Kebutuhan atau Keinginan

Oleh: Ratna Sari Dewi, S.E

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia akan berusaha keras untuk mencari penghasilan yang banyak. Bahkan kalau perlu, mencari pundi yang kedua, ketiga dan seterusnya agar semua kebutuhannya dan keluarganya dapat terpenuhi.
Apa kebutuhan manusia?

Bisa jadi banyak jawaban dengan standar masing-masing.
Lewat syariahnya, Islam menjelaskan bahwa standar kebutuhan manusia terkait keberlangsungan dan kelayakan ia hidup sebagai manusia. Manusia dianggap telah hidup sebagai manusia bila kebutuhan primer baik kebutuhan personalnya (sandang, pangan, papan) maupun komunal (pendidikan, kesehatan, keamanan) serta kebutuhan sekunder telah terpenuhi sesuai standar masyarakat dimana ia tinggal. Maka standar kebutuhan tidak bisa dipukul rata sama semua manusia.

Kebutuhan dikembalikan kepada keadaan masing-masing individu.  Contoh kebutuhan terhadap makan. Tidak bisa ditetapkan bahwa kebutuhan semua orang sama rata 2 piring nasi. Karena kenyataannya manusia berbeda-beda, ada bayi, anak-anak, dewasa dan orang tua. Kebutuhan nasi laki-laki dengan perempuan berbeda, begitu pula kebutuhan nasi orang di daerah dingin berbeda dengan orang yang tinggal di daerah panas. Bahkan, dua orang laki-laki yang memiliki umur yang sama dan tinggi yang sama, belum tentu kebutuhan mereka sama 2 piring nasi.
Orang yang memiliki mobil. Tidak bisa dikatakan bahwa ia kelebihan harta karena memiliki mobil walaupun harga mobil tidak murah jika dibandingkan dengan motor. Karena bisa jadi mobil bagi si orang tadi adalah kebutuhan. Mungkin karena anaknya ada 6 dan semuanya telah bersekolah yang butuh kendaraan untuk antar jemput sekolah. Sebagai muslim, tidak pantas kita membanding-bandingkan harta yang dimiliki orang lain lalu memvonis mereka dengan cap ini dan itu. Karena bisa jadi bagi dia hal itu adalah kebutuhan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhannya, Islam tidak menjadikan tiap-tiap individu menanggung sendiri beban kebutuhannya. Maka ditetapkanlah mekanisme sebagai berikut :

Pertama, beban individu dengan cara-cara yang dibolehkan seperti bekerja, syirkah, mengolah tanah dan menerima hibah atau warisan.

Kedua, mekanisme penanggungan nafkah untuk wanita dan anak-anak oleh wali mereka.

Ketiga, beban kaum muslimin dalam bentuk hibah atau sedekah personal maupun zakat dan pajak yang dikelola oleh Negara.

Keempat, beban Negara yaitu Negara menjamin distribusi barang dan jasa per individu masyarakat atau memberikan dalam bentuk langsung terutama kepada masyarakat yang lemah untuk mencari nafkah seperti orang tua pikun, orang gila, anak kecil dan lain-lain bila tidak ada keluarga atau keluarganya pun lemah ekonominya. Selain itu Negara memberi kemudahan warganegara dalam memenuhi kebutuhan sekundernya.

Agar Negara dapat optimal melakukan perannya, Allah mensyariahkan menetapan yang tegas atas kepemilikan harta, sebab-sebab kepemilikan harta, aturan pengembangan harta dan ekonomi riel sebagai dasar ekonomi Negara. Islam mengakui adanya kepemilikan individu namun juga menetapkan adanya kepemilikan umum dan Negara serta melarang tegas menjadikan kepemilikan umum menjadi kepemilikan individu. Seperti tambang-tambang, jalan, mata air dan laut. Kepemilikan umum dikelola oleh Negara namun hasilnya dikembalikan kepada warganegara dalam bentuk barang dan jasa dengan harga murah. Dalam hal pengembangan harta, Islam melarang praktek-praktek riba, judi, penipuan lewat permainan harga dan penimbunan. Berikutnya, Negara mengembangkan ekonomi riel seperti pertanian, peternakan dan perkebunan serta industry berat dan ringan yang mendukung sector riel tadi. Negara akan melakukan pemetaan tanah. Tanah-tanah subur akan dimaksimalkan untuk pertanian dan perkebunan. Sementara, tanah yang tidak subur dimanfaatkan untuk perumahan dan industry. Negara akan memberikan subsidi kepada warganegara yang mau mengolah tanah pertanian, baik dengan langsung memberikan tanah milik Negara, memberikan modal pertanian atau menerapkan system syirkah. Dapat dibayangkan ketika Negara mengelola SDA lalu hasilnya dalam bentuk energy dijual murah kepada rakyat, lalu Negara mengembangkan sector riel maka rakyat akan memiliki pekerjaan bahkan bisa memiliki lebih dari satu sumber pendapatan. Bila sudah begini tentu sangat mudah bagi warga untuk memenuhi kebutuhan sekundernya.

Dari poin-poin mekanisme diatas maka manusia dituntut pertama kali memenuhi semua kebutuhannya lalu orang-orang yang menjadi tanggungannya secara layak.  Bila telah terpenuhi kebutuhannya kemudian ada kelebihan barulah ia disebut mampu/kaya dan wajiblah ia mengeluarkan zakat bila harta yang berlebih tadi telah sampai nisab dan haulnya.

Islam mengajarkan muslim agar sebelum membeli barang atau jasa, hendaklah memastikan apakah barang atau jasa itu kebutuhan ataukah keinginan. Baju adalah kebutuhan. Tapi membeli baju ‘harus’ di mall besar merupakan keinginan. Termasuk ‘harus’ membeli baju tiap ada undangan acara. Keberadaan handphone android bisa jadi memang sudah kebutuhan. Tapi ‘harus’ memiliki hp dengan fitur-fitur terkini sementara ia hanya ibu rumah tangga biasa, tentu pemaksaan keinginan. Apalagi bila untuk memenuhi keinginan tadi, meminjam uang pihak lain. Riba pula. Walaupun dapat pinjaman yang tidak ada bunganya tetapi meminjam untuk memenuhi keinginan merupakan masalah baru.
Tidak bolehkah memenuhi keinginan?
Tidak ada larangan terkait hal itu. Namun, kita diingatkan untuk mendahulukan kewajiban, apakah kebutuhan keluarga dan orang-orang yang kita tanggung telah terpenuhi dengan layak. Dan apakah ada tetangga dekat kita yang kelaparan atau tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya.  Bila ada harta berlebih, keluarkanlah zakatnya. Dan bila masih ada lebih, silahkan memenuhi keinginan dalam rangka mensyukuri karunia Allah, sebagaimana firman Allah SWT:

“katakanlah, “siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah Dia keluarkan untuk hamba-hamba-Nya, juga rezeki-rezeki yang baik?”.” (TQS al-A’raf : 32)
“sesungguhnya Allah suka untuk melihat tanda-tanda kenikmatan-Nya pada hamba-Nya”. (HR at-Tirmidzi)

**dari berbagai sumber

Post a Comment

0 Comments