Apakah Rasulullah Saw Mendirikan Negara Kesepakatan?

Oleh : Winoer, Pemerhati Generasi dan Negeri

Sejarah tak bisa memungkiri bahwa lima belas abad yang lalu, Nabi Muhammad Saw telah berhijrah dari Mekah ke Madinah dan mendirikan sebuah negara di sana.

Ada yang berpendapat bahwa negara tersebut bukan negara Islam (darul Islam) melainkan negara kesepakatan antar agama (darul ‘ahdi) karena Nabi Saw bersama warga Madinah (yang terdiri dari beberapa kaum dengan agama yang berbeda-beda) telah membuat sebuah kesepakatan bersama yang dikenal dengan Piagam Madinah.

Benarkah demikian?

Piagam Madinah sebagai sebuah konstitusi, layak disebut sebagai piagam kesepakatan jika ada dua belah pihak yang melakukan perundingan untuk menentukan isi piagam hingga melahirkan teks teks pada piagam tersebut.

Tapi faktanya, Piagam Madinah yang juga dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah, ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad Saw, yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Madinah.

Tak ada tawar menawar dalam pembuatannya. Piagam itu dibuat oleh Nabi Saw dan memaksa semua pihak di Madinah untuk menyepakatinya. Kenapa bisa memaksa? Karena posisi Nabi Saw sebagai kepala negara, di tangan beliau lah hak dan wewenang membuat aturan atau perjanjian. Dengan demikian maka jelaslah bahwa Piagam Madinah bukanlah piagam kesepakatan.

Jadi, bisakah Negara Madinah disebut sebagai negara kesepakatan?

Kandungan Piagam Madinah terdiri dari beberapa pasal yang membicarakan tentang hubungan di antara umat Islam yaitu; antara kaum Anshar dan kaum Muhajirin, dan beberapa pasal yang membicarakan tentang hubungan umat Islam dengan umat Yahudi.

Piagam ini berisi peraturan-peraturan untuk membentuk sebuah negara Islam dengan penduduk yang terdiri dari berbagai suku, ras dan agama (yang tinggal di Madinah/Yatsrib kala itu adalah kaum Arab Muhajirin Mekah, Arab Madinah, dan masyarakat Yahudi yang hidup di Madinah).

Nabi Muhammad Saw telah mencontohkan prinsip ketundukan pada konstitusi dalam perjanjiannya dengan segenap warga Madinah. Piagam Madinah yang dibuat Rasulullah Saw mengikat seluruh penduduk yang terdiri dari bebagai kabilah (kaum) yang menjadi penduduk Madinah.

Piagam Madinah dibuka dengan “bismillaahirrahmaanirrahiim” (dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang).

Sungguh sebuah kalimat pembuka luar biasa yang menunjukkan bahwa konstitusi ini dibuat oleh pihak muslim saja, bukan kesepakatan (bandingkan dengan konstitusi lainnya yang merupakan hasil kesepakatan yang pasti mengakomodir pihak pihak yang bersepakat). 

Isi perjanjian dalam piagam tersebut yang mengatur hubungan di antara sesama umat Islam adalah sebagai berikut:

“Ini adalah perjanjian dari Nabi Saw, berlaku di antara orang orang mukmin dan muslim dari Quroisy dan Yatsrib (Madinah) serta siapapun yang mengikuti mereka, menyusul di kemudian hari dan berjihad bersama mereka:

1). Mereka adalah umat yang satu di luar golongan yang lain.

2). Muhajirin dari Quraisy dengan aadat kebiasaan yang berlaku di antara mereka harus saling kerja sama dalam menerima atau membayar suatu tebusan. Sesama orang mukmin harus menebus orang yang ditawan dengan cara yang ma’ruf dan adil. Setiap kabilah dari Anshar dengan adat kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka harus menebus tawanan mereka sendiri.

3). Seorang mukmin tidak boleh membunuh mukmin lainnya karena membela kafir.

