Perppu Ormas Menikam Umat Islam dan Ajaran Islam

Oleh Hana Annisa Afriliani, S.S. (Penulis Buku)

Presidium alumni 212 akan kembali turun ke jalan pada aksi 299 mendatang. Rencananya aksi tersebut akan mengangkat tema "Tolak Perppu Ormas" dan "Tolak Kebangkitan PKI"

Sebagaimana kita tahu, bahwa Perppu Ormas telah memakan korban. Yakni dicabutnya badan hukum ormas HTI secara sepihak oleh pemerintah pada 12 Juli 2017 silam. HTI dituding sebagai ormas anti Pancasila karena mengusung ideologi Khilafah. HTI juga dituding sebagai ancaman bagi NKRI. 

Nyatanya, tudingan-tudingan tersebut tak beralasan. Dalam sepak terjangnya tak pernah sekalipun HTI mengancam keamanan negara atau bahkan sekadar membuat keributan di masyarakat. Sebaliknya HTI justru dicintai umat, berbagai elemen masyarakat tidak berkeberatan terhadap aktivitas dakwah HTI selama ini.

Maka, ketika secara mendadak pemerintah mengumumkan pencabutan badan hukum HTI melalui menkopolhukam, Jendral Wiranto, umat beramai-ramai angkat bicara. Tak tanggung-tanggung 1000 advokat bersatu untuk membela HTI dan berjuang mengawal proses hukum demi menggugat perppu Ormas tersebut.

Sejak itu pula lah suara-suara penolakan terhadap hadirnya Perppu Ormas semakin gaduh terdengar dari berbagai kalangan, termasuk para tokoh, kaum intelektual, ulama, hingga masyarakat biasa. Perppu ormas dinilai tidak layak dikeluarkan karena sejatinya tak ada kegentingan yang memaksa sebagai prasyarat diterbitkannya perppu oleh presiden.

Selain itu, Perppu ormas juga telah menikam salah satu ajaran Islam, yakni memberikan nasehat kepada penguasa dan membongkar makar-makarnya. Hakikatnya Allah swt mewajibkan setiap muslim untuk berdakwah, menasehati sesama muslim, termasuk menasehati penguasa yang menyimpang dari ajaran Islam (muhasabah lil hukam). Muhasabah lil hukam merupakan aktivitas politik Islam yang tidak boleh ditinggalkan.

Aktivitas ini dapat dilakukan oleh individu, jama’ah maupun lembaga representatif umat (majelis umat). Aktivitas mengoreksi penguasa bagian dari aktivitas menyerukan yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar.

Rasulullah SAW bersabda,

Artinya: “Barangsiapa di antara kamu yang melihat kemungkaran maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya, jika ia tidak mampu maka dengan lisannya, jika tdk mampu maka dengan hatinya dan itulah selemah-lemahnya iman." (HR. Muslim)

Dalam pandangan Islam pula, menyampaikan kritik terhadap penguasa yang zhalim merupakan jihad yang utama.

Sebagaimana Rasulullah saw bersabda:

"Seutama-utama jihad adalah menyampaikan kalimat yang adil (haq) kepada penguasa (sulthan) yang zhalim.” (HR. Abu Dawud no.4.346, Tirmidzi no.2.265, dan Ibnu Majah no 4.011)

Lewat perppu ormas sejatinya HTI sedang dibungkam dari menyampaikan ajaran Islam, yakni Khilafah. Padahal sangatlah jelas bahwa Khilafah bukan ideologi sebagaimana yang selama ini didengungkan, melainkan institusi politik Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah saw.

Menolak Khilafah sama saja menolak ajaran Islam. Menganggap khilafah sebagai ide yang absurd sama saja menolak sejarah yang pernah ada.

Berorganisasi dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahyi mungkar merupakan perintah Allah swt dalam Al-Quran surat Al-Imron: 104,

"Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." (QS. Ali 'Imran 3: Ayat 104)

Berbeda dengan kebijakan pemerintah hari ini, yang lewat perppu membubarkan ormas, melakukan persekusi terhadap para anggotanya, serta memonsterisasi ajaran Islam yang diembannya.

Hal tersebut sungguh merupakan upaya penikaman terhadap umat Islam dan ajaran Islam. Jika berpendapat saja dilarang, bagaimana mungkin negeri ini akan mencapai kemajuan dan kebangkitan? Sedangkan buah pikiran merupakan sarana untuk mencapai kebangkitan sebuah bangsa.

Maka, sudah selayaknya Perppu pembubaran ormas ditolak, sebab akan membahayakan sikap kritis ke depannya. Bukan tidak mungkin akan banyak korban-korban lain yang berjatuhan.

Lebih gawat, perppu ormas akan menjadi senjata mematikan bagi pihak-pihak yang tidak sejalan dengan rezim berkuasa. Ini jelas berbahaya! Negara demokratis akan menjelma menjadi negara otoritarian dan diktator!

Dengan demikian, perppu Ormas layak ditolak karena lemah pondasi penerbitannya dan berbahaya bagi eksistensi sikap kritis di negeri ini. Wallahu'alam bi shawab. []

Post a Comment

0 Comments