Meikarta: Proyek Asing yang Mengasingkan Lokal

Oleh: Iranti Mantasari, BA.IR
Aktivis Komunitas Senada Nisa Lombok

AKHIR-AKHIR ini publik melalui media elektronik maupun cetak nampak disibukkan dengan isu pembangunan properti real estate di salah satu sudut kabupaten Bekasi, Cikarang. Proyek Meikarta yang dikembangkan oleh Lippo Group di bawah pimpinan James Riady ini, tengah menghadapi kontroversi dari beberapa pihak, terutama adalah pihak pemerintah provinsi Jawa Barat.

Lippo Group yang merupakan salah satu perusahaan properti terbesar di Indonesia, sudah mengantongi kepemilikan sah atas  sederet lahan yang tersebar di beberapa kawasan metropolitan di negeri ini. Kecamatan Cikarang yang terletak di Kabupaten Bekasi kemudian masuk ke dalam daftar daerah yang akan dikembangkan oleh Lippo. Hemat saya, salah satu alasan yang mendorong Lippo Group ingin berinvestasi di Cikarang dikarenakan Cikarang merupakan daerah yang di dalamnya terdapat kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara, yaitu kawasan kota Jababeka. Lima tahun terakhir memang menjadi tahun pembangunan besar-besaran di daerah ini, mulai dari infrastruktur tol hingga perhotelan bintang 3 ke atas.

James Riady di suatu kesempatan menyatakan bahwa proyek Meikarta ini menginvestasikan sejumlah dana hingga mencapai Rp. 278 triliun. Proyek pembangunan kota metropolitan yang digaungkan akan menyaingi ibukota Jakarta ini juga diakui oleh CEO Lippo tersebut. Mereka juga telah membangun kerjasama dengan investor asing seperti investor dari Jepang, Korea Selatan, Singapura, Amerika Serikat, hingga negara di Timur Tengah.

Polemik Proyek dengan Pemerintah

Masalah perizinan penyelenggaraan mega proyek Meikarta inilah yang kerap naik hingga menjadi headline berita-berita di media nasional. Pasalnya, pengerjaan mega proyek hunian skala internasional ini ternyata belum mengantongi izin dari pemerintah kabupaten (Pemkab) Bekasi dan rekomendasi dari pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

Terkait Pemprov Jawa Barat, pihak Lippo menyatakan bahwa pihaknya tidak perlu mengantongi izin dari pemerintah tingkat I, melainkan cukup tingkat II yang dalam hal ini adalah kabupaten Bekasi. Padahal, hal ini sebenarnya sudah diatur dalam Perda Jawa Barat no. 12 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan yang mengharuskan setiap developer untuk memiliki rekomendasi dari Pemprov Jawa Barat guna mengembangkan kawasan yang ditargetkan untuk menjadi kawasan metropolitan.

Hingga awal Agustus ini, pihak Lippo masih mengurus beberapa hal terkait perizinan, seperti AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), IMB (Izin Mendirikan Bangunan), serta izin prinsip pada Pemkab Bekasi. Namun pada kenyataannya, alih-alih mendapatkan rekomendasi dari Pemprov, Lippo sudah memulai pengerjaan fisik proyek ini sejak Januari 2016 serta memasarkan proyek tersebut pada bulan Mei tahun ini dan sudah berhasil menjual sekitar 20.000 unitnya pada konsumen (meskipun grand launchingnya baru dilaksanakan 17 Agustus lalu). Jika boleh mengibaratkan, anda menjual rumah yang saat itu baru memiliki pondasi dan tiang-tiang saja, tapi ternyata belum memiliki hal mendasar, yaitu izin untuk mendirikan rumah di wilayah itu. Dari poin ini sudah nampak ‘kejanggalan’ proyek ini.

Meikarta untuk Asing dan Mengasingkan yang Lokal

Jika kita ingin melihat sisi lain dari adanya proyek ini, akan kita temukan bahwa proyek ini sebenarnya untuk asing dan berpotensi mengasingkan yang lokal. Hal ini bisa terlihat dari jalinan kerjasama yang dilakukan oleh pihak Lippo dengan sederet perusahaan multinasional yang berasal dari berbagai negara.

