Saturday, July 21, 2018

Siapa Pro Rakyat?


Oleh: Istiqomah

Berita kenaikan pertamax per 1 Juli 2018 kemarin oleh pemerintah sudah menjadi rutinitas. Diawal tahun rakyat sudah merasakan harga BBM dan listrik naik, bahkan harga pertamax sudah mengalami 4 kali kenaikan sejak awal tahun lalu.

Walaupun kenaikan beberapa jenis BBM ada yang sekitar Rp. 500,- hingga Rp. 900,- hal ini akan menyebabkan kenaikan biaya barang dan jasa. Sehingga otomatis akan menambah beban hidup rakyat semakin sulit ditengah akses lapangan kerja yang semakin sulit dan harus bersaing dengan tenaga kerja asing, biaya pendidikan yang mahal serta kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan) yang sulit terjangkau dan terpenuhi dengan layak. Bertumpuknya masalah ditengah-tengah masyarakat akan terus bertambah dengan semakin sulitnya memenuhi kebutuhan ekonomi. Maka menjadi kewajaran tingkat kriminalitas semakin tinggi, kasus gizi buruk dan busung lapar menjadi tren, angka putus sekolah meningkat, pengangguran dimana-mana, dan sebagainya.

Apakah pemerintah tidak melihat dampak di maasyarakat dengan kebijakan menaikkan BBM yang juga sudah diberlakukan oleh rezim-rezim sebelumnya. Apakah masalah akan terus berulang hingga negara ini pantas disebut sebagai negara gagal? Gagal mengentaskan kemiskinan, gagal mengurusi rakyatnya, dan sebagainya sehingga prediksi tahun 2030 Indonesia bubar akan benar-benar terjadi.

Meskipun pemerintah berdalih kebijakan ini berpayung hokum dengan UU Migas No. 22 tahun 2001 yang memberikan akses sebesar-besarnya bagi pemilik modal, baik swasta maupun asing untuk menguasai migas Indonesia mulai hulu (eksplorasi dan eksploitasi) hingga hilir (pengelolaan, penampungan, distribusi dan pengecerannya). Sehingga rakyat tidak bisa menikmati migas dengan harga murah. Padahal rakyatlah pemilik sejati SDA (Sumber Daya Alam) sehingga pantaslah pepatah mengatakan “tikus mati di lumbung padi”. Rakyat merana di negeri sendiri.

Maka kebijakan peraturan UU Migas yang bersifat kapitalistik yakni liberalisasi migas haruslah diganti dengan peraturan yang pro rakyat. Yakni mengembalikan SDA kepada rakyat sebagai pemilik sejati dan negara hanya menjadi pengelolanya dan mengembalikan hasil pengelolaannya kepada rakyat. Bisa dalam bentuk BBM murah yakni rakyat hanya mengganti ongkos pengelolaannya saja. Tidak seperti kondisi saat ini dimana rakyat memberi untung kepada pengusaha swasta dan asing sehingga rakyat jadi buntung.

Islam adalah agama yang mengatur tentang SDA sebagaimana sabda Nabi SAW, “Umat Islam berserikat dalam 3 perkara; air, padang rumput dan api” (HR. Ahmad). Maka aturan Islam-lah yang sejatinya pro rakyat karena aturan ini bersumber dari Sang Pencipta yaitu Allah SWT Yang Maha Tahu aturan terbaik bagi ciptaan-Nya. Dan terbukti ketika aturan Islam diterapkan dalam bingkai negara Khilafah maka keadilan dan kesejahteraan terwujud. Sehingga Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin nampak terang benderang. Wallahu a’lam.



SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!