Hukum Seputar BPJS

RemajaIslamHebat.Com - Berikut pandangan syariah terhadap point-point dalam BPJS:

• Menarik Iuran Wajib dari Masyarakat.

Hal ini sebagaimana dicantumkan dalam UU SJSN/no.40 th 2004 pasal 1 ayat 3 dan UU BPJS/no.24 th 2011 pasal 14 serta 16 dan peraturan BPJS No.1/2014 pasal 26.

Iuran wajib yang diserahkan kepada pemerintah hanya berupa zakat yang harus didistribusikan oleh pemerintah yang menerapkan syariat Islam.

Sumber pemasukan Negara di dalam Islam berasal dari hasil kekayaan alam yang mana hukumnya wajib dikelola oleh Negara. Dari hasil kekayaan negeri inilah seharusnya negara memberikan dana sosial kepada masyarakat dalam pendidikan dan kesehatan. Bukan dalam bentuk pungutan dari masyarakat.

Pemerintah berencana mewajibkan BPJS kepada seluruh rakyat pada tahun 2019. Baik yang kaya maupun miskinnya. Jika iuran tersebut menggunakan sistem asuransi konvensional dimana peserta yang mendaftar wajib membayar premi setiap bulan untuk membeli pelayanan atas resiko yang belum tentu terjadi, maka ini hukumnya Haram (bisa dilihat di dalam fatwa MUI no.21/DSN-MUI/ X/2001).

Adapun dalam sistem takaful(penanggungan); maka pesertanya harus memberikan hartanya secara sukarela -bukan terpaksa- demi kemaslahatan bersama tanpa mengharapkan harta  yang diberikan tersebut.

Dalam hal ini hukumnya boleh, (bisa dilihat di dalam keputusan MUI no.21/DSN-MUI/X/2001).  Ini berdasarkan  hadist dari Abu Musa al Asy’ari  ra. bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

“Sesungguhnya keluarga Al asy-a’riun jika mereka kehabisan bekal di dalam peperangan atau menipisnya makanan keluarga mereka di Madinah maka mereka mengumpulkan apa yang mereka miliki di dalam satu kain kemudian mereka bagi rata diantara mereka di dalam satu bejana,  maka mereka itu bagian dariku dan aku adalah bagian dari mereka". (HR. Bukhari no 2486 dan Muslim no 2500).

Namun apabila peserta asuransi takaful mengharapkan harta yang sudah  diberikan, maka bertentangan dengan pengertian hibah yang secara syar'i hendaknya harta yang sudah dihibahkan tidak ditarik kembali. Ini sesuai dengan hadist Ibnu Abbas Ra. bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

“ Tidaklah halal jika seseorang memberikan pemberian kemudian dia menarik lagi pemberiannya kecuali orang tua yang menarik lagi sesuatu yang telah dia berikan kepada anaknya". (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah)

Dikuatkan dengan hadist Ibnu Abbas RA yang lain bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

’’Orang yang mengambil kembali pemberian yang telah diberikan kepada orang lain itu seperti anjing yang menjilat muntahannya." (HR Bukhari dan Muslim)

•Memberikan perlindungan atas sosial resiko ekonomi yang menimpa peserta

Sebagaimana disebutkan dalam UU SJSN/No 40 th 2004 pasal 1 ayat 3, memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta berdasarkan jumlah premi yang dibayarkan adalah salah satu bilih asuransi konvensional yang diharamkan karena menjual sesuatu yang tidak jelas dan bersifat spekulatif, gharar, jika peserta mendapatkan resiko mendapatkan pelayanan tetapi jika tidak mendapatkan resiko, premi yang dibayarkan tiap bulan akan hangus begitu saja

•BPJS bertujuan agar masyarakat saling membantu satu dengan yang lainnya.

