Indonesia, The Next Zimbabwe?

Oleh : Diana Mufida, S.E (Aktivis Komunitas Muslimah Pemerhati Urban)

Harian Republika pada 5 September 2017 menurunkan berita bahwa ternyata 30 persen dana APBN 2018 digunakan untuk membayar utang. Anggota Komisi XI DPR RI, Refrizal, pun menilai bahwa ini merupakan jumlah yang sangat besar. Sehingga diharapkan penggunaan utang harus terukur dan terencana.

Persetujuan akademisi terhadap utang

Utang memang masih menjadi primadona pembiayaan APBN Indonesia. Bagaimana tidak? Teoriteori yang diajarkan di seluruh fakultas ekonomi di dunia ini dalam rangka menyediakan Pembiayaan untuk pembangunan negara, masih sangat kental mengajarkan tentang utang. Diantaranya adalah teori ICOR (Incremental Capital Outflow Ratio). Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa masalah pembangunan pada dasarnya merupakan masalah menambahkan investasi modal. Kalau ada modal, dan modal itu diinvestasikan, hasilnya adalah pembangunan ekonomi. Karena itu, berdasarkan pada model ini, resep para ahli ekonomi dunia untuk memecahkan persoalan pembiayaan pembangunan adalah dengan mencari tambahan modal, baik dari dalam negeri, maupun dari luar negeri (melalui investasi asing dan utang luar negeri).

Kesimpulannya, secara akademis, seolah-olah utang adalah sebuah jawaban jitu dan tidak
Terelakkan dalam mengatasi kekurangan pembiayaan pembangunan.

Pendarahan fiskal dan moneter Indonesia

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan RI, mencatatkan utang Indonesia per Agustus 2017 lebih dari Rp 3.825 triliun. Utang yang dilakukan pemerintah Indonesia ini diakibatkan karena kebijakan fiskal dan moneternya yang tidak mampu menopang besarnya pembiayaan pembangunan. Beratnya beban fiskal negara akibat besarnya impor dibandingkan ekspor, serta rendahnya penerimaan pajak, memaksa APBN harus mengalami pendarahan dengan mencatatkan defisit 1,29 persen per semester pertama 2017. Secara keseluruhan, jumlah utang Indonesia jika dibandingkan dengan PDB Indonesia mencapai 27,9 persen dan posisi defisit APBN sebesar 2,92 persen dari PDB. Jumlah ini masih dibawah batas maksimal yang disebutkan dalam UU Keuangan No. 17 Tahun 2003 dalam penjelasan pasal 17 ayat 3, yang dibatasi maksimal 3 persen dari PDB untuk defisit APBN dan maksimal 60 persen dari PDB untuk besarnya jumlah utang.

Sekalipun utang Indonesia masih berada dalam batas aman menurut UU No. 17/2003, namun angka tersebut sudah sangat mengkhawatirkan. Mengingat perekonomian Indonesia tidak ditopang oleh produksi. Pada 2016, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi 5,02 persen, namun sebanyak empat persennya berasal dari sektor konsumsi. Sehingga bisa dikatakan bahwa Indonesia tidak memiliki kemampuan yang besar dalam menghasilkan uang dalam bentuk devisa/ valas yang bersumber dari ekspor.

Belum lagi dari sektor moneter. Penulis mencoba menyoroti tentang penerapan Debt Based Money System (DBMS) pada sistem moneter Indonesia. DBMS ini diterapkan secara internasional yang menjadikan sistem moneter tiap negara tidak akan pernah lepas dari utang. Dalam praktik DBMS pada sistem ekonomi kapitalis sekarang ini, meniscayakan bank sentral adalah institusi independen (tidak dibawah kontrol pemerintah) dalam melakukan tugasnya, salah satunya adalah mencetak uang. Ketika terjadi pencetakan uang baru, yang terjadi bukanlah pemerintah mengeluarkan uang dari mesin cetak kemudian diedarkan ke masyarakat. Pemerintah mengeluarkan SUN (Surat Utang Negara) kepada bank sentral, kemudian bank sentral mencetak uang dan uang tersebut disalurkan ke bank komersial. Ketika SUN dikeluarkan, maka pemerintah harus memberikan kompensasi berupa bunga obligasi yang tinggi kepada bank sentral. Ini dikarenakan aturan internasional mewajibkan bank sentral-lah yang mencetak uang, bukan pemerintah.

Memang utang yang ditimbulkan akibat penerapan DBMS ini adalah utang dalam negeri. Sekalipun demikian, utang tetap utang yang harus dibayar juga. Dan selama utang belum dilunasi, maka tetap akan membutuhkan dana tambahan untuk melunasi utang pokok dan bunganya.

Pemerintah mewacanakan pengadaan dana tambahan tersebut melalui berbagai cara, diantaranya potong gaji PNS, mahasiswa wajib punya NPWP, menaikkan tarif pajak, mencabut  subsidi, pemakaian dana haji, dan dana infaq yang ada di masjid-masjid serta menambah sasaran obyek pajak. Namun sanggupkah semua cara itu melunasi seluruh utang Indonesia yang jika dibagi rata per kepala rakyat Indonesia mencapai hampir Rp 15 juta?

Indonesia, the next Zimbabwe ?

Bagi sebagian pihak, jumlah utang Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Namun tidak demikian dengan pemerintah. Pemerintah terlihat masih tenang karena posisi utang Indonesia masih di bawah batas maksimal yang ditetapkan dalam UU Keuangan. Namun, fakta berbicara lain. Pada 2016 saja, utang tumbuh sebelas persen dan penerimaan hanya tiga persen. Dalam posisi ini sebenarnya Indonesia sudah masuk dalam debt trap. Indonesia sudah sangat tergantung pada utang sehingga negara ini dikelola dengan cara gali lubang tutup lubang. Indonesia mengalami defisit primer. Yaitu suatu kondisi dimana pengeluaran jauh lebih besar daripada penerimaan meskipun (seandainya) beban utang ditiadakan dari APBN. Kondisi keuangan negri ini sudah berada di ujung tanduk kebangkrutan akibat ketergantungan pada utang yang sangat tinggi.

Kebangkrutan akibat utang sudah dialami oleh Zimbabwe. Ketidakmampuan negara dalam membayar semua utang-utangnya menyebabkan negara harus menghapus mata uang Zimbabwe dan menggantinya dengan mata uang China (Yuan) dengan kompensasi China-lah yang membayarkan semua utang-utang Zimbabwe. Akhirnya Yuan resmi menjadi mata uang Zimbabwe untuk transaksi di dalam negeri maupun di luar negri sejak 2016 silam. Untuk Indonesia, banyak ekonom yang menganalisis bahwa Indonesia juga bisa bernasib sama seperti Zimbabwe jika Indonesia tidak segera keluar dari jerat utang ini.

Agar Indonesia tidak menjadi the next Zimbabwe, diperlukan pemikiran yang bernas dan out of the box dari kita semua untuk menyelesaikan masalah utang Indonesia. Sehingga APBN tidak lagi hanya mengandalkan pada utang dan pajak. Bukankah Indonesia memiliki banyak SDA dan SDM tangguh yang siap dioptimalkan potensinya menuju Indonesia gemah ripah loh jinawi ?

Post a Comment

0 Comments