Analisis Kebijakan Kartu E-Toll : Memudahkan Rakyat Biasa, atau Menguntungkan Pengusaha ?

Oleh : Ilham Satyabudi, S.Komp (Mahasiswa S2 IPB).

Per tanggal 30 oktober 2017, seluruh jalan tol di Indonesia hanya melayani jasa non-tunai. Implikasinya, masyarakat “dipaksa” untuk membeli kartu e-toll. Peluang ini pun disambut bank-bank konvensional dengan berlomba menyediakan layanan tersebut. Namun, siapakah yang sesungguhnya diuntungkan?

Mari kita menganalisisnya secara sederhana. Jumlah pengguna kartu e-toll di jabodetabek ada 800 ribu orang. Misal saldo awal yang ada pada kartu adalah 60 rb, dan transaksi e-toll perhari hanya 50 rb. Berarti ada saldo sebesar 10 ribu yang mengendap pada satu kartu dalam satu hari. Kalau ada 800 ribu kartu, berarti saldo yang mengendap perhari ada sekitar 8 milyar. Itu baru di jabodetabek.

Uang 8 milyar tersebut tentu akan mejadi keuntungan besar bagi bank penyedia jasa kartu e-toll karena dapat dijadikan modal untuk diputar kembali. Sehingga tidak heran mereka berlomba untuk menyediakan jasa ini. Sebutlah BNI dengan Tapcashnya, BTN dengan Blinknya, BCA dengan Flazznya, dan Mandiri dengan E-MONEYnya.

Pemerintah pun pasti juga akan kecipratan dana segar karena bank-bank penyedia jasa kartu e-toll tersebut harus membuat perjanjian-perjanjian tertentu dengan Jasa Marga. Tidak heran, karena belakangan ini pemerintah makin gencar mencari uang untuk modal infrastruktur dan pembayaran hutang.

Apakah e-toll adalah solusi tunggal yang efektif? Tentu tidak. Karena dengan e-toll kemacetan belum tentu terurai, karena sebelum dan setelah gerbang tol pun kendaraan sudah terkena kemacetan. Jadi kecepatan transaksi e-toll menjadi tidak berpengaruh sama sekali.

Pembelian kartu e-toll pun berpotensi terkena hukum riba, terutama orang yang membeli kartu e-toll dengan diskon. Akad kartu e-toll adalah pinjaman. Unsur ribanya adalah karena pengguna e-toll sebagai pemberi pinjaman akan mendapatkan manfaat dari diskon pembelian e-toll.

Setiap penggunaan kartu e-toll juga berarti akan membesarkan bank-bank konvensional yang melakukan praktek ribawi secara besar-besaran. Belum lagi PHK besar-besaran yang mengancam petugas gardu tol.

Solusi alternatifnya adalah dengan cara pelebaran jalan, pembatasan kendaraan pribadi, serta peningkatan pelayanan transportasi umum. Sistem Electronic Road Pricing (ERP) yang sedang diujicobakan di jakarta juga dapat menjadi jalan keluar.

Kebijakan e-toll ini seakan menjadi “jalan pintas” bagi pemerintah untuk mengumpulkan uang di penghujung masa jabatannya, sekaligus dapat memberikan “ilusi” dan image kepada masyarakat bahwa pemerintah sudah bekerja dalam menangani masalah kemacetan.

Aturan ini juga makin menguntungkan pengusaha bank konvensional karena potensi investasi perhari yang mencapai 8 milyar. Di lain sisi, lagi-lagi masyarakat lah yang menjadi korban “pemerasan” secara halus ini. Belum lagi bayang-bayang dosa riba dan phk yang harus dihadapi masyarakat.

Post a Comment

0 Comments