Intelektual Bergerak Menolak Perppu Ormas

Surabaya - Sabtu, 21 Oktober 2017, Komunitas Intelektual Muslimah Surabaya (KIMS) berkumpul di Niki Sae Restoran bersama para intelektual muslimah Surabaya untuk menyelenggarakan diskusi intelektual. Tema diskusi yang diangkat cukup menarik karena menyangkut isu terhangat di negeri ini yaitu “Perppu Ormas, Mengapa Ditolak?”. Diskusi ini dihadiri sekitar 50 intelektual kampus dan praktisi pendidikan dari berbagai kampus se-Surabaya seperti dari ITS, UNAIR, UINSA, dan beberapa kampus lainnya.

Ibu Dr Retno Palupi, drg., M.Kes selaku pembawa acara menyambut peserta dengan hangat. Acara dilanjutkan dengan sambutan dari perwakilan KIMS, Ibu Dyah Hikmawati, M.Si. Dalam sambutannya beliau menggambarkan peran intelektual dalam menghadapi persoalan umat yang sangat besar. Hanya saja, dalam sistem pendidikan saat ini kebanyakan dosen disibukkan dengan aktivitas kampus yang akhirnya menjadikan mereka kurang peka terhadap persoalan masyarakat.

Acara diskusi intelektual dibuka oleh Ibu Dr. Sri Warjiyati, MH. yang menjadi pembicara pertama. Beliau adalah Dosen UINSA yang juga menjadi anggota majelis hukum dan HAM. Dipandu oleh Ibu Umi Sa’adah, S.Kom, M.Kom selaku moderator, beliau memaparkan bahwa Perppu Ormas Nomor 2/2017 yang dikeluarkan oleh pemerintah beberapa bulan lalu dinilai inkonstitusional. Alasan kegentingan memaksa yang menjadi landasan dikeluarkannya perppu ini pun tidak terpenuhi.

Ibu Sri melanjutkan bahwa perppu ini telah menghilangkan proses peradilan dalam membubarkan suatu ormas. Sehingga berpotensi menjadikan pemerintah bersikap otonom dan sewenang-wenang sesuai kepentingan politik mereka. Negara sebagai penafsir tunggal, dengan mudah membubarkan ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. “Perppu ormas ini telah cacat dari lahirnya, sehingga harus ditolak,” tegas beliau di hadapan puluhan intelektual muslimah Surabaya.

Diskusi ini dilanjutkan oleh pemateri kedua, Ibu Ir. Retno Sukmaningrum, MT yang memaparkan bahwa perppu ormas ini telah memakan korban, yaitu HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dan ILUNI (Ikatan Alumni Universitas Indoensia). Sebagaimana diketahui, HTI adalah ormas yang kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah, khususnya yang mendzalimi masyarakat. Perppu ini, tambah beliau, dianggap sebagai upaya pemerintah untuk memberangus ormas yang dianggap kritis terhadap pemerintah. Selain itu, perppu ini hanya menjadi alat untuk membungkam dakwah Islam, mengkriminalkan ajaran Islam, hingga aktivis Islam.

Beliau menambahkan bahwa sebagai intelektual dan muslimah yang diberikan oleh Allah kelebihan sekaligus tanggung jawab maka mereka harus mengambil konstribusi di tengah-tengah umat. “Saatnya para intelektual berada di garda terdepan untuk bangkit, menyuarakan penolakan terhadap perppu ormas ini,” seru beliau kepada para intelektual.

Acara berlangsung dengan lancar dan para intelektual bersepakat untuk mengambil sikap menolak Perppu nomor 2/2017 ini dan berkonstribusi dalam mencerdaskan umat, khususnya umat Islam.[]

Post a Comment

0 Comments