4). Seorang mukmin tidak boleh membantu orang kafir dengan mengabaikan mukmin lainnya.

5) Jaminan Allah adalah satu. Orang yang paling lemah di antara mereka pun berhak mendapat perlindungan.

6). Perdamaian yang dikukuhkan orang orang mukmin harus satu. Seorang mukmin tidak boleh mengadakan perdamaian sendiri dengan selain mukmin dalam peperangan fi sabilillah. Mereka harus sama dan adil. Dstnya.

Perjanjian ini sangat berpengaruh dalam masyarakat yang baru dibentuk. Dengan hikmah dan kepintarannya, Nabi Saw telah berhasil memancangkan sendi masyarakat yang baru, dengan menciptakan kesatuan akidah, politik dan sistem kehidupan yang baru.

Tentu ini memberi pengaruh spiritual yang sangat besar yang bisa dirasakan setiap individu masyarakat. Rasulullah Saw telah mempersaudarakan orang orang mukmin itu, mengikat perjanjian yang sanggup menyingkirkan belenggu jahiliyah dan fanatisme kekabilahan.

Adapun bagian dari piagam tersebut yang mengatur hubungan umat Islam dengan kaum Yahudi, di antaranya adalah sebagai berikut:

1). Orang orang yahudi bani Auf adalah satu umat (pen-masyarakat) dengan orang orang mukmin. Bagi orang yahudi agama mereka dan bagi orang orang muslim agama mereka, termasuk pengikut pengikut mereka dan diri mereka sendiri. Hal ini juga berlaku bagi orang orang yahudi selain bani Auf.

2). Orang orang yahudi berkewajiban menanggung nafkah mereka sendiri, begitu pula orang orang muslim.

3). Mereka harus bahu membahu dalam menghadapi musuh yang hendak membatalkan perjanjian ini.

4). Mereka harus saling menasihati, berbuat bijak dan tidak boleh berbuat jahat.

5) Tidak boleh berbuat jahat terhadap seseorang yang sudah terikat dengan perjanjian ini.

6). Orang orang yahudi harus berjalan seiring dengan orang orang mukmin selagi mereka terjun dalam kancah peperangan.

7). Jika terjadi sesuatu ataupun perselisihan di antara orang orang yang mengakui perjanjian ini maka tempat kembalinya adalah Allah dan Muhammad Saw.

8). Mereka harus saling menolong dalam menghadapi orang yang hendak menyerang Madinah. Dstnya.

Dari teks teks tersebut maka nampak, piagam ini dibuat selain dalam rangka membentuk kekuatan politik Islam di Madinah dengan menggabungkan kaum Muhajirin dan Anshor, Nabi Saw juga hendak mempersatukan golongan Yahudi agar membentuk satu kekuatan yang membantu kaum muslimin dalam menciptakan stabilitas politik di negara yang baru dibentuk.

Untuk itu Nabi Saw juga membuat perjanjian yang melindungi hak-hak kewarganegaraan mereka di samping mereka juga harus membantu kaum muslimin.

Maka jelaslah bahwa Piagam Madinah adalah peraturan-peraturan yang menempatkan penduduk berbagai suku/ras/agama hidup secara adil sesuai syariat Islam.

Piagam ini bukan menafikan keberadaan Negara Madinah sebagai sebuah Negara Islam tapi justru mengokohkan keberadaannya sebagai sebuah Negara Islam (Darul Islam).

Piagam ini justru menjadi bukti bahwa negara Islam yang menerapkan syariat Islam secara sempurna adalah negara yang sangat memperhatikan keberadaan non muslim. Menjadikan mereka warga negara dari Negara Islam dengan seperangkat hak dan kewajibannya yang dijamin oleh syariat Islam.

Lalu... kenapa takut dengan Negara Islam?

Referensi: Sirah Nabawiyah (edisi terjemah), Syaikh Shafiyyur rahman Al-Mubarakfury

Post a Comment

0 Comments