Monday, July 30, 2018

Zonasi Sekolah : Siapa yang Diuntungkan?


Oleh : Siti Ruaida S.Pd


Perimaan siswa baru dengan sistem zonasi ternyata menuai persoalan karena berdampak pada terkendalanya beberapa siswa untuk melanjutkan pendidikan yang mereka impikan disekolah terbaik . Seperti yang terjadi di SMPN 23 di Tangerang   yang berujung ricuh karena ratusan orang tua murid melakukan demo sebagai bentuk kekecewaan karena anaknya tidak diterima sebàgai siswa baru di SMPN 23 Kota Tangerang. Salah seorang orang tua murid mengungkapkan kecewa anaknya tidak diterima disekolah tersebut padahal jarak rumah dengan sekolah hanya sekitar 3 meter demikian penuturan ibu Sri Masnah. 


Penjelasan dari Kepala Dinas Pendidikan Abduh Surahman yang berupaya memberikan solusi dengan menganjurkan untuk mendaftar disekolah swasta yang bisa menampung siswa yang tidak bisa diterima di sekolah negeri yang mereka inginkan, tetap tidak mampu memuaskan ratusan orang tua murid. (Redaksi pagi Trans 7, 10 Juli 2018)


Di Bandung didepan gedung sate juga terjadi demo sebagai bentuk jeritan hati orang tua yang kecewa anaknya tidak diterima masuk di sekolah favorit .atau sekolah yang mereka inginkan. Mereka kecewa anak mereka sudah belajar tapi akhirnya terkendala karena masalah zonasi. Melihat pengorbanan anak yang  sudah mempersiapkan diri dengan sungguh sungguh les diberbagai tempat supaya mendapatkan nilai yang tinggi tapi akhirnya impian ingin bersekolah di sekolah negeri terkendala karena masalah sistem zonasi.


Penerimaan peserta didik baru (PPDB) online tahun ajaran 2018-2019 di SMP Negeri yang ada di Banjarmasin, telah tercantum sebanyak 8.604 peserta didik baru. Sementara, daya tampung atau kuota tersedia hanya 6.480 peserta didik baru, sehingga ada sebanyak 2.214 calon siswa yang tak tertampung. (JejakRekam.com2018/07/04) Lain lagi yang terjadi di Kupang orang tua murid mengeluhkan mahal biaya pendaftaran dan anaknya yang tidak bisa diterima disekolah negeri disebabkan ada dugaan jual beli kursi yang mereka ketahui dari keterangan orangtua yang anaknya bisa diterima



Penerimaan siswa baru tahun ini memang menuai banyak protes tercatat ada 882 pengaduan pada OmBudsman terutama masalah tarif pendaftaran yang dikeluhkan oleh orang tua murid yang belum siap membayar.(Redaksi pagi Trans 7, 10/7/2028) Kurangnya sosialisasi dari pihak sekolah bahkan akun Instagram Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sendiri kebanjiran komentar yang. Isinya: kritik dan keluhan calon siswa dan orangtua terhadap penyelenggaraan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 yang membingungkan karena kurangnya sosialisasi dan belum siapnya kondisi sekolah yang memang belum merata secara kuantitas dan kualitas. Sehingga menimbulkan persoalan, kekecewaan dan protes diberbagai daerah di Indonesia karena persoalan yang sama. PPDB tahun ini mewajibkan sekolah menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit 90 persen dari total jumlah peserta didik yang diterima. Dengan tujuan pemerataan supaya tidak ada 'kastanisasi' sekolah. tidak  ada sekolah favorit dan tidak favorit," kata Muhadjir, dikutip dari Antara. 

Niat baik saja ternyata tidak cukup kalau tidak didukung daya tampung, kesiapan di lapangan yang tentu harus diupayakan dan dievaluasi agar tidak berulang ditahun yang akan datang. Sekilas tujuan dari sistem zonasi pendidikan ini memang terlihat bijaksana dan tepat. Selain supaya tidak ada kastanisasi di dunia pendidikan,  diharapkan juga mampu mengurangi kemacetan. Karena lokasi sekolah yang berdekatan dengan tempat tinggal, hingga tidak memaksa orang tua dan siswa tumpah ruah ke jalan raya untuk menuju ke sekolah yang jauh dari tempat tinggalnya. Tapi persoalannya tidak hanya sampai disitu kualitas sekolah tentu menjadi acuan orang tua karena Pendidikan sejatinya merupakan hal yang penting dan menjadi impian bagi orang tua dan siswa. Orang tua pasti menginginkan pendidikan yang terbaik dan berkualitas  bagi anak-anaknya, bahkan orang tua rela menggelontorkan banyak uang demi untuk mendapatkan pendidikan terbaik untuk masa depan anak karena anak adalah investasi dunia dan akhirat


Seharusnya sekolah di setiap wilayah memiliki kualitas dan kuantitas yang sama  sehingga  orang tua tidak kerepotan untuk memilih sekolah ,karena otomatis sudah pasti akan mendaftar disekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya, dengan catatan kualitas sekolah merata Jadi secara alami sistem zonasi yang digagas Kemndikbud ini  dapat terealisasi jika kualitas dan kuantitas sekolah disetarakan seindonesia. Persoalannya apakah kualitas ini sudah dipersiapkan dan menjadi fokus perhatian pemerintah hari ini.


Sudah jamak kita ketahui potret buram pendidikan dinegeri ini mulai dari ketidak istiqamahan dalam kurikukulum sehingga puluhan kali harus gonta ganti kurikulum, fasilitas sekolah yang tidak merata, kurangnya guru didaerah terpencil. akses menuju sekolah yang memprihatinkan. rendahnya gaji guru honor, sekolah rusak dan sederet masalah lainnya yang belum teratasi. Tentu dalam hal ini pemerintah tidak bisa berlepas tangan karena ini adalah bagian dari tanggung jawab negara karena pendidikan adalah kebutuhan mendasar atau pokok yang harus dipenuhi dan disiapkan oleh negara untuk menjadikan generasi yang berkualitas yang akan menupang negara agar mampu bertahan dari gempuran kapitalis yang siap menjarah negeri. Sejatinya pendidikan  bukan komoditas untuk diperjualbelikan seperti dalam sistem kapitalisme yang memandang segala sesuatu dari sisi materi atau keuntungan sehingga mengabaikan  tanggung jawab bahwa pemenuhan pendidikan untuk rakyat adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara baik secara kualitas maupun kuantitas.


Islam memberikan solusi yang komprehensif dalam masalah pendidikan yang telah dibuktilkan ketika Islam diterapkan. Pendidikan terbukti mampu menciptakan atmosfer bagi seluruh lapisan masyarakat dan menjadi mercusuar peradaban yang memancarkan kemaslahatan bagi kehidupan. Tercatat dengan tinta emas Ilmuan yang dihasilkan dari penerapan pendidikan Islam ilmuan yang faqih fiddin dan ahli dalam keilmuan dengan karya-karya para ilmuan yang masih terus digunakan sebagai rujukan hingga kini.



Hal penting lainnya, pendidikan dalam Islam karena perkara mendasar maka negara membebaskan para pencari ilmu dari biaya-biaya pendidikan alias gratis. Jadi orang tua tidak dipusingkan dengan biaya mahal seperti dalam sistem pendidikan kapitalis. negaralah yang akan menaggung biaya pendidikan yang dialokasikan dari pendapatan negara berupa sumber daya alam. Hal ini tentu mampu menjadikan kemuliaan ilmu hingga dapat dirasakan oleh semua masyarakat tanpa terhalang kesulitan dana.



Keseriusan pemerintahan sebagai pelaksana kebijakan tentu dipertaruhkan untuk menjawab tantangan pendidikan kedepan agar menerapkan aturan yang tidak hanya menguntungkan segelintir orang dan mengambil pelajaran berharga dari penerapan sistem pendidikan sekuler kapitalis yang menuai banyak masalah dan ketidak puasan masyaràkat baik karena kecurangan, kesulitan akses pendidikan, biaya pendidikan yang memberatkan, hingga aksi bunuh diri siswa karena kecewa dengan proses pendidikan yang mereka anggap merugikan dan melemahkan upaya yang sudah dilakukan untuk menjadi siswa yang pandai.

Karenanya, bila pemerintah memang benar- benar tulus  bermaksud mewujudkan pendidikan berkualitas bagi generasi bangsa,  maka jalan satu-satunya adalah mencampakan sistem pendidikan sekuler yang kapitalistis, berikut sistem kehidupan sekuler sebagai pemberi ruang keberadaannya. Dan menerapkan aturan Islam, baik pada aspek tata kelola maupun kurikulum dan tujuan pendidikan dalam rangka percapaian kualitas dan kuantitas pendidikan.


Penulis adalah Pengajar di MT.s  P. Antasari Martapura

Member AMK Kalsel



SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!