BPJS Defisit, Rakyat Semakin ‘Sakit’

Oleh: Dian Apriani

DI tengah berbagai persoalan yang mendera negeri ini mulai dari soal pembubaran ormas yang dinilai sepihak oleh penguasa represif sebagai ormas radikal sampai pada kelangkaan garam yang notabene adalah kebutuhan pokok rakyat cukup membuat pemerintah ‘masygul’ menentukan solusi penyelesaian yang tepat. Yang mungkin luput dari perhatian khalayak adalah terkuaknya defisit BPJS kesehatan yang disinyalir terjadi berkepanjangan sejak didirikan tahun 2014 lalu.

Pemerintah menggelar rapat tingkat menteri untuk membahas pengendalian defisit keuangan BPJS Kesehatan. Dihadiri oleh antara lain : Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani sebagai tuan rumah.

Dalam rapat tersebut, Fahmi Idris, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengatakan bahwa defisit perusahaannya pada tahun 2014 mencapai Rp 3,3 triliun. Angka tersebut meningkat menjadi Rp 5,7 triliun pada 2015 dan Rp 9,7 triliun pada 2016. Tahun ini, defisit keuangan BPJS Kesehatan diprediksi mencapai Rp 3,6 triliun. Penyebab defisit, menurut Fahmi Idris adalah tidak sesuainya iuran yang dibebankan kepada masyarakat dengan nilai aktuaria. "PBI (penerima bantuan iuran) belum sesuai. Harusnya Rp 36 ribu, pemerintah menetapkan Rp 23 ribu. Per kepala minus Rp 13 ribu," demikian kata Fahmi di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Rabu, 21 Juni 2017. Menurutnya lagi “ Untuk peserta mandiri kelas III, iurannya dipatok Rp 25.500 yang seharusnya Rp 53 ribu, kelas II pun masih minus, harusnya Rp 63 ribu, yang ditetapkan Rp 51 ribu. Hanya kelas I yang sesuai hitungan, yakni Rp 80 ribu”.

Untuk menutupi defisit ini, Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani meminta ada kajian opsi-opsi pengendalian defisit BPJS Kesehatan. Salah satunya dilakukan dengan gotong royong antara pemerintah pusat dan daerah, di mana daerah mengalokasikan minimal 10 persen untuk layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Pada kesempatan yang lain, Menteri Kesehatan Nina Moeloek mengatakan, “Betul BPJS Kesehatan selalu defisit dan tahun ini mencapai Rp 9 triliun karena semuanya kuratif dan menunjukkan 80 persen peserta sakit"

Melihat gambaran besar BPJS Kesehatan yang defisitnya demikian besar tampak bahwa masalah finansial dan besarnya jumlah peserta yang sakit adalah persoalan utama di sini. Secara kasat mata pasti uang yang keluar lebih besar dari uang yang masuk. Boleh jadi terdapat kesalahan dalam membuat perkiraan keuntungan finansial. Yang pasti masalah arus kas adalah persoalan laten yang harus ditanggulangi secepatnya untuk menghindari dampak yang lebih banyak mulai dari rumah sakit sampai ke distributor obat dan alat kesehatan. Sangat wajar jika BPJS Kesehatan lantas “teriak” agar pemerintah membantu mengatasi defisit ini sebab saat ini BPJS Kesehatan adalah satu-satunya lembaga pelaksana layanan kesehatan untuk masyarakat yang memiliki cakupan terluas dan terbanyak di Indonesia dibanding pelaksana layanan kesehatan lainnya.

Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif (pengobatan) yang juga sangat erat kaitannya dengan finansial juga menyumbang ketidakimbangan neraca keuntungan BPJS Kesehatan meski digadang-gadang sebagai Badan Nirlaba yang tak mengutamakan keuntungan.

Lantas bagaimana langkah pemerintah? Satu sisi sebagai pelindung rakyat dan sisi yang lain sebagai mitra BPJS Kesehatan.

