Tuesday, July 31, 2018

Politik Perempuan dalam Sistem Islam


Oleh : Tri S.S,Si*

Sebagai din yang menyeluruh dan purna, Islam memiliki pandangan yang khas dan berbeda secara diametral dengan pandangan demokrasi dalam melihat dan menyelesaikan persoalan perempuan, termasuk dalam memandang bagaimana hakikat politik dan kiprah politik perempuan di dalam masyarakat. Hal ini terkait dengan bagaimana pandangan mendasar Islam tentang keberadaan laki-laki dan perempuan di dalam kehidupan masyarakat.

Sebagaimana diketahui, Islam memandang bahwa perempuan hakikatnya sama dengan laki-laki, yakni sama-sama sebagai manusia yang memiliki potensi dasar yang sama berupa akal, naluri, dan kebutuhan fisik. Dalam konteks masyarakat, Islam juga memandang bahwa keberadaan perempuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan laki-laki; keduanya diciptakan dengan mengemban tanggung jawab yang