Sunday, August 5, 2018

Demokrasi Hengkang Korupsi Hilang


Oleh: Pipit Agustin

(Akademi Menulis Kreatif Regional Jatim)


Lagi-lagi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus korupsi. Melalui operasi senyap pada Jumat dan Sabtu,  21 dan 22 Juli 2018 KPK menangkap Kalapas Sukamiskin, Wahid Husen. KPK juga mengamankan narapidana kasus korupsi proyek Bakamla, Fahmi Darmawansyah. Sebab, suami aktris Inneke Koesherawati ini diduga menyuap Wahid Husen agar mendapatkan fasilitas mewah di dalam kamar selnya. (Okezone.com/26/7/2018).

Terbongkarnya kasus fasilitas wah di lapas para napi bukan hal langka. Tahun 2010 tercatat nama Artalitha Suryani atau Ayin, terdakwa kasus Narkoba dan Gayus Tambunan, mafia pajak yang menempati kamar istimewa dalam penjara. Tak hanya itu, Gayus bahkan suka-suka berkelana ke luar negeri memakai visa palsu. KPK dan masyarakat dibuat geleng kepala. Tragis!

Apa yang kita lihat dari kasus ini adalah bukti utopisnya pemberantasan korupsi di negeri ini. Antara tujuan pemidanaan dan kenyataan jauh panggang dari api. Bagaimana bisa para napi berubah menjadi lebih baik, keadilan bisa tegak, orang lain tidak ikut-ikutan, dan sebagainya bila penjara tak membuat jera?

Fenomena ini wajar adanya. Sistem politik demokrasi meniscayakan suburnya korupsi. Belum genap dua bulan memasuki tahun 2018 saja, 7 kepala daerah tersandung kasus korupsi. Dari ujung Sumatera beresonansi ke Pulau Jawa lalu terbang menuju bagian timur Indonesia. "Adil dan merata". Belum lagi temuan terbaru KPU dan Bawaslu, sebanyak 207 bakal calon legislatif adalah mantan aktor korupsi. Ckckckck

Wajarnya fenomena korupsi dipicu tak lain oleh ongkos politik demokrasi yang sangat tinggi. Mulai dari ongkos pendaftaran, kampanye, hingga atribut pelengkap lainnya ditanggung per individu calon. Kementrian dalam negeri menyebutkan, calon bupati atau walikota butuh dana Rp 20 hingga Rp 100 miliar untuk memenangi Pilkada. Pada Pilkada DKI Jakarta lalu, pasangan Anies-Sandi menghabiskan dana kampanye sebesar Rp 85,4 miliar. Pasangan Ahok-Djarot sebesar Rp 82,6 miliar. Jumlah ini naik signifikan dari periode sebelumnya dimana pasangan Fauzi-Nara mengeluarkan dana kampanye sebesar Rp 62,6 miliar. Pasangan Jokowi-Ahok sebesar Rp. 61,1 miliar.

Menurut Anggota Divisi Korupsi Politik ICW Almas Sjrafina, setidaknya ada 5 tahapan pemilu yang dianggap membutuhkan modal besar. Pertama, masa kampanye, berupa baliho/atribut lain hingga melakukan survei. Kedua, "mahar" kepada parpol pengusung. Tiap parpol mematok bandroll masing-masing. Ketiga, politik bagi-bagi barang dengan nominal maksimum Rp 25.000. Keempat, dana saksi saat pemungutan suara. 

Penerapan demokrasi menunjukkan penghamburan dana negara. Melalui APBN, sekitar 35-50 triliun digelontorkan untuk dana pilpres. Sedangkan dana peserta pemilu yang digalang untuk kampanye dan menghadirkan saksi bisa lebih besar lagi. Sementara itu gaji dan tunjangan resmi yang diperoleh saat menjabat tak akan mampu menutup biaya- biaya tersebut. Oleh karena itu, mutlak terjadi pelacuran jabatan berupa kebijakan-kebijakan yang menguntungkan para investor politik. Ini bukanlah kasus, melainkan suatu pola/sistem baku dalam politik demokrasi. Sehingga dapat dikatakan demokrasi seiring sejalan dengan penguasaan aset oleh pemodal, bukan dengan kesejahteraan.

Sungguh tidak ada pilihan lain kecuali menyudahi hegemoni demokrasi dalam sistem perpolitikan saat ini. Pilihan itu ada pada sistem politik islam. Dengannya ongkos politik dapat dipangkas serta tidak menyedot biaya yang sangat mahal. Hal ini dikarenakan kepala negara dipilih dalam waktu sangat singkat, yaitu maksimal tiga hari tiga malam. Selain itu, pemilihan kepala negara bersifat non-regular seperti lima tahun sekali. Prinsipnya, selama kepala negara (kholifah) tidak melanggar syariah. Pun dengan kepala daerah yang bisa dipilih dan diberhentikan kapan saja oleh kholifah . Negara tidak sibuk dengan ritula kampanye yang menguras energi dan uang, serta tak jarang memanen emosi kubu yang tengah bertarung memperebutkan jabatan. 

Dengan politik islam, dominasi korporasi menjadi nihil. Pasalnya, kebijakan yang diambil yang tertuang dalam UU telah termaktub dalam kitabullah fan sunnah rasulullah. Tidak perlu biaya rapat dan lobi-lobi pasal. Fungsi kepala negara tinggal mengistimbath (menggali) hukum islam berdasar Quran dan Sunnah.

Inilah relevansi perjuangan mengaktualisasi syariah dalam kehidupan. Kebutuhan akan pelenyapan demokrasi lalu menggantinya dengan islam adalah suatu keniscayaan. Hengkangnya demokrasi meniscayakan hilagnya praktik korupsi.





SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!