Sebagai seseorang yang pernah hidup di Cikarang kurang lebih 3,5 tahun, saya sejak awal sudah melihat ada ketimpangan yang terjadi di sana. Beberapa perusahaan lain yang juga fokus pada pengembangan properti telah berhasil memunculkan gap dengan masyarakat lokal. Kita bisa melihat rapinya infrastruktur, adanya perhotelan mewah, pusat perbelanjaan besar, hingga universitas ternama hanya terpusat di satu kawasan saja. Tetapi begitu keluar dari kawasan itu, kehidupan masyarakat dengan suasana yang kumuh sangat jelas terlihat dan terasa. Masyarakat yang rumahnya hanya terbuat dari kayu triplek saja masih ada di sekitar kawasan elit tadi. Tidak sedikit juga warganya yang bekerja sebagai buruh perusahaan yang membuat mereka berangkat pukul 6 pagi dan baru pulang di sore harinya.

Sebagai aktor utama, para investor dan pemilik modal asing mampu merengkuh profit yang besar dengan dijalankannya proyek ini. Sementara, masyarakat di sekitar lokasi proyek ini masih harus berjuang memeras keringat untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka sehari-hari.

Sepengamatan saya, dijalankannya proyek Meikarta ini mampu memperparah ketimpangan sosial dan ekonomi yang memang sudah ada dari sebelum proyek ini digaungkan. Tentu ini adalah suatu preseden yang buruk bagi masyarakat lokal yang seharusnya mendapat perhatian lebih untuk ditingkatkan kesejahteraannya. Bukan justru membuat mereka sekedar puas dan cukup dengan upah yang bisa mereka dapat dari kucuran-kucuran proyek-proyek semacam Meikarta ini.

Pihak Lippo memang menyatakan proyeknya ini ditargetkan pada masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Tapi, efek jangka panjangnya pun pada akhirnya akan sangat mungkin menggerus masyarakat lokal di sekitar Bekasi yang menurut Dinas Sosial masih terdapat masyarakat yang terkategori miskin sejumlah 542.318 jiwa. Angka tersebut bukanlah angka yang sedikit jika kita membicarakan kesejahteraan manusia.

Kontrol Penguasa dalam Menjamin Masyarakat

Proyek Meikarta mungkin hanya satu dari sekian banyak proyek yang ada di negeri ini yang berkaitan langsung dengan masyarakat lokal. Mega proyek semacam ini pasti dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan yang berorientasi profit besar. Sedangkan, masyarakat yang akan terkena dampak pengembangan proyek ini bisa jadi hanya mendapat sedikit profit, bahkan mungkin tidak dapat sama sekali.

Dari sinilah, penting bagi pengampu kekuasaan di negeri ini untuk memperhatikan kesejahteraan rakyat yang berlindung di bawahnya. Bukan justru mengenyangkan diri dan pihak-pihak yang dekat dengan dirinya dahulu, baru kemudian memberikan sisa-sisanya pada rakyat. Adanya ungkapan sarkastik yang sering kita dengar di masyarakat, “penguasa dekat dengan pengusaha” seharusnya tidak menjadi pemikiran yang dianut oleh penguasa itu sendiri. Itu sejatinya adalah sindiran bagi penguasa yang masih sering lebih mementingkan kantong para pengusaha dibandingkan perut rakyatnya.

Kontrol yang dilakukan pemerintah menjadi urgen agar proyek-proyek yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan besar ini bisa dijamin tidak akan menggerus rakyat kecil. Para pemegang kekuasaan haruslah sadar bahwa merekalah yang seharusnya melayani dan memperhatikan rakyat, bukan justru menekankan agar rakyat “mandiri” saja dalam mengurus dirinya. Pemerintah harus menjamin agar para pemilik modal asing yang datang ke negeri ini tidak akan mengasingkan rakyat yang masih membutuhkan perhatian dari penguasanya.[]


Post a Comment

0 Comments