Thursday, August 2, 2018

Awas, Orang Miskin Dilarang Sakit!


Oleh: Epi Aryani 

(Guru, Ibu dari 3 orang putri) 


Kabar tentang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan yang hendak memangkas biaya persalinan bagi warga miskin (tribunnews.com, 20/7/2018), membuat masyarakat geram.


Bagaimana tidak? Mengingat melahirkan adalah kondisi urgen yang membutuhkan penanganan serius, karena menyangkut urusan nyawa manusia. Antara hidup dan mati. Masa iya harus dipusingkan pula perihal biayanya yang tidak ditanggung pemerintah, sementara preminya tetap berjalan? Terlalu.


Ada alternatif melahirkan di dukun beranak yang lebih murah, tapi beresiko tinggi terkena infeksi karena kurang higienis. Juga akan berakibat dikenai denda oleh pihak Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) karena dianggap membahayakan ibu dan bayi. Peraturan ini dibuat dengan tujuan memberi efek jera bagi pelaku dan prefentif bagi masyarakat.


Ini kondisi yang menyebabkan warga miskin seolah 'maju kena, mundur kena'. Serba salah. Akhirnya terpaksa berhutang atau harus menyisihkan anggaran dari uang belanja yang tidak seberapa. Berebut dengan kebutuhan hidup lain yang biayanya semakin melambung. Miris.


Sebelumnya, pemerintah juga telah memangkas penjaminan obat kanker (kompas.com, 19/7/2018), yang jelas memberatkan pasien penderita kanker dari kalangan menengah kebawah.


Tidak hanya merugikan rakyat, BPJS juga merugikan penyelenggara pelayanan kesehatan seperti RS (Rumah Sakit), klinik, dll. Karena keterlambatan pembayaran klaim (tempo.co). Kondisi ini menyebabkan pihak penyelenggara kesehatan harus menalangi biaya hingga ada pencairan dana dari pemerintah. Tak tanggung-tanggung, tunggakan dari pihak BPJS sampai menyentuh angka 13,4 M untuk RS Wates (berita viral). Itu baru untuk satu RS. Jika terus berlangsung, kondisi ini berpotensi menurunkan pelayanan kesehatan dari pihak RS.


 *Penjaminan Kesehatan Dalam Islam* 


Dalam Islam, (pelayanan) kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara. Berkualitas dan gratis. Negara mengambil pembiayaannya dari harta milik umat, sehingga haram diprivatisasi. Seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), sumber mata air, hutan, barang tambang. Seperti yang dikabarkan oleh Rosululloh SAW:


"Kaum muslim berserikat dalam tiga hal: air, api dan padang gembalaan." (HR. Abu Dawud) 


Kesemuanya wajib dikelola oleh negara dan dikembalikan kepada umat dalam bentuk fasilitas untuk kemaslahatan umat seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, dll. Setiap warga negara berhak mendapatkannya secara merata. Tanpa pandang bulu. Baik miskin atau kaya. Oleh karena itu, di dalam sistem Islam tidak dikenal adanya istilah subsidi: yang menyatakan bahwa harga murah (baik barang maupun pelayanan publik) hanya untuk warga miskin saja. Tidak ada.


Dengan demikian, tidak akan ada ceritanya sulit berobat karena tidak ada biaya. Atau kasus ditolak rumah sakit karena tidak punya kartu BPJS. Karena setiap warga negara berhak mendapat pelayanan kesehatan yang layak. Berhak sehat.


Wallahu A'lam


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!