Rezim Serampangan terhadap Islam dan Tak Pancasilais!

RemajaIslamHebat.Com - Sebagaimana dilansir oleh kabarsatu.news beberapa waktu lalu, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP), Anas Saidi, mengeluarkan pernyataan bolehnya menganut Atheis alias tidak bertuhan, di hadapan wartawan seusai acara Simposium Nasional Pemuda Indonesia, 30 Agustus lalu, sambil menyitir potongan QS. Al Baqarah 256 laa ikraaha fid dien (tidak ada paksaan dalam beragama). Beliau juga menyatakan bahwa sejauh ruang sosial itu tidak diganggu oleh ideologi apapun maka tidak masalah; orang mau murtad, boleh.

Menilik kedudukan beliau sebagai representasi pemerintah, pernyataan itu bisa disebut serampangan terhadap Islam. Sebab siapapun yang paham Islam, pasti tahu bahwa memaknai satu ayat Qur’an, membutuhkan referensi tafsir. Dan tak satu pun tafsir yang representatif (mu’tabar) menyimpulkan kebolehan atheis dari Al Baqarah 256 tersebut.

Terhadap kalimat Laa ikraaha fid dien, Tafsir Ibnu Katsir menyatakan “maka sesungguhnya itu adalah penjelasan yang jelas dan gamblang  dalil-dalilnya (dien Islam) dan bukti-buktinya (sehingga) tidak memerlukan pemaksaan terhadap seseorang utk masuk ke dalamnya”. 

Maka ayat ini justru menguatkan truth claim atas Islam yang tersebar di banyak ayat lainnya –misal QS. Ali Imran 19 dan QS. Ali Imran 85–; bukan malah menolak truth claim atas Islam, apalagi membolehkan tanpa agama.

Lebih jauh lagi, –sebagai peneliti bidang filsafat-agama-sosiologi– pernyataan beliau tentang korelasi ruang sosial dan ideologi, perlu dipertanyakan.

1.Dari sisi ideologi, jika ditelusuri seluruh definisi dan maknanya –baik dari pemikir Barat, pemikir Islam, maupun yang dikemukakan oleh pakar Indonesia–, kata ideologi selalu terkait dengan asas/inti, falsafah/pandangan dan aturan/sistem. Sebuah ideologi pasti melingkupi dan menembus ruang sosial. Sebaliknya jika sebuah ide atau gagasan tidak menembus ruang sosial, bisa jadi itu bukan ideologi –meski diklaim sebagai ideologi–.

2. Dari sisi ruang sosial, kehidupan manusia dengan interaksinya, pasti menghasilkan ruang sosial. Ruang ini pasti membutuhkan aturan atau tatanan. Sebuah masyarakat/bangsa pastilah mengambil atau menciptakan aturan/tatanan untuk ruang sosialnya. Dan satu-satunya yang memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan terhadap aturan tsb, tentulah “si” ideologi.
Walhasil, sulit dibayangkan realita adanya ruang sosial tanpa keberadaan ideologi yang diyakini, dipijak dan mengatur di dalamnya.

Lebih jauh lagi, sesungguhnya pada pertemuan ruang sosial dengan ideologi inilah, kebenaran sebuah ideologi antara lain bisa terlihat. Ideologi yang benar dan akan membawa masyarakat pada hidup rukun harmonis –dan bukankah ini yang diinginkan oleh masyarakat?– pastilah punya aturan untuk mengatasi perbedaan, sekaligus pasti punya aturan yang menjamin keadilan untuk setiap warga masyarakat, sehingga menutup potensi konflik. Ideologi yang benar juga pasti punya “rumusan” bagaimana seseorang memperlakukan orang lain yang berbeda pendapat, berbeda perilaku, bahkan berbeda truth claim dengan dirinya.

Adanya konflik di tengah masyarakat atas perbedaan-perbedaan yang ada, sebenarnya justru mengungkap bahwa tatanan ruang sosial yang selama ini diambil/diterapkan, berarti tidak sanggup menyelesaikan; tidak punya rumusan untuk mengatur interaksi dalam pluralitas, padahal masyarakat manapun –hatta yang disebut ‘masyarakat Islam’– pasti tidak homogen.

Dengan kerangka di atas, maka persoalan murtad (keluar dari agama) itu boleh ataukah tidak, seharusnya tidak disimpulkan dari korelasi ideologi dan ruang sosial, melainkan harus dikembalikan kepada sikap “si” agama yang di-murtad-i –yaitu Islam–. Sebab membolehkan atau tidak adalah hak dan wewenangnya. Islam jelas-jelas melarang murtad, menggolongkannya sebagai dosa besar, serta memberikan sanksi bagi pelakunya.

Di sinilah kita jadi bertanya-tanya, jika terbukti tidak punya landasan atau hujjah yang kuat, mengapa pernyataan tentang atheis dan murtad tsb disampaikan? Sangat sulit menafikan bahwa pernyataan tsb tidak punya tendensi, apalagi jelas-jelas yang dikutip adalah dalil Islam –bukan agama yang lain–.  Pernyataan tersebut sangat berbahaya bagi kaum muslimin karena berpeluang membentuk kekaburan pemahaman terhadap Islam, melemahkan keyakinan (aqidah), sekaligus membangun sikap meremehkan “harga agama”.

Setelah menerbitkan Perppu no.2/2017 untuk memberangus ormas dan dakwah Islam, serta sederet bentuk ketidakadilan terhadap Islam dan kaum muslimin sepanjang pemerintahan rezim ini, pernyataan Anas Saidi –yang membuka ruang atheis dan murtad– tersebut makin melengkapi bukti bahwa rezim ini adalah rezim yang tidak berpihak pada Islam.

Dan kiranya perlu dipertanyakan aspek Pancasilais yang digembar-gemborkan rezim ini, dalam pernyataan Anas Saidi tersebut. Terlebih beliau mewakili bidang Pembinaan Ideologi Pancasila. Sebab secara makna maupun historis, sila ke-1 Pancasila jutsru menolak ideologi anti Tuhan alias atheisme.[Muslimah Pembela Islam]

Post a Comment

0 Comments