Sunday, August 5, 2018

Pura-pura Penjara Kasus Korupsi


Oleh: Rut Sri Wanyuningsih

Pengasuh Grup Online BROWNIS


Berawal dari tayangan Mata Najwa episode “ Pura-pura Penjara” yang tayang Rabu, 25 Juli 2018 membuat para narapidana kasus korupsi bak selebriti.  Menjadi perbincangan masyarakat Indonesia. Pasalnya, acara ini menampilkan rekaman berbagai fasilitas mewah dalam penjara. Yang sama sekali jauh dari gambaran penjara selama ini. Sangat ironi, para penghuni penjara itu adalah orang yang telah terbukti melakukan tindak korupsi dan sedang menerima hukuman atas apa yang telah diperbuatnya. Mengapa  mereka masih bisa menikmati fasilitas ala orang  merdeka?

Berbagai pihak kemudian angkat bicara. Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina menilai pemerintah harus segera membenahi sistem Lembaga Pemasyarakatan ( lapas) terutama Lapas kasus korupsi. Menurutnya terbongkarnya kasus fasilitas mewah Lapas para napi  terjadi bukan kali ini saja. Tahun 2010 kasus  ditemukan di sel terpidana narkoba Artalyta Suryani atau Ayin di Rutan kelas II A Pondok Bambu, Jakarta Timur. Selain Ayin, terdakwa kasus mafia pajak Gayus Tambunan,  ketahuan sering keluar lapas Mako Brimob Depok dengan menyuap sejumlah petugas. Tak hanya keluar kota bahkan sempat bepergan ke Luar Negeri menggunakan paspor palsu atas nama Sony Laksono(kompas.com/29/07/2018).

Berikutnya Wakil ketua KPK, Saut Situmorang mengaku kecewa terkait adanya fasilitas mewah di dalam lapas yang mayoritas berisi narapidana korupsi. Padahal kata Saut, KPK telah bersusah payah untuk membuktikan perbuatan para terpidana korupsi hingga akhirnya divonis bersalah oleh pengadilan. Saut menyesalkan tindakan Wahid Husen yang memberikan fasilitas mewah terhadap narapidana korupsi. Dimana pidana penjara untuk koruptor menjadi sia-sia. Padahal pidana diberikan untuk terpidana korupsi untuk memberikan efek jera (okezone.com/26/07/2018).

Demokrasi bisa mengubah apapun. Tak ada standar yang baku dalam hal apapun. Bahkan di luar nalar manusia sekalipun. Baik menjadi buruk, buruk menjadi baik adalah hal yang mudah. Tinggal ditanya siapa yang menginginkannya. Sistem demokrasi adalah mekanisme pemerintahan suatu negara sebagai cara mewujudkan kedaulatan rakyat (warga berkuasa) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah Negara (Brainly.co.id).   mewujudkan kedaulatan rakyatnya  ini yang mengandung ambiguitas makna.  Selama ini rakyat yang mana yang dimaksud,  seluruh rakyat Indonesiakah  atau mereka yang mewakili  rakyat  duduk di parlemen atau sejumlah kecil ‘rakyat’ yang hari ini berkuasa mengendalikan pemerintah ? nyatanya  sistem demokrasi   merupakan sistem politik berbiaya tinggi. Birokrasi njelimet dan bertele-tele membuat biaya politik makin melambung.  Belum lagi jika ditunggangi berbagai kepentingan.

 Maka mengharap bersihnya korupsi dalam sistem demokrasi adalah utopis.  Standar ganda berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok  telah melahirkan  peraturan yang jauh dari  rasa adil hakiki. Tak jarang  penerapannya memunculkan masalah baru, jika demikian  bisa dipastikan hukum tersebut tidak layak sebagai solusi persoalan umat. 

Allah memerintahkan kepada semua kaum muslim agar beriman kepadaNya secara kaffah, yaitu secara akidah dan syariah. Maka haram hukumnya jika kita mengaku muslim namun ridho kepada hukum selain syariah. Dan aturan yang lahir dari demokrasi telah menciptakan paradigma baru yang itu bertentangan dengan Islam. Yaitu sekuleristik minus paradigma ruh. Pemisahan agama dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara telah menjadikan hawa nafsu manusia sebagai sumber hukum. Padahal manusia hanyalah makluk yang lemah dan terbatas.  Dalam Islam hukum  berfungsi sebagai pencegah dan penebus bagi pelaku criminal dan kemaksiatan. Yang itu tidak ada dalam sistem demokrasi. Lapas mewah Suka Miskin  salah satu buktinya. Betapa bobrok sistem demokrasi. Koruptor bak raja, sementara rakyat jelatalah tumbalnya. Bentuk hukuman menjadi ladang bisnis yang menggiurkan. Tak peduli halal haram, yang penting kebutuhan syahwat dunia terpenuhi.

Saatnya kita beralih kepada jalan yang lurus. Jalan kebenaran yang kita yakini dalam syahadat . bahwa Allah telah memberikan seperangkat peraturan guna menyelesaikan seluruh persoalan umat yaitu melalui  3 pilar penegakan hukum. Yang pertama pilar ketakwaan individu. Wajib ada karena jika ketakwaan individu rusak maka masyarakatpun rusak.  Allah swt telah memerintahkan  dalam  Qs At-Tahrim 66:6 yang artinya, “ Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.”

Kedua adalah pilar masyarakat yang peduli. Dakwah hendaknya menjadi poros bagi kehidupan masyarakatnya. Saling mengingatkan dan peduli menjadi kebiasaan. Karena yakin setiap jiwa kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas semua yang diperbuatnya baik bagi dirinya sendiri maupun saudaranya. Ketiga adalah pilar negara yang menerapakan syariah. Hari ini pilar inilah yang seharusnya diperjuangkan oleh seluruh kaum muslimin, karena negara memang memegang peranan penting dalam mengeluarkan kebijakan di masyarakat. Syariah sebagai landasan hukumnya  makin memperkokoh dua pilar sebelumnya  sehingga segala bentuk penyimpangan dan kejahatan akan mudah diselesaikan. Wallahu a’lam biashowab.  





SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!