Friday, August 3, 2018

MENINJAU ULANG BPJS KESEHATAN


Oleh : Irianti Aminatun 

( Ka. Forum Muslimah Peduli Umat)

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali defisit dengan tren meningkat. Diperkirakan hingga akhir tahun mencapai 9 triliun rupiah. Untuk menyelamatkan defisit keuangan, BPJS mengeluarkan tiga aturan baru terkait pelayanan kesehatan. Ketiga aturan tersebut adalah Peraturan Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 02 tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak dalam Pelayanan Kesehatan, Peraturan Nomor 03 tentang Penjaminan Persalinan dengan bayi baru lahir Sehat, dan Peraturan nomor 05 tentang penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik. Ketiganya mempengaruhi pelayanan standar kesehatan kepada pasien. Intinya ada pengurangan pelayanan. Meski kebijakan ini ditentang oleh IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), tapi BPJS tidak peduli. (tirto.id)

Kekeliruan Paradigma

 Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana jaminan kesehatan kapitalistik umumnya ditopang sejumlah konsep dan logika berfikir yang batil. Diantaranya adalah

 Pertama, Kesehatan/Pelayanan kesehatan harus dikomersialkan. Konsep ini telah dipaksakan World Trade Organization (WTO) diadopsi dunia, khususnya negara-negara anggota WTO berkenaan dengan dimasukkannya layanan kesehatan sebagai salah satu layanan dasar yang termaktub dalam kesepakatan perdagangan, The General in Trade on Services  (GATS), tahun 1994. Di Indonesia negara menyerahkan pengelolaan dana kesehatan kepada badan bisnis keuangan asuransi kesehatan BPJS kesehatan. Pelayanan kesehatanpun tunduk kepada kepentingan bisnis. Oleh karena itu bisa dimengerti kalau BPJS dengan alasan defisit lalu mengurangi item-item pelayanan. Tujuan pengelolaannya memang bukan melayani  kesehatan  tapi bisnis. Pelayanan kesehatan hanyalah barang yang dibisniskan. Hasilnya sungguh mengerikan, kapitalisasi dan industrialisasi kesehatan makin menggurita. Kejahatan kemanusiaan di depan mata. Nyawa puluhan juta jiwa diperjudikan, dan tak jarang berujung kematian.

Kedua, Pembatasan peran pemerintah dalam melayani kesehatan rakyatnya. Hal ini berangkat dari pandangan bahwa institusi Penyelenggara Asuransi Sosial adalah entitas yang lebih kapabel daripada Pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Asih dan Miroslaw, keduanya dari German Technical Cooperation (GTZ), LSM yang berperan aktif membidani kelahiran JKN, menyatakan : “Ide dasar jaminan kesehatan sosial  adalah pengalihan tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan dari Pemerintah kepada institusi yang memiliki kemampuan tinggi untuk membiayai pelayanan kesehatan atas nama peserta jaminan sosial”. Institusi yang dimaksud adalah BPJS, yang memiliki wewenang luar biasa, mulai dari menagih pembayaran dari masyarakat, mengelolanya, sampai dengan pengelolaan pelayanan kesehatan itu sendiri, (pasal 11 UU No 24. Tahun 2011). Kehadiran negara hanya sebagai regulator telah mengabaikan perannya yang hakiki. Akibatnya publik didzalimi, dipaksa menanggung beban negara dengan dalih tolong menolong atau gotong royong.

Inilah realitas model pembiayaan kesehatan neoliberal yang diadopsi negara ini. Karena itu solusi tambal sulam apapun tidak ada gunanya, selama paradigma yang digunakan masih neoliberal. Defisit BPJS bukan sekedar persoalan teknis tapi persoalan paradigma. Lalu bagaimana solusinya?

