Wednesday, August 1, 2018

Solusi Tuntas Korupsi Di Indonesia


  Oleh : Ummu Rahman,S.Pd.

Seorang kepala desa (kades) di  Kedungmaling, kecamatan Sooko kabupaten Mojokerto harus mendekam di penjara akibat membuat proyek fiktif senilai Rp. 223 juta (Jurnalmojo.com 30/07/18) , sebelumnya juga telah tertangkap seorang kades Banjarsari kecamatan Jetis Mojokerto pada 4 Juli 2018 akibat penyelewengan dana desa sebesar Rp 296 juta.


Tertangkapnya seorang kades di kabupaten Mojokerto beberapa waktu lalu menambah daftar panjang korupsi yang di lakukan di negeri ini. Jumlah kasus Korupsi di Indonesia sudah pada taraf yang memprihatinkan yakni telah merata di seluruh lapisan dan dari pusat hingga pelosok daerah. Sebagaimana yang diungkap ketua umum MPR RI bapak Zulkifli Hasan beberapa waktu lalu yang mengkhawatirkan kepala daerah dan pejabat akan habis jika KPK terus menerus melakukan operasi tangkap tangan (Kabar24.com.11/10/17). 


Mengapa korupsi telah menjadi hal yang biasa di negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia?


Sebab, penerapan sistem pemerintahan demokrasi di negeri ini yang lahir dari aqidah sekuler yakni pemisahan agama dari kehidupan, telah nyata menjauhkan agama berperan dalam kehidupan manusia dan menjadikan kedaulatan (hak membuat hukum) ada di tangan rakyat. Maka standar benar dan salah bukan lagi menjadi hak agama dalam menentukan, tetapi benar dan salah di tentukan oleh manusia.


Maka tidak terlalu mengherankan jika kita melihat beberapa fenomena sosok yang agamis dalam kesehariannya nyatanya tidak luput juga dari tindakan korupsi. Karena porsi beragama hanya di pandang sebatas urusan personal dan tidak ada kaitannya dengan urusan jabatan dan pemerintahan.


Penyebab lain adalah sistem pemilu yang di terapkan di negeri ini terbukti selain tidak mampu memberi kesejahteraan bagi rakyat, juga membutuhkan biaya yang sangat besar dalam proses penyelenggaraannya maupun untuk menjadi pejabat. Setidaknya di butuhkan dana Rp 600 juta hingga 6 M untuk menjadi seorang caleg di pemilu 2014. Tentu saja dana yang cukup Besar tersebut bukan hanya dari kantong pribadi, ada sebagian yang didapatkan dari para pengusaha. Sehingga, ketika menjabat peluang terjadinya korupsi sangat besar, karena harus mengembalikan sejumlah dana yang telah di keluarkan dan juga memupuk kekayaan untuk bisa maju di pemilihan berikutnya.


Maka menyelesaikan tindak pidana korupsi yang berakar dari kerusakan sebuah sistem tidak cukup hanya dengan menghukum pelakunya. Nyatanya hukuman yang di terapkan hari ini tidak cukup efektif untuk menurunkan jumlah koruptor di negeri ini dan menimbulkan efek jera bagi pelaku. Bahkan mereka bebas melenggang dan tetap bisa menikmati kemewahan hidup meski telah berstatus narapida dan mendekam di balik jeruji.


Solusi tuntas: hanya dari Islam


Solusi tuntas hanya di dapatkan dari dzat yang maha adil yakni Allah SWT melalui seperangkat hukum-hukum yang tercantum dalam Al Qur'an dan as Sunnah,maka tidak ada alasan bagi manusia untuk berpaling dari hukum-hukumnya. Karena telah terbukti bahwa aturan dari manusia yang serba terbatas bukan hanya tidak mampu menyelesaikan permasalahan justru menimbulkan dampak yang lain.


Islam menyelesaikan persoalan korupsi dengan cara sebagai berikut :

1. Islam menetapkan bahwa pemilihan seorang khalifah atau kepala negara melalui pemilihan para wakil rakyat dan kepala daerah di tunjuk langsung oleh Khalifah, karena esensi dari kepala daerah adalah wakil Khalifah di sebuah wilayah. Sehingga tidak membutuhkan biaya yang besar yang bisa berpeluang terjadinya tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme

2. Kedudukan seorang pemimpin dalam Islam bukan pegawai (Ajir) yang di gaji untuk menjalankan aturan yang dibuat rakyat dan bisa diberhentikan kapan saja sesuai kehendak rakyat, melainkan sebagai ra'in (pemimpin) yang bertanggung jawab atas segala urusan rakyatnya dan melaksanakan seluruh hukum Islam yang tidak dibatasi oleh waktu, tetapi batasannya adalah pelaksanaan hukum syara

3. Islam menetapkan sistem penggajian yang layak.

Selain penerapan sistem hidup yang layak melalui penerapan sistem ekonomi Islam bagi seluruh rakyat. Islam juga menerapkan sistem penggajian yang layak bagi para pejabat yang berstatus pegawai dan tunjangan hidup yang layak atas penguasa(Khalifah,wali,Amil dan muawin). Semua itu di lakukan sebagai kompensasi atas waktu dan tenaga yang telah mereka curahkan dan demi menghindarkan para pejabat dari terjadinya tindakan korupsi

4. Di lakukan perhitungan kekayaan sebelum dan setelah menjabat. Jika di temui harta di luar kewajaran, mereka di minta membuktikan dengan metode terbalik, bahwa harta yang di peroleh di dapatkan dengan cara yang halal 

5. Larangan kepada para pejabat menerima suap dan hadiah dalam bentuk apapun

6. Menerapkan sistem sanksi yang tegas yakni sistem sanksi dalam Islam yang berfungsi sebagai jawabir (penebus) dan jawazir (pencegah). Selain menarik seluruh harta yang di hasilkan dari tindak pidana korupsi juga diterapkan hukuman ta'zir yakni hukuman yang tidak di tetapkan secara langsung oleh Nash Syara' melainkan di kembalikan kepada kebijakan Khalifah dengan hukuman bisa berupa hukuman cambuk(di jilid),di penjara, pengasingan bahkan bisa hukuman mati, tergantung besar kecilnya dampak yang ditimbulkannya bagi kehidupan rakyat.

Adapun hukuman bagi koruptor tidak bisa di samakan dengan hukuman bagi pencuri yang masuk dalam bab hudud yakni di tetapkan hukum potong tangan, berdasarkan pada hadits Rasulullah yang berbunyi : " Perampas, koruptor dan pengkhianat tidak di kenakan hukum potong tangan(HR Ahmad, Ashab as sunan dan Ibnu Hibban)".


Karena itu solusi tuntas hanya di dapatkan dengan menerapkan Islam secara sempurna dalam bingkai khilafah.karena itu,mari kita bersungguh-sungguh untuk mewujudkannya dengan terikat dengan seluruh metode dakwah yang di contohkan oleh Rasulullah yang telah terbukti mampu mewujudkan negara Islam di Madinah. Bukan malah terlibat politik praktis hanya berkutat pada jargon ganti presiden tanpa ada upaya mengganti sistem yang jelas dan nyata menjadi biang kerok seluruh problem dalam kehidupan kita.


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!