Idealnya layanan kesehatan yang merupakan layanan jasa diberikan langsung oleh pemerintah kepada rakyat sebagai bentuk perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Namun karena sistem politik pemerintahan Indonesia yang mengikuti barat (kapitalisme) tidak memperbolehkan hal tersebut. Dalam sistem kapitalisme yang berbasis pada pasar bebas (globalisasi) menjadikan sektor jasa-termasuk layanan kesehatan- sebagai komoditi perdagangan sekaligus sebagai sumber pendapatan bagi Negara. Selain itu sistem kapitalisme juga mengharuskan tiap Negara yang menganutnya untuk menerapkan reinventing government yang meniscayakan pembatasan peran Negara dalam memberikan layanan kepada rakyat.

Kehadiran BPJS Kesehatan merupakan konsekuensi dari hal tersebut. Karena non pemerintah maka tentu saja sistem kerjanya adalah sistem korporasi yang pasti akan memperhitungkan untung-rugi maka didapatilah istilah defisit. Lantas dengan kondisi pemberi layanan yang defisit, bagaimana bisa memberikan layanan kesehatan yang optimal. Padahal setiap kasus penyakit yang menimpa rakyat haruslah mendapatkan pelayanan yang optimal.
Ini adalah kesalahan yang sangat mendasar dan fatal. Dengan menyerahkan tugas pelayanan kesehatan kepada pihak ketiga (BPJS Kesehatan) secara parsial ataupun menyeluruh maka itu adalah wujud berlepas tangannya pemerintah dari tanggung jawab. Yang seharusnya beban pelayanan kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah sebagai pengurus rakyat, bukan oleh pihak lain apalagi pihak ketiga.

Meski pemerintah mengharuskan tiap daerah mengalokasikan dana 10% dari APBDnya dalam rangka menutupi defisit yang terjadi di BPJS Kesehatan. Namun hal tersebut tidaklah dapat menyelesaikan persoalan kesehatan yang terjadi di negeri ini. Rakyat tetaplah diharuskan berdiri di kaki sendiri untuk mendapatkan layanan kesehatan yang menjadi hak mereka dengan cara membayar iuran (paksa). Sementara kekayaan negeri yang melimpah yang bisa menjadi modal untuk membayar jasa kesehatan rakyat justru diserahkan kepada asing dengan sukarela. Sungguh pandangan demikian adalah pandangan yang rusak dan fatal bagi sebuah negeri besar seperti Indonesia.

Defisit karena salah strategi?

Menteri Kesehatan Nina Moeloek mengatakan defisit BPJS terjadi karena 80 % peserta atau masyarakat banyak mengalami sakit. Jika sekarang ada 180.735.289 peserta(per 25 Agustus 2017), maka 54.220.586 diantaranya mengalami sakit dan mendapatkan pelayanan kesehatan dengan pembiayaan oleh BPJS Kesehatan di berbagai kelas.
Beliau pun mencontohkan, selama ini untuk tindakan kuratif penyakit jantung untuk satu juta orang mengeluarkan biaya mencapai Rp 6,9 triliun dan gagal ginjal tindakan kuratif yang harus dikeluarkan mencapai Rp 2,5 triliun. Menurutnya, selama ini 33 persen uang pendapatan BPJS Kesehatan dari iuran peserta digunakan untuk tindakan kuratif terhadap penyakit tidak menular.
Jika sekarang 180,7 juta peserta membayar iuran dengan tarif kelas III (Rp 53 ribu) misalnya,  maka akan terhimpun Rp. 9.578.970.317.000,- (Rp 9,5 triliun). Jumlah tersebut hanya akan cukup membiayai pelayanan tindakan kuratif terhadap penyakit tidak menular. Bagaimana dengan pembiayaan pelayanan tindakan kuratif dan rehabilitatif penyakit menular? Bagaimana juga dengan pembiayaan pelayanan preventif dan promotif? Bagaimana pula dengan gaji karyawan BPJS Kesehatan yang tersebar ribuan di seluruh Indonesia? Tentu tidak mencukupi dengan hanya iuran dari peserta meski ditambah dengan alokasi dana kesehatan yang diwajibkan kepada tiap daerah.

