Garam, Tak Sekedar Urusan Dapur

Oleh: Wati, SPd

“Jaman sekarang, apa sih yang tidak naik?” Kalimat ini sering diucapkan orang, seolah memang sudah merupakan hal biasa jika harga setiap barang itu naik. Meski demikian, ketika harga garam naik ternyata cukup mengejutkan masyarakat. Pasalnya negara ini adalah negara maritim dengan garis pantai terpanjang dan terluas kedua di dunia setelah Kanada. Dengan panjang mencapai 54.716 km dan luas wilayah 1.904.569 km2. “Apa laut kita sudah tidak asin lagi? Hingga harus impor garam.” Pertanyaan heran inipun muncul dimana-mana.

Masalah Garam Tak Sepele

Kebutuhan garam di negeri ini tak sekedar untuk konsumsi yang per tahunnya mencapai 750 ribu ton. Lebih besar lagi untuk berbagai jenis produksi yang mencapai 3 juta ton per tahun. Mulai dari industri makan minum, farmasi, pengolahan kertas hingga pengeboran minyak. Bahkan tahun ini total kebutuhan garam meningkat hingga 4,2 juta ton (http://www.antaranews.com).

Karenanya garam bukan sekedar urusan dapur para emak yang bisa teratasi hanya dengan satu dua kilo garam per tahun, tapi jutaan ton. Tak hanya masalah rasa masakan di meja makan tapi masalah jalannya banyak industri vital di negeri ini.

Sementara produksi garam dalam negeri tak memadai. Tahun lalu gagal karena badai La Nina dan tahun ini pun merosot karena kemarau basah, maka impor menjadi suatu keharusan. Namun sebenarnya menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution impor ini bukan perkara baru, sudah terjadi sejak dulu terutama garam industri (http://bisnis.liputan6.com, 1/8/2017).    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Protes terhadap impor garam inipun jauh-jauh hari telah ditangkis oleh Menteri Perindustrian Saleh Husin. Kata beliau perlu dipahami tidak semua daerah atau negara yang memiliki wilayah laut luas bisa menghasilkan garam industri. "Hanya daerah tertentu saja yang punya potensi mampu menghasilkan garam dengan NaCL di atas 97 persen dan ini faktor alam," katanya di Jakarta, Selasa 26/4 (http://www.kemenperin.go.id).

Haruskah Impor?

Secara alamiah suatu produk yang permintaannya banyak dan persediaan sedikit harganya naik. Agar persediaan kembali normal dan harga bisa normal kemabli impor pun menjadi pilihan tak terelakkan. Dengannya pula kebutuhan para konsumen dan industri terpenuhi.

Tapi bagaimana dengan nasib ribuan petani garam. Yang saat harga mahal saja mereka tidak merasakan keuntungannya karena proses distribusi garam hingga ke tangan konsumen terdapat rantai distribusi yang sangat panjang. Saat garam impor bertebaran, semakin jatuhlah harga jual garam lokal. Apalagi jika keran impor terus-terusan dibuka maka semakin menderitalah nasib para petani garam.

Mengakhiri Ketirnya Garam Di Negeri Ini

Jika dikatakan produksi garam lokal tidak mumpuni untuk kebutihan nasional sebenarnya tidaklah tepat. Karena masalah sebenarnya adalah pada cara produksi yang terlalu sederhana mengandalkan alam dan kemampuan minim petani saja. Padahal Direktur Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, dan Furniture Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Sudarto, menyatakan bahwa saat ini sudah ada teknologi membuat garam kualitas industri. Namun untuk penggunaannya secara luas, perlu ada skema pembiayaan khusus untuk membantu petani garam lantaran harganya cukup mahal ( https://finance.detik.com, 3/3/2017). Begitu juga Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Unggul Priyanto menyatakan bahwa mereka bisa memproduksi garam lebih efektif, yang biasanya 14 hari menjadi hanya 4 hari, dengan syarat lahan yang lebih luas.( http://www.antaranews.com, 4/8/2017).

Seandainya teknologi-teknologi itu diadopsi dan dijalankan oleh negara pastinya suplai garam lokal menjadi berlipat ganda. Karna tidak mungkin jika hanya diserahkan pada personal atau kelompok petani garam saja. Bahkan harusnya negara terus melakukan riset untuk menemukan teknologi yang lebih canggih lagi.

Ini menjadi kewajiban negara, pertama karena sebuah negara itu harusnya mandiri, tidak boleh ketergantungan kebutuhan pokok dengan negara lain. Kedua bahwasanya Indonesia sudah memiliki modal utama yaitu potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Ketiga adalah masalah garam ini menyangkut penghidupan ribuan para petani garam yang merupakan anak negeri yang harus dilindungi ekonominya. Bukan malah dilemahkan dengan masuknya barang impor.

Dalam melaksanakan kewajiban harusnya tanpa perhitungan untung rugi. Tidak sungkan untuk mengeluarkan dana besar dalam rangka melakukan revolusi produksi dalam negeri. Pesisir pantai yang merupakan kepemilikan umum harus dikendalikan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya untuk maksimalilasi produksi. Para ahli dibiayai untuk melakukan riset. Para petani dibekali ilmu hingga mahir menggunakan teknologi terkini. Tentunya dengan dilengkapi pengadaan sarana dan prasarana yang memadai demi tercapainya target produksi.

Dengan langkah demikian keran impor bisa dikecilkan dan suatu saat bisa dihentikan. Mungkin yang menjadi masalahnya saat ini adalah dari mana dananya? Sebenarnya simpel, bisa dengan mengambil seluruh harta para koruptor, memangkas pengeluaran pejalanan dinas yang tidak begitu penting atau dengan mengalihkan pemilu yang selalu memakan banyak anggaran negara. 

Langkah strategis yang lebih jitu lagi adalah kembali pada tatanan ekonomi sesuai Islam. Mengembalikan seluruh sumber daya alam pada konsep pengelolaan kepemilikan umum yang dikelola oleh Negara. Otomatis akan menjadi pemasukan besar bagi kas negara. Karena memang haram hukumnya menyerahkan pengelolaan harta bersama milik umat pada Asing.  Sebagaimana Sabda Rasulullah Saw:


Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal; air, rumput (dan segala kandungan dibawah tanahnya)dan api (sumber-sumber energy). Dan harganya adalah haram. Abu Sa'id berkata, Yang dimaksud adl air yg mengalir.” [HR. ibnumajah No.2463]

Dengan melaksanakan syariat dari Tuhan Semesta Alam, niscaya tidak hanya masalah garam yang terselesaikan. Namun segala ketirnya garam kehidupan negeri ini pun akan segera berakhir. Tentunya tanpa pajak yang memalak dan hutang yang membentang. Allohu’alam.

Post a Comment

0 Comments