Konsep Jaminan Kesehatan Dalam Islam

Konsep jaminan kesehatan dalam Islam adalah konsep yang berasal dari Allah SWT. Konsep yang disiapkan Allah SWT hanyalah agar menjadi rahmat, kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, bahkan alam semesta. Diantara konsep tersebut adalah :

Pertama Kesehatan/pelayanan kesehatan adalah pelayanan dasar publik yang bersifat sosial. Rasulullah SAW bersabda ”Siapa saja yang ketika memasuki pagi hari mendapati keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, memiliki bahan makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia telah menjadi miliknya”  (HR Bukhari)

Negara bertanggungjawab langsung dalam pemenuhan pelayanan kesehatan. Ini ditunjukkan oleh perbuatan Rasulullah SAW. Yaitu ketika beliau dihadiahi seorang dokter, dokter tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kaum musimin.

Berdasarkan dua hal diatas, jelas bahwa kesehatan/pelayanan kesehatan telah ditetapkan oleh Allah swt sebagai jasa sosial secara totalitas. Yaitu mulai jasa dokter, obat-obatan, penggunaan peralatan medis, pemeriksaan penunjang, hingga sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai prinsip etik islami.

Kedua, Negara bertanggungjawab penuh. Negara telah diamanahi Allah swt sebagai pihak yang bertanggungjawab penuh menjamin pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan setiap individu masyarakat. Diberikan secara Cuma-Cuma dengan kualitas terbaik bagi setiap individu masyarakat, tidak saja bagi yang miskin tapi juga yang kaya, apapun warna kulit dan agamanya.

Dipundak pemerintah pulalah terletak tanggungjawab segala sesuatu yang diperlukan bagi terwujudnya keterjaminan setiap orang terhadap pembiayaan kesehatan, penyediaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, penyediaan peralatan kedokteran, obat-obatan dan teknologi terkini, sarana pra sarana lainnya yang penting bagi terselenggaranya pelayanan kesehatan terbaik.

Ketiga, Sumber Pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan kesehatan telah ditetapkan Allah swt sebagai salah satu pos pengeluaran pada baitul maal, dengan pengeluaran yang bersifat mutlak. Artinya, ada atau tidak ada kekayaan negara yang tersedia dalam pos pengeluaran untuk pembiayaan kesehatan, wajib diadakan oleh negara. Sumber pembiayaan salah satunya berasal dari barang tambang yang jumlahnya melimpah, seperti tambang emas di Grasberg dengan deposit emas terbesar di dunia, minyak bumi, gas bumi dll.

Konsep Islam dalam layanan kesehatan bukanlah sebatas teori, tapi pernah dibuktikan penerapannya di masalalu. Pada masa kegemilangan peradaban Islam, hampir di setiap kota, termasuk kota kecil sekalipun, terdapat rumah sakit berikut dengan tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan dll) berkualitas lagi memadai. Peralatan medis dan obat-obatan juga tercukupi. Di Kordova saja, sebuah wilayah yang luasnya hanya 13.550 Km2, memiliki lebih dari 50 rumah sakit. Bandingkan dengan Indonesia yang luasnya 1.906.240 Km2, luasnya 2000 kali luas Kordoba hanya memiliki 2820 Rumah Sakit (1016 Rumah sakit pemerintah, dan 1804 rumah sakit swasta). Idealnya Indonesia memiliki 100.000 rumah sakit.

Tidak hanya itu, rumah sakit keliling tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan individu masyarakat di pedesaan, jauh dari perkotaan, atau kesulitan mendatangi rumah sakit di perkotaan.

Di kota-kota besar, terdapat sejumlah Rumah Sakit yang didesain untuk pelayanan pasien dan pendidikan. Seperti RS Al Dhudi, di Baghdad. Rumah sakit ini mampu memberikan pelayanan 4000 pasien perhari. Bandingkan dengan RSCM, Rumah sakit rujukan nasional, hanya mampu memberikan pelayanan maksimal 2000 pasien perhari.

Ini baru sedikit fakta yang disajikan tentang betapa menyejahterakannya jaminan kesehatan Islam. Oleh karena itu jika pemerintah benar-benar tulus bermaksud menjamin kesehatan masyarakat maka konsep Islam adalah solusinya. Tentu konsep Islam secara menyeluruh bukan parsial.

Allah swt berfirman “Sungguh telah berlaku sebelum kamu sunah-sunah (Allah), karena itu berjalanlah kamu ke (segenap penjuru) bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (Rasul-Rasul)” (TQS Ali ‘Imraan : 137).

Wallahu a’lam bi showab





SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!