Di dalam BPJS tidak selalu didapatkan unsur membantu (ta-a’wun )dalam arti yang sebenarnya karena tidak setiap peserta BPJS ketika membayar premi berniat untuk membantu orang lain, bahkan cenderung demi kepentingan diri sendiri agar jika sakit ia mendapatkan pelayanan yang maksimal dengan biaya minimal, dengan sistem tersebut tidak selalu didapatkan orang kaya membantu yang miskin, bahkan pada kenyataaanya banyak orang kaya yang terbantu biaya pengobatannya dari iuran orang miskin yang tidak sakit, bentuk ta-a’wun yang dianjurkan adalah orang-orang kaya membantu orang orang miskin tanpa mengarap timbal balik dari orang miskin hal itu bisa diwujudkan dalam bentuk zakat, pajak maupun pengumpulan dana sosial.

Dana yang terkumpul dari masyarakat dikembangkan oleh BPJS baik dalam bentuk investasi maupun disimpan dalam bank-bank konvensional yang secara tidak langsung juga mengambil keuntungan.

Hal ini tertuang dalam UU BPJS no.24 th 2011 pasal 11 dan UU SJSN no 40 2004 pasal 1 ayat 7 serta peraturan BPJS  no.1 th 2014 pasal 33, ini juga disebutkan UU no.24 tahun 2014 bahwa jaminan sosial disimpan dalam bank pemerintah yang ditunjuk. Pelayanan yang diterima oleh peserta BPJS adalah hasil dari investasi  ribawi. Peserta BPJS sengaja melakukan akad investasi yang disimpan dalam bank-bank konvensional dan hasilnya mereka terima berupa pelayanan kesehatan. Ini berbeda dengan dana haji ataupun dana-dana lain dari pemerintah yang diterima masyarakat karena di dalamnya tidak ada akad investasi  tetapi hanya akad mendapatkan pelayanan yang mana masyarakat tidak mempunyai  pilihan lain kecuali melalui pemerintah. Selain itu di dalam asuransi sosial tidak dibolehkan mengambil keuntungan kecuali sekedar gaji bagi pengelola sesuai dengan kerjanya.

•Peserta BPJS ketika meninggal dunia maka haknya untuk mendapat Dana BPJS gugur secara otomatis

Pada dasarnya seseorang yang mempunyai hak berupa harta benda atau sesuatu yang bernilai jika ia meninggal dunia maka haknya tersebut akan berpindah kepada ahli warisnya , jika haknya tersebut menjadi hangus, disini ada unsur kezoliman dan unsur merugikan pihak lain, jika dianggap kesepakatan, tidak boleh ada kesepakatan yang mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram, sebagaimana dalam hadist Amr bin Auf Al Muzani Radiyallahu an’hu, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda : ’’Perdamaian diperbolehkan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin boleh menetukan syarat, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram". Abu Isa berkata hadist ini hasan shahih diriwayat at-Tirmidzi, dikuatkan oleh hadist Aisyah radiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda

’’Setiap syarat yang tidak terdapat di dalam kitab Allah adalah bathil walaupun seratus syarat". (HR. Bukhari dan Muslim)

•Memberikan sanksi atau denda bagi peserta yang menunggak atau terlambat dalam membayar premi

Sebagaimana dicantumkan dalam peraturan BPJS no 1 th 2014 pasal 35 ayat 4 dan5 , seseorang yang berhutang dan terlambat dalam pembayarannya tidak boleh dibebani dengan membayar denda karena ini termasuk riba yang diharamkan kecuali jika ia mampu dan tidak ada itikad baik untuk membayar maka menurut sebagian ulama boleh dikenakan denda yang diperuntukkan sebagai dana sosial yang sama sekali tidak boleh diambil manfaatnya oleh yang menghutangi. Bisa dilihat di dlam fatwa MUI DSN no 17 / DSN-MUI- IX th 2000. Apakah denda tersebut termasuk syarat,  syarat bersanksi yaitu syarat denda atas keteledoran,  sebagian ulama membolehkan sanksi  atas keteledoran tetapi tidak membolehkan denda di dalam hutang piutang. Dalam BPJS termasuk kategori denda karena hutang piutang. Wallaahu a'lam.

Post a Comment

0 Comments