Jember Suarakan Buruh Migran di Markas PBB. Akankah Nasib TKI Jember Semakin Baik?

RemajaIslamHebat.Com - Shabahat shalihah, awal September ini delegasi kota suwar suwir kita ada yang sampai ke benua Eropa lho. Prestasi yang patut diapresiasi bukan? Iya, Kepala Desa (Kades) Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan, Jember mampu terpilih sebagai perwakilan dari Indonesia untuk mempresentasikan perlindungan buruh migran (TKI/TKW) dalam Session UN 27 Committee On Migrant Workers di Markas Besar PBB, Jenewa Swiss (http://jembergo.id/, 1/9/2017).

Dijadwalkan mulai tanggal 3 hingga 7 September, Kades yang bernama Miftahul Munir ini akan berpresentasi mengenai konsep perlindungan buruh migran. Perlindungan buruh migran yang dimaksud oleh Kades lebih ditekankan pada kelengkapan dokumen, “jangan sampai ada warga kami yang diberangkatkan ke luar negeri melalui lembaga penylur TKI illegal meskipun dengan iming-iming gaji besar,” ungkapnya. Pihaknya akan mengawasi secara ketat kehadiran lemabaga penyalur berikut pialang atau makelar yang mencari tenaga kerja di desanya, dan hal ini mencakup sumber informasi yang lengkap dan jelas.

Sebagaimana yang shahabat shalihah ketahui, buruh migran (TKI/TKW) memang rentan dengan berbagai permasalan. Sejak berangkat, di tempat kerja, hingga kembali ke tanah air sekalipun berbagai persoalan sudah siap di depan mata. Namun di jember sendiri jumlah buruh migran masih dikisaran 1500 orang, dan pada tahun 2015 lalu 200 di antaranya mengalami permasalahan berupa pemberangkatan melalui jalur illegal (http://www.kissfmjember.com/, 26/1/2016). Oleh karenanya, untuk mengantisipasi kejadian seperti ini munculah berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bermaksud memberikan solusi. Salah satu LSM yang bergandeng tangan dengan Jember adalah Migrant Care.

Untuk wilayah Jember sendiri sejak November 2015, LSM Migrant Care telah menginisiasi program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) dengan pilot project nya berada di Tiga desa yakni Desa Sumbersalak, Sumberlesung, dan Ledokombo yang berada di Kecamatan Ledokombo. Bahkan, Menteri KetenagakerjaanKerja Hanif Dhakiri sendiri yang meresmikan desa peduli buruh migran di Desa Sumbersalak-Jember pada Rabu (25/11) malam (http://www.antarajatim.com/, 26/11/2015). Program Desbumi yang sempat dikunjungi konselor dari kedutaan Australia pada September 2016 lalu ini, fokus untuk menyediakan layanan informasi, layanan pengurusan dokumen, layanan penanganan kasus, layanan pemberdayaan ekonomi, sosialisasi, pendataan dan peraturan desa. Dan semua formasi ini secara regulasi, dimuat dalam Peraturan Desa Sumbersalak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan Anggota Keluarganya asal Desa Sumbersalak. Bahkan pemerintah Desa Sumbersalak juga mengganggarkan dari dana desa untuk pelatihan dan pembinaan buruh migran pada tahun 2016. Anak anak yang ditinggalkan juga diberikan wadah pembinaan berupa Komunitas Kelompok Belajar dan Bermain "Tanoker", mengingat Januari hingga Maret 2016 tercatat sebanyak 156 buruh migran dengan meninggalkan 175 anak ((http://www.antarajatim.com/, 1/9/2016). Seiring berjalannya waktu, Desbumi di dukuh Dempok dinilai terlasana dengan baik sehingga kepala desa setempat lah yang diundang menjadi perwakilan Jember untuk bertandang ke markas PBB di Swiss.
Hingga sejauh ini belum diwacanakan parameter/standar yang digunakan untuk menilai kesuksesan program Desbumi. Namun, jika melihat angka buruh migran yang berangkat semakin banyak, maka bisa dipastikan peluang masalah yang muncul juga semakin kompleks terkait pengiriman TKW (rata rata sudah berkeluarga) ke berbagai negara. Ada kerawanan menyangkut perlindungan fisik bagi para TKW, jebakan gaya hidup hedonis materialistic, ancaman kasus perselingkuhan yang tidak jarang berujung pada perceraian, juga tanggung jawab yang ditinggalkan di negeri asal, seperti kewajiban pengaturan keluarga, kewajiban pendampingan dan pembentukan karakter anak yang kedepannya memegang estafet bangsa.

Untuk menyelesaikan problem ini, sebenarnya negara perlu bertindak menyeluruh, harus ada penanganan akar masalah mengapa sampai ada ekspor TKW. Sebab pintu masalah sebenarnya karena pemberangkatannya itu sendiri. Kenyataannya, selama ini tidak ada jaminan pemenuhan kebutuhan pokok dan asasi bagi setiap rakyat, hingga banyak perempuan yang rela meninggalkan keluarga dan menanggung risiko besar dengan menjadi TKW. Kemiskinan telah memaksa ribuan perempuan untuk bekerja di luar negeri meninggalkan suami, anak, atau keluarga. Sehingga penyelesaiannya tidak cukup hanya diwakili oleh sebagian elemen penguasa (dalam hal ini desa yang bekerja sama dengan LSM), namun harus total di kendalikan Negara. Negara harus mampu membabat keterpurukan ekonomi dan sulitnya lapangan kerja dalam negeri yang menjadi alasan utama TKW berkorban mengais rupiah ke negeri asing.

Indonesia sebenarnya memiliki modal sangat besar untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya hingga tujuh turunan sekalipun. Sumber daya alam melimpah ruah, baik berupa hutan, laut, sungai dengan segala isinya, bahan tambang berupa mineral, minyak, gas bumi, dll. Sayangnya, amanah Allah berupa kekayaan alam milik rakyat ini tak dikelola secara baik. Kebijakan ekonomi liberal kapitalistik menyebabkan sebagian besar kekayaan itu jatuh ke tangan asing. Jebakan kesepakatan internasional, hutang luar negeri dan rekayasa krisis ekonomi ala Yahudi berikut penyelesaian masalah mereka pada resep IMF telah membuat pemerintah kita tunduk pada kemauan asing, berkubang dalam hutang ribawi. Sehingga berbbagai persoalan tak kunjung dapat diatasi. Persoalan TKW hanyalah sebagian kecil dari dampak kebijakan bernuansa kapitalis ini. Padahal dalam Islam, semua kekayaan negara harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, tidak boleh dijual ke asing atau dimiliki oleh individu, sebagaimana sabda Rasulullah:

"Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal; air, padang rumput, dan api, dan harganya haram".[HR. Imam Ibnu Majah]

Pengiriman TKW tidak perlu dilakukan ketika sumber daya alam negara dikelola dengan benar sesuai syariat Allah. Dengan demikian perempuan tidak dipaksa bekerja demi menghidupi keluarganya. Syariat Islam yang diterapkan akan memberikan jaminan kesejahteraan terhadap rakyat. Melalui sistem ekonomi Islam, neraga akan memberikan jamiman pemenuhan kebutuhan primer, mengatur kepemilikan, menyediakan lapangan kerja dan layanan pendidikan. Sehingga perempuan tidak perlu repot-repot mencari pekerjaan.

[Arin RM, dari berbagai sumber]

Sumber:

Fb: Info Muslimah Jember

Post a Comment

0 Comments