Thursday, August 2, 2018

Jaminan yang tak Menjamin



Oleh Bintunapan. S



Jangan sakit. Berat. Kamu ga akan kuat bayar. Biar BPJS (Badan Pengelola Jaminan Sosial) aja yang nanggung. Mungkin begitu harapan yang ada didalam hati para pengguna BPJS. 


Program yang sejatinya adalah pemalakan terhadap rakyat. Meski dengan iuran yang seolah tidak memberatkan. Namun faktanya banyak juga yang tidak mampu bayar.


Dan sudah menjadi rahasia umum, pasien dengan kartu BPJS pasti mendapatkan layanan prioritas kedua dari pasien umum (dengan biaya sendiri). Padahal sakit tidaklah kenal antri. Banyak diantara masyarakat yang kecewa dengan pelayanan rumah sakit yang terkesan alakadarnya. Hanyankarena menggunakan kartu BPJS. Namun, jika diteliti ini bukan sepenuhnya kesalahan rumah sakit. 


 *Bukan Hanya Pasien Yang Dirugikan* 


Seperti yang dilansir TEMPO.CO, Jakarta - RS (Rumah Sakit) swasta akhir-akhir ini menghadapi keterlambatan pembayaran klaim dari BPJS Kesehatan. Keterlambatan tersebut membuat RS swasta terpaksa menalangi biaya untuk rumah sakit hingga dicairkan oleh pemerintah. Perusahaan obat obatan juga enggan memasok obat jika biaya tidak disalurkan segera.


Sangat wajar jika pihak RS melayani dengan alakadarnya. Keterlambatan pembayaran klaim tersebut bakal mengganggu keuangan RS. Bahkan kondisi ini, berpotensi membuat mutu pelayanan menurun, di tengah upaya pemerintah mendorong peningkatan pelayanan kesehatan.


Lantas apakah BPJS ini menjadi solusi bagi rakyat?

Dengan dalih jaminan, padahal uangnya adalah uang rakyat. Jelas bukan solusi.


Pemerintah seharusnya mampu mensejahterakan termasuk menjamin kesehatan rakyat. SDA (Sumber Daya Alam) yang melimpah cukup apabila dikelola dengan baik. Tidak diberikan kepada asing.  Kekayaan alam dikelola negara dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Itu hanya cerita. Hoax. Sistem hari ini berpihak pada penguasa dan pengusaha. Bukan kepada rakyat. Rakyat hanya alat penguasa naik ke atas tahta. Rakyat tetaplah jelata.


*Islam menawarkan solusi* 


Dalam Islam, kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang merupakan hak bagi seluruh warga negara. Gratis dan berkualitas. Dengan pembiayaan dari harta milik umum/umat. Seperti yang telah dikabarkan oleh Rasululloh SAW:


"Orang-orang (umat) bersekutu dalam tiga hal: (sumber) air, api (BBM) dan padang gembalaan (barang tambang)." (HR. Abu Dawud)


Harta milik umum, seperti yang dikatakan didalam nash. Haram diprivatisasi. Kesemuanya wajib dikelola dan dikembalikan untuk kemaslahatan umat secara merata, baik miskin mapupun kaya. Setiap warga negara berhak mendapatkannya. Tanpa pandang bulu. Seperti pendidikan, kesehatan, keamanan dll.


Ketikapun harus membayar, hanya membayar bea oprasionalnya saja tanpa diambil keuntungan. Karena di dalam Islam, hubungan pemerintah dengan umat adalah hubungan pengurusan, bukan jual beli.


Tidak kah kita merindukan sistem Islam? Yang pernah diberlakukan secara nyata dalam kehidupan selama kurang lebih 14 abad lamanya.


Wallahu A'lam.


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!