Deradikalisasi Intelektual, Salah Bidikan!

RemajaIslamHebat.Com - Sahabat muslimah..
Agaknya isu deradikalisasi masih mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan, terutama lingkup intelektual. Lingkup yang identik dengan kehidupan sesak pemikiran ternyata tak cukup menjadi filter merasuknya radikalisme. Faham radikalisme dikhawatirkan malah berkembang pesat kampus. Kekhawatiran ini ditangkap oleh berbagai elemen yang merasa punya tanggungjawab atas kampus.

Empat hari yang lalu (26/09/2017), Presiden Jokowi mengumpulkan setidaknya 3.000 rektor Perguruan Tinggi Se-indonesia dalam aksi yang bertajuk  "Aksi Kebangsaan Perguruan Tinggi Melawan Radikalisme" di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) Nusa Dua Bali.
Hadir untuk mendampingi Presiden Jokowi, Meristekdikti menyatakan dalam pidatonya “Aksi ini kita laksanakan agar kita selalu dalam semangat menjaga keutuhan bangsa, dengan wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 4 pilar kebangsaan akan berjalan mulus dengan dukungan Kita bersama. Dan Perguruan Tinggi Indonesia harus menjadi pintu gerbang keberlangsungan Pancasila dan menjaga bingkai NKRI,” ucap M Nasir.
Mohammad Nasir ketika ditanya, bagaimana cara membersihkan Perguruan Tinggi dari faham radikalisme? Beliau mengatakan akan memasukkan Program Pendidikan Bela Negara ke dalam kurikulum pendidikan tersendiri di sekolah mau pun Perguruan Tinggi. Selain itu, Universitas agar tetap memaksimalkan mata kuliah Pancasila, dan tidak hanya dalam teori, tetapi harus diimplementasikan dalam perilaku sehari-hari.

Universitas Jember sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri juga mendapatkan perhatian dari Menristekdikti. Tepat sehari pasca pertemuan di Nusa Dua Bali (27/09/2017), M Nasir menggelar acara Deklarasi Anti Radikalisme yang dihadiri oleh BPM/BEM/ORMAWA di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Besuki Raya di Gedung Rektorat Universitas Jember.
“Di kampus, saya harapkan muncul berbagai konsep akademik untuk melawan radikalisme yang dihubungkan dengan pengembangan SDM secara sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan cara ini kita dapat secara sistematis melawan berkembangnya pemikiran radikal dan mencegah terorisme,” kata Menteri Nasir

Berfikir radikal, salahkah?

Upaya pemerintah menggandeng semua kalangan dalam membersihkan radikalisme memang terkesan sangat berlebihan. Pertanyaannya, salahkah jika generasi ini berfikiran radikal?

Sebelum jauh menjustifikasi sebagai generasi radikal, seperti harus difahami terlebih dahulu apa makna radikal. Kata radikal berasal dari kata radix yang dalam bahasa Latin artinya akar. Dalam kamus, kata radikal memiliki arti: mendasar (sampai pada hal yang prinsip), sikap politik amat keras menuntut perubahan (undang-undang, pemerintahan), maju dalam berpikir dan bertindak (KBBI, ed-4, cet.I, 2008).
Dari makna ini saja terlihat bahwa makna Radikal cukup netral dan sangat tergantung dari konteks mengakar (radikal)  dalam hal apa, jika menuntutnya perubahan mendasar yang positif karena kondisi konstelasi politik yang tidak kondusif dan menghasilkan berbagai permasalahan akibat dari ‘akar’ penerapan sistem yang salah, tentu makna radikal akan menjadi makna yang positif begitu pula sebaliknya. Seperti halnya pahlawan kemerdekaan  Pangeran Diponegoro bahkan di cap sebagai radikal oleh Belanda.

Jika makna radikal kita kembalikan kepada makna yang sebenarnya, lalu apa salahnya mahasiswa berfikir radikal? Mengutip apa yang disampaikan oleh Guru Besar Fakultas Hukum Undip Prof Dr Suteki, Mhum. Sebenarnya, tidak ada salahnya mahasiswa berfikir radikal.“Saya mengajari mahasiswa menjadi radical agent, mengutip pendapat Pierre Bourdieu. Hanya dengan berpikir radikal-lah akan diperoleh changes, dinamika hidup sehingga hidup ini tidak terkesan kaku, keras dan dingin. Kaku, keras dan dingin hanyalah simbol-simbol kematian. Mengapa yang radikal mesti ditumpas, dibelenggu dan ditindas?” Ucapnya.

Radikalisme, Upaya Menjauhkan Mahasiswa dari Islam

Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Muti meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tidak gegabah dalam menilai dan menyebut pondok pesantren dengan label tertentu. "Jangan hanya karena mengajarkan jihad, lalu dianggap radikal. Padahal dalam Alquran, kata jihad itu muncul lebih dari 30 kali," (Republika.co.id). Pernyataan ini wajar karena istilah radikalisme menjadi tidak lagi netral  tetapi menjadi suatu stigmatisasi negatif terhadap haulan tertentu (islam) dan kaum muslim.

Menristekdikti Mohammad Nasir menuturkan  dalam 'Aksi Kebangsaan Perguruan Tinggi Melawan Terorisme' bahwa pada sebuah survei di 2011 ada 25 persen siswa dan 21 persen guru yang beranggapan Pancasila sudah tidak relevan. Selain itu 84,8 persen siswa dan 72,6 persen guru setuji negara Indonesia berubah menjadi negara Islam. "Ini melanggar komitmen para pendiri negara, untuk mengacu pada Pancasila dan UUD. Ini harus dikembalikan," ujarnya. (nasional.tempo.co 25 september 2017).

Dalam pernyataan beliau jelas bahwa radikalisme dikaitkan dengan Islam. Islam bahkan dibenturkan dengan pancasila. Padahal komitmen para pahlawan nasional dalam memerdekakan bangsa ini tak lepas dari semangat jihad dan Islam. Pun pancasila tak layak jika dibenturkan dengan Islam karena substansi panacsila justru akan mampu hidup dalam wadah penerapan syariat.

Pada akhirnya simbol-simbol Islam menjadi momok yang menakutkan. Karena sudah terstigma bahwa orang yang radikal dan calon teroris itu yang berjenggot, jilbabnya besar, celananya cingkrang, sering ke mesjid, memperjuangkan khilafah dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan umat khususnya mahasiswa menjauh dari Islam bahkan phobia terhadap keyakinannya sendiri.

Jika generasi ini terpapar islamophobia, mereka takut mengkaji islam, takut terhadap ajaran agama mereka sendiri, menghindari bergabung dengan lembaga dakwah islam. Maka jangan heran jika pergaulan bebas di kalangan mahasiswa akan semakin marak, semakin banyak kasus kekerasan generasi dan rusaknya moral generasi tinggal menunggu waktu.

Siapa Ancaman Sebenarnya?

Siapapun yang meresahkan masyarakat dengan aktivitas kekerasan, mengganggu ketertiban, mengambil hak masyarakat, merusak fasilitas umum bahkan merusak pemikiran anak-anak bangsa maka yang sebenarnya mengancam adalah penjajahan gaya baru yang disebut Neoimperialisme dan neoliberalisme.

Bagaimana tidak mengancam, faham neoliberalisme yang menghalalkan segala bentuk kebebasan generasi dilindungi oleh pemerintah atas nama HAM. Lihatlah bagaimana massifnya gerakan LGBT di Perguruan Tinggi yang jelas akan membawa generasi ini pada lubang kehancuran moral malah dibiarkan berkembang. Justru mendapatkan angin segar di sistem serba bebas ini.

Akhir-akhir ini pun mencuat isu kebangkitan PKI yang banyak diperbincangkan di media. Dan mendapatkan respon dari maysrakat untuk disegera di usut. Masih hangat dalam perbincangan, kaum muslim bersatu dalam Aksi 299 yang salah satunya menuntut membubaran PKI. Karena PKI jelas-jelas mengancam eksistensi NKRI dan pancasila.
Bagaimana reaksi pemerintah akan hal ini? Semua dibiarkan tanpa ada keputusan.

Maka dimanakah moncong ‘senjata’ itu ditempatkan? Apakah pada gerakan yang mengusung faham serba bebas dan faham yang jelas-jelas mengancam NKRI ? Atau apakah pada kelompok Islam yang menolak neoliberalisme, yang berusaha untuk memperbaiki moral anak bangsa dengan akhlakul karimah dan menyelamatkan Indonesia dengan syariah?[Info Muslimah Jember]

Post a Comment

0 Comments