Jual Kelapa untuk Beli Santan

Oleh : Ratna Sari Dewi, S.E

Sebulan yang lalu, tepatnya tanggal 6 September, Presiden Joko Widodo bersama Menko Perekonomian Darwin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Mensekneg Pratikno dan Mendikbud Muhadjir Effendy serta Menlu Retno Marsudi bertandang ke Singapura untuk menghadiri 50 tahun hubungan diplomatic Indonesia dengan Singapura. Tak disangka, kunjungan itu berbuah penandatanganan kontrak HOA suplai gas cair (Liquified Natural Gas/LNG).

HOA (Head Of Agreement) tersebut berisi 3 kesepakatan,
Pertama, penyusunan studi kelayakan yang lebih mendalam terkait distribusi LNG untuk wilayah Tanjung Pinang dan Natuna.
Kedua, pembuatan konsep kerangka kerja untuk mendistribusikan LNG milik PLN dari kontrak eksisting PLN dengan sumber domestic Indonesia ke pembangkit listrik skala kecil di Tanjung Pinang dan Natuna.
Ketiga, pengembangan infrastruktur LNG skala kecil untuk wilayah Tanjung Pinang dan Natuna yang letaknya berdekatan dengan Singapura.
Kontrak ini memang bukan kontrak jual beli LNG. Ini kontrak studi kelayakan untuk menilai manakah yang lebih efisien memanfaatkan infrastruktur mini LNG Singapura atau langsung dari Bontang untuk pengadaan listrik di Tanjung Pinang dan Natuna. Jadi, ini soal manakah diantara dua pilihan ini yang membutuhkan biaya sedikit sehingga keuntungan yang diperoleh pemerintah bisa lebih besar.

Namun, gasnya darimana?

Menurut Pemerintah ada dua opsi untuk mendatangkan LNG dari Singapura. Pertama, opsi pertukaran penggunaan LNG (swap). Kedua, adalah murni impor dari Singapura.
Yang dimaksud dengan mekanisme swap, PLN (misalnya sebagai pemakai gas) akan bertukar pasokan LNG dengan Keppel (Singapura). LNG dari Bontang dibelokkan ke Singapura jadi milik Keppel. Lalu sebagai gantinya, LNG milik Keppel yang dibeli misalnya dari Malaysia dikirim ke PLN di Tanjung Pinang atau Natuna. Bila harganya sama, tak masalah. Tapi, bila ternyata dengan opsi kedua yaitu murni impor LNG dari Singapura justru lebih efisien, bagaimana dengan LNG dalam negeri yang dalam beberapa tahun terakhir tak terserap oleh pasar dalam negeri.

Bukankah kesia-siaan?

Anggota Komisi VII DPR Ahmad M Ali, seperti yang dikutip oleh ANTARA, Senin (11/9), sangat menyesalkan bila pemerintah benar mengimpor LNG. "Jika memang benar ada kontrak impor LNG dengan Keppel, perusahaan Singapura, itu sangat disayangkan. Awalnya, kami mengira ini hanya sekadar rencana semata, mengingat besarnya kargo LNG kita yang tidak laku setiap tahunnya. Kargo dalam negeri tidak terserap, kita malah impor. Melansir data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), jika tidak ada permintaan terhadap LNG dalam negeri, angka tersebut terus bertambah hingga tahun 2035 mendatang dengan rata-rata jumlahnya mencapai 50-60 kargo per tahun.”

Inilah bukti carut marut pengelolaan energy. Bila ditelusuri, mahalnya harga gas hingga sampainya gas di plant gate/pabrik pengguna adalah karena biaya tambahan, yaitu biaya regasifikasi (mengembalikan LNG ke fase gas), biaya penyaluran ke pipa utama (transmisi), biaya niaga dan biaya distribusi. Biaya-biaya tersebut terkadang melebihi harga LNG itu sendiri. Dan di Indonesia, biaya-biaya tersebut lebih mahal jika dibandingkan dengan negara-negara lain.
Solusi yang bisa ditawarkan adalah dengan membangun fasilitas regasifikasi dan terminal penerima LNG baru, terutama yang berkapasitas kecil menengah di wilayah tengah dan timur Indonesia. Sekitar 10 tahun yang lalu, Singapura dengan cerdik membangun terminal LNG dan regasifikasi. Dikatakan cerdik karena orientasinya jauh ke masa depan. Bertetangga dengan Negara kepulauan tentu dapat dimanfaatkan. Setelah fasilitasnya rampung, tidak ada satu Negara pun termasuk Indonesia mau bekerja sama untuk memasok LNG. Tapi kini, Indonesia justru akan menggantungkan kebutuhannya pada fasilitas Singapura.

Itu butuh biaya besar! Betul. Tapi kenapa kita tidak belajar dari kesabaran Singapura. Apalagi sebenarnya kita punya fasilitas yang sama di Lhok Seumawe, Aceh. Memaksimalkan yang ada tentu lebih efektif.
Langkah berikutnya adalah “memaksa” konsumen dalam negeri seperti PLN dan Produsen Industri berbahan baku gas untuk menggunakan LNG dalam negeri. Sehingga tidak adalagi gas yang tidak terserap. Ibarat orang yang butuh santan, untuk meminimalisir biaya dihitunglah mana yang lebih murah dan lebih hemat membeli santan diantara 2 warung yang berbeda. Padahal di rumahnya ada pohon kelapa dengan jumlah buah kelapa yang bisa mencukupi kebutuhannya terhadap santan untuk beberapa kali masak.

Langkah terakhir dan paling komprehensif adalah menghilangkan privatisasi terhadap seluruh kekayaan alam yang menjadi kepemilikan umum, Islam menetapkan tambang adalah milik umum (seluruh rakyat). Tambang itu harus dikelola langsung oleh negara dan seluruh hasilnya dikembalikan untuk kemaslahatan rakyat. Karena itu pemberian ijin kepada swasta untuk menguasai pengelolaan tambang, termasuk perpanjangan ijin yang sudah ada, jelas menyalahi Islam.

Tentu, penerapan system ekonomi Islam tidak terlepas dari system-sistem lain yang juga telah diatur di dalam Islam. Maka, sebuah keniscayaan penerapan Islam mestilah kaffah. [@mps_id]

Post a Comment

0 Comments