan 3,5- 4 juta ton gula rafinasi untuk industri.

Di samping itu terdapat sekitar 1,4 juta orang masyarakat Indonesia adalah petani tebu. Karenanya pengelolaan gula yang salah pasti membuahkan kekisruhan dan penderitaan bagi masyarakat sebagaimana yang kita saksikan hari ini.

Demonstrasi oleh ribuan petani tebu pada akhir Agustus adalah salah satu cerminan gagalnya kebijakan pergulaan di Indonesia. Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagai pengungkit daya beli, disisi lain sangat menzalimi petani.

Ditambah pula beredar bebasnya gula impor, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% untuk pembelian gula menjadikan petani tak bisa menahan diri lagi untuk tidak melakukan aksi penolakan.

Penyegelan gula petani oleh Kemendag di Cirebon dengan alasan tidak memenuhi kualitas Standar Nasional Indonesia (SNI) pun menambah peliknya kondisi petani. Kebijakan di hilir yang menekan harga jual ini sangat tak sebanding dengan mahalnya biaya produksi yang dikeluarkan petani.

Bertubi-tubinya tekanan melalui kebijakan harga gula hanyalah bagian kecil dari buruknya pengurusan negara terhadap hajat rakyat. Setelah sebelumnya masyarakat dihadapkan pada harga gula yang fluktuatif serta cenderung tinggi yang sangat memberatkan masyarakat sebagai konsumen.

Namun sayangnya, berbagai kebijakan pemerintah ini bukannya menyelesaikan masalah, justru makin menyulitkan bahkan mematikan usaha rakyat. Alih-alih mencapai kedaulatan dan swasembada,yang terjadi justru kemiskinan yang kian dalam dan ketergantungan yang kian besar pada asing.

Akar Persoalan Kisruh Tata Kelola Gula

Tidak berbeda dengan tata kelola pangan pada umumnya, akar kekisruhan pengelolaan gula adalah karena diadopsinya paradigma Neoliberal Reinventing Government (Regom). Pemerintah hadir hanya sebagai regulator dan fasilitator.

Yakni pembuat peraturan bagi kelancaran bisnis korporasi dalam pemenuhan hajat pangan masyarakat. Akibatnya sangat fatal, hajat pangan masyarakat berada dalam kekuasaan korporasi. Meraup keuntungan adalah yang pertama, urusan kesejahteraan masyarakat urusan ke sekian.

Pada aspek produksi misalnya, alih-alih memperkuat produksi gula rakyat dengan mendukung saprotan ataupun penyediaan lahan, pemerintah justru membuka investasi besar-besaran bagi korporasi. Berupa pembangunan pabrik gula yang terintegrasi perkebunan tebu.

Sekalipun ada dukungan bagi perkebunan rakyat, namun konsep perkebunan inti plasma tetap tidak menaikkan posisi petani di hadapan korporasi. Dengan pola seperti ini, kalaupun target produksi gula tercapai hanyalah pencapaian produksi oleh korporasi. Sehingga menjadi pertanyaan besar, demi siapa swasembada gula tahun 2030?

Lepas tangannya negara juga terlihat pada aspek distribusi gula. Berbagai tindak kecurangan, penimbunan hingga kartel yang dilakukan mafia gula terus menggurita tanpa sanggup dihentikan.

Negara begitu lemah dihadapan mafia yang notabene korporasi penguasa stok gula. Apalagi ketika produksi dikuasai oleh korporasi, dipastikan negara tidak mampu mengendalikan rantai distribusi gula.

Sehingga wajar kenapa penetapan HET, operasi pasar, Toko Tani Indonesia (TTI) ataupun program pemutus rantai distribusi lainnya tidak berhasil menstabilkan harga. Disamping kebijakan-kebijakan ini hanya bersifat sementara dan instan, pemerintah juga tidak punya cadangan dan tidak bisa mengintervensi stok yang dikuasai swasta.

Prinsip Regom lainnya yaitu enterprising government sangat terlihat dalam kinerja badan pemerintah seperti Bulog. Bulog yang semestinya hadir untuk pelayanan rakyat, justru berdagang dengan rakyat.

Selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bulog dituntut menyetor deviden kepada negara. Jangankan meringankan beban petani, Bulog justru berhitung untung rugi. Inilah bobroknya pemerintahan neoliberal sistem demokrasi Negara pada akhirnya sebagai pebisnis bukan pelayan rakyat.

Jelas kekisruhan ini harus segera diselesaikan.Perubahan tata kelola tidak cukup hanya pada aspek strategis atau teknis saja,namun harus menyentuh akar persoalan. Yaitu tata kelola gula neoliberal yang didukung sistem kehidupan sekuler khususnya ekonomi kapitalisme Neoliberal dan sistem politik demokrasi.

Inilah penyebab fundamental kebobrokan pengurusan hajat publik tak terkecuali dalam tata kelola gula.

Khilafah Hadir, Kisruh Gula Berakhir

Pemerintahan Islam atau Khilafah telah ditetapkan Allah SWT sebagai pengemban dua peran yang sangat mulia yaitu sebagai raain (pelayan) dan junnah (pelindung). Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW: “..Imam (Khalifah) raa’in (pengurus rakyat) dan dia bertanggungjawab terhadap rakyatnya.” (HR Muslim dan Ahmad).

Serta hadis lain yang berbunyi: “Imam/Khalifah itu laksana perisai tempat orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya. Karena itu, jika ia memerintahkan ketakwaan kepada Allah ‘Azza wa Jalla dan berbuat adil maka ia akan memperoleh pahala, dan jika ia memerintahkan selain itu maka ia akan mendapatkan dosanya.” (HR Muslim).

Pemerintahan Islam harus bertanggung jawab secara penuh terhadap pengaturan urusan pangan rakyatnya, apapun alasannya tidak dibenarkan berfungsi sebagai regulator bagi kelancaran bisnis pangan.

Khususnya gula pemerintah hadir dengan sejumlah konsep-konsep sohih yang memungkinkan tiap individu masyarakat mengakses secara mudah tanpamenyulitkan kebutuhan gula mereka.

Ini di satu sisi, di sisi lain mampu mendorong daya vitalitas pertanian para petani tebu yang membuat kehidupan mereka semakin sejahtera. Pada gilirannya keseluruhan kebijakan tersebut menjadikan negara benar-benar memiliki kedaulatan dan ketahanan pangan dalam hal ini gula.

Tentang produksi, peningkatannnya dilakukan dengan menerapkan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dengan penggunaan sarana produksi pertanian yang terbaik. Para petani difasilitasi mengakses bibit terbaik, peralatan yang canggih, teknik pertanian terbaru.

Bahkan bagi petani yang kekurangan modal, Khilafah melalui diwan ‘atho’ (biro subsidi) di baitul mal memberikan bantuan sehingga para petani tebu mampu berproduksi secara maksimal. Khilafah juga akan membangun infrastruktur pertanian, jalan, komunikasisehingga arus distribusi lancar.

Ekstensifikasi, berupa peningkatkan luasan lahan pertanian, disamping mencegah lahan-lahan pertanian tidak terkelola. Negara akan menerapkan hukum pertanahan didalam Islam, seperti tidak boleh membiarkan tanah tidak produktif, karena Rasulullah SAW telah menegaskan yang artinya,

“Siapa saja yang menghidupkan tanah mati maka tanah itu menjadi miliknya.” (HR Abu Dawud dari Said bin Zaid dan Zubair bin Awwam, Tirmidzi dan Ahmad dari Jabir).

Atau negara juga dapat memberikan tanah milik negara sebagai pemberian (iqtha’) kepada siapa saja yang mampu mengolahnya. Persoalan keterbatasan lahan juga dapat diselesaikan dengan pembukaan lahan baru, seperti mengeringkan rawa dan merekayasanya menjadi lahan pertanian lalu dibagikan kepada rakyat yang mampu mengolahnya, seperti yang dilakukan masa Umar bin Khaththab di Irak.

Stabilisasi harga, tidak dengan cara mematok harga, akan tetapi menjamin ketabilan harga dengan cara-cara Islami yang tidak merusak mekanisme alami supply (penawaran) dan demand (permintaan).

Pertama, menghilangkan distorsi mekanisme pasar seperti penimbunan, kartel.Abu Umamah al-Bahili berkata: “Rasulullah SAW melarang penimbunan makanan” (HR al-Hakim dan al-Baihaqi). Untuk ini Khilafah akan melakukan pengawasan hingga penjatuhan sangsi. Namun pemerintah diharamkan untuk menetapkan harga.

Kedua menjaga keseimbangan supply dan demand. Pasar di-supply dengan cadangan pangan yang dimiliki Negara atau mendatangkan dari daerah lain mengimpor dari luar negeri. Kebijakan ini dapat mengatasi kelangkaan pangan secara cepat.

Pada akhirnya, penerapan keseluruhan prinsip/konsep tersebut bersamaan dengan penerapan sistem kehidupan Islam secara kaaffah meniscayakan kisruh tata kelola gula dan segala potensi ke arah itu dapat dicegah.

Pada tataran inilah kehadiran sistem kehidupan Islam, Khilafah Islam merupakan kebutuhan yang mendesak hari ini bagi bangsa Indonesia bahkan dunia.

Lebih dari pada itu, Khilafah Islam adalah syariat Islam yang diwajibkan Allah swt kepada kita semua.

Wallahu a’lam bi ash showab

Lampiran referensi:

[1] https://finance.detik.com/industri/3567959/ri-kejar-swasembada-gula-2019-begini-jurusnya

[2]http://regional.kompas.com/read/2017/03/17/00244031/.2017.pemerintah.akan.impor.gula.1.juta.ton.lebih

[3]http://ekbis.rmol.co/read/2017/07/17/299341/Nestapa-Penderitaan-Petani-Gula-Akibat-Mafia-Gula-di-Republik-Indonesia-

[4]http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/08/28/ovcw6j409-hari-ini-ribuan-petani-tebu-datangi-istana-negara

[5]https://economy.okezone.com/read/2017/08/02/320/1748689/petani-tebu-harga-acuan-gula-merugikan

[6]http://regional.kompas.com/read/2016/05/27/10254141/harga.gula.naik.pemerintah.bisa.panik.dan.buat.kebijakan.panik

[7]http://www.antaranews.com/berita/556175/mentan-ajak-investor-bangun-pabrik-gula

[8]http://bisnis.liputan6.com/read/2955706/strategi-kemenperin-capai-swasembada-gula-pada-2030

[9]http://ekbis.rmol.co/read/2017/07/17/299341/Nestapa-Penderitaan-Petani-Gula-Akibat-Mafia-Gula-di-Republik-Indonesia-

[10]Kitab Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi) cet 3, 2008

[11]Politik Ekonomi Islam, Abdurrahman Al Maliki, 2001

Post a Comment

0 Comments