Monday, July 30, 2018

Stop Kesetaraan Gender, Stop Kekerasan pada Anak


Oleh: Deasy Rosnawati, S.T.P


Sejak tahun 1989, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah merumuskan sepuluh hak bagi anak. Yaitu hak untuk bermain, mendapat perlindungan, nama, status kebangsaan, makanan, akses kesehatan, rekreasi, kesamaan dan memiliki peran dalam pembangunan.


Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi  ini sejak tahun 1990. Sayangnya, sepuluh hak tersebut masih jauh dari realisasi. Yang ada, justeru angka kekerasan terhadap anak yang terus meningkat dari tahun ke tahun. 


Pada tahun 2016, Asrorun Ni’am Sholeh, ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyebutkan bahwa, kekerasan terhadap anak setiap tahun mencapai 3.700 kasus (Tempo.co, 26/04/2016). Meningkat tajam dari angka tersebut di tahun 2018 ini. Dimana, baru memasuki pertengahan maret saja, jumlah laporan kekerasan terhadap anak, yang masuk ke Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, sudah mencapai 1.980 laporan (SindoNEWS.com, 19/03/2018). 


Kenyataan ini memprihatinkan sekaligus menimbulkan tanda tanya besar, mengingat ratifikasi Indonesia terhadap konvensi hak anak telah berlangsung 28 tahun lamanya. Sebuah rentang waktu yang tidak sebentar. Anehnya, Indonesia masih terseok untuk bisa mencapai targetnya. Bahkan lebih parah dari itu, angka kekerasan terhadap anak di Indonesia malah meningkat;  yang mengindikasikan bahwa negeri ini justeru makin jauh dari target. Ada apa?


Anak adalah manusia sebagaimana orang dewasa. Bedanya, orang dewasa memenuhi kebutuhan hidup yang menjadi haknya secara mendiri. Sementara anak memenuhi haknya dengan bantuan orang dewasa yang mengasuhnya. 


Maka, cara satu-satunya yang harus ditempuh agar anak-anak terpenuhi haknya adalah, harus ada orang dewasa yang ditetapkan secara baku sebagai aktor utama mengasuh anak. lalu, tehadap orang tersebut harus berjalan sebuah mekanisme sistem yang akan menjamin dirinya mampu menjalankan tugas pengasuhan itu dengan baik.


Dalam Islam, ibu ditetapkan sebagai aktor utama dalam pengasuhan anak. ibu adalah pemilik hak pengasuhan anak. Hingga tidak boleh orang lain mengambil hak tersebut dari ibu, sepanjang sang ibu masih ada dan mampu. Selain hak, pengasuhan anak dalam islam pun dipandang sebagai kewajiban bagi ibu. Hingga seorang ibu wajib bersungguh-sungguh menjalani tanggungjawab ini tanpa melalaikannya. Dengan semata-mata mengharap pahala dari sisi Allah. Dengan begitu, hak anak dapat terpenuhi dengan baik. 


Pada lapis kedua, Islam mewajibkan ayah menjalankan tanggungjawab menafkahi ibu dan anak. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah (2) ayat 233 : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.” 


Karena pemenuhan nafkah para ibu dijamin, maka tidak ada alasan bagi ibu melalaikan tanggungjawabnya. Bahkan tidak ada alasan untuk tidak optimal dalam memenuhi hak anak. 


Selanjutnya, Islam meletakkan Negara pada lapis ketiga. Tugasnya memberi jaminan tersedianya lapangan pekerjaan bagi setiap ayah dan memeberi jaminan akan rendahnya beban hidup masyarakat. Hingga ayah mampu mencukupi nafkah keluarganya secara ma’ruf.


Dalam hal ini syari’at Islam secara rinci memandu Negara bagaimana mekanisme mengelola kepemilikan, mengelola sumber daya alam dan mengelola berbagai sumber pemasukan lain. Memandu Negara dalam penggunaan mata uang dst. Hingga Negara tidak memiliki alasan ketidakmampuan dalam menjalankan fungsi di lapis ketiga ini.


Selain itu, Negara dengan kemampuan finansialnya yang besar, diperintahkan Islam untuk menyediakan layanan kesehatan dan fasilitas pendidikan secara gratis bagi seluruh masyarakat termasuk bagi anak.


Inilah sistem pemenuhan hak anak tiga lapis yang dimiliki oleh Islam. Ibu menjadi lapisan pertama, ayah lapisan kedua dan Negara adalah lapisan yang ketiga.     


Sayangnya, masyarakat saat ini menganut sistem sosial berpaham kesetaraan gender. Dimana penetapan secara baku siapa yang menjadi aktor utama dalam pengasuhan anak, justeru tidak ada.


Menurut paham kesetaraan gender, perempuan memang hamil, melahirkan dan menyusui. Akan tetapi tidak boleh ada pembakuan peran dalam pengasuhan anak terhadap perempuan. Karena pengasuhan anak menurut mereka adalah fungsi yang bisa dipertukarkan. 


Akibatnya, pengasuhan anak saat ini, aktor utamanya tergantung kesepakatan. Bisa ayah, bisa ibu, bisa diasuh bersama, bisa diasuh pembantu, baby sitter, day care, nenek dsb.  Secara teori disepakati, meski pada faktanya tidak disepakati, tapi disesuaikan dengan keadaan. 


Karena ayah dan ibu sama-sama bekerja, maka pilihan pengasuhan anakpun tidak pada keduanya. Tapi pada pembantu, babby sitter, dititipkan di day care atau diserahkan kepada neneknya. Akibatnya, jaminan akan pemenuhan hak anak sulit diharapkan tercapai. Bahkan jaminan perlindungan terhadap mereka pun tidak bisa dipastikan. 


Inilah kondisi yang memberi peluang bagi suburnya pengabaian terhadap hak anak, juga peluang bagi suburnya tindak kekerasan pada anak. 

Ditambah, anak-anak yang secara psikologi, memiliki kecenderungan menjadi rewel saat bertemu ibunya sepulang kerja, pun bisa menjadi faktor pemicu tersendiri bagi bangkitnya emosi ibu, atau bangkitnya emosi ayah. Hingga kekerasan pada anak pun sering tak terelakkan.


Alhasil, untuk bisa mengakhiri kekerasan terhadap anak, kita harus terlebih dahulu mengakhiri keberadaan paham kesetaraan gender dari sistem sosial kita, dan menggantinya dengan sistem sosial Islam. Hanya sistem sosial islamlah yang mampu memberi jaminan tiga lapis bagi pemenuhan hak anak, dan melindungi mereka dari kekerasan.


Wallahua’lam




SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!