Maka pemerintah mendorong khususnya Kementrian Kesehatan agar lebih banyak melakukan upaya kesehatan masyarakat dengan strategi preventif dan promotif melalui berbagai program, diantaranya PHBS(Perilaku Hidup Bersih dan Sehat), Germas (Gerakan Masyarakat Sehat) dan lain sebagainya. Termasuk yang terbaru adalah program PIS-PK (Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga) launching awal tahun 2017. Sebab pembiayaan promotif dan preventif jauh lebih kecil (25 %) dari pembiayaan kuratif dan rehabilitatif (75 %). Semua upaya tersebut menjadikan individu/keluarga sebagai pelaku dan penanggung jawab utamanya.

Upaya-upaya tersebut seiring dengan pemulihan defisit BPJS Kesehatan dalam rangka mengurangi beban Negara yang semakin berat akibat memburuknya kondisi kesehatan masyarakat. Pemerintah menilai kesadaran masyarakat masih kurang dalam upaya peningkatan status kesehatan dan pencegahan penyakit.
Namun yang patut dicermati apakah memburuknya kondisi kesehatan masyarakat penyebabnya hanya karena kesadaran yang rendah tentang kesehatan dan pencegahan penyakit? Apakah pengelolaan layanan kesehatan yang diselenggarakan BPJS dalam upaya utama dalam urusan kesehatan yakni promotif dan preventif melalui pendekatan individu/keluarga mencakup untuk seluruh peserta atau seluruh rakyat indonesia serta dapat menyelesaikan permasalahan kesehatan? 

Sementara problem kesehatan itu multi dimensi. Faktanya masyarakat sakit bukan hanya karena tidak menyadari pentingnya kesehatan. Tapi karena kemiskinan misalnya. Kemiskinan menyebabkan pada individu/keluarga tidak terpenuhinya kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan) yang sejatinya itulah hal utama yang dibutuhkan untuk menjadi penopang utama status sehat pada seseorang. Untuk senantiasa sehat setiap manusia perlu pakaian yang pantas dan sesuai aturan, perlu asupan makanan yang halal dan thoyyib(memadai),  perlu tempat tinggal yang memadai dan bersih. Yang saat ini, ditengah kemiskinan yang tumbuh subur dan kesejahteraan hanya menjadi milik yang berpunya, menjadikan hal-hal tersebut menjadi sangat mahal bahkan tak terjangkau.

Kemiskinan pula yang menjadikan banyak dari masyarakat memiliki tingkat stess yang tinggi akibat tekanan hidup dan itu sangat mempengaruhi kesehatan dan mudah mendatangkan penyakit baik yang infeksius maupun degeneratif. Berbagai upaya kesehatan dengan berbagai bentuk mutlak diperlukan dan dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan rakyat.

Riayah Negara yang sempurna

Mewujudkan kesehatan masyarakat termasuk penjagaannya perlu upaya yang besar dan menyentuh  berbagai aspek. Yang pada prosesnya tidak bisa diselenggarakan secara individu/keluarga. Tapi membutuhkan sokongan dan pengurusan dari Negara secara menyeluruh dan sempurna. Namun jika Negara masih memberlakukan sistem ekonomi kapitalis-liberal maka upaya tersebut tak akan terlaksana sempurna, sebagaimana keberadaan BPJS Kesehatan saat ini. Negara yang bertanggung jawab tidak akan terpengaruh untung-rugi atau defisit, Negara yang bertanggung jawab hanya fokus menjadikan kesejahteraan rakyat terpenuhi dengan sempurna berapa pun biayanya. Dan pemimpin Negara adalah orang yang terdepan dalam tanggung jawab tersebut. Sebab dia adalah tameng pelindung bagi rakyatnya. Benarlah Rasulullah SAW pernah bersabda :

“Sesungguhnya seorang pemimpin itu adalah perisai, rakyat akan berperang di belakangnya serta berlindung dengannya… [Hadis Riwayat Muslim, 9/376, no. 3428]

Namun Negara yang  demikian tidak akan kita temui pada masa ini kecuali Negara tersebut merubah paradigma berpikirnya sekaligus merubah aturannya menjadi paradigma berpikir dan menerapkan aturan Islam sepenuhnya. Negara tersebut adalah Daulah Khilafah Islamiyyah.
Wallahu ‘alam bi ashshowwab.

Post a Comment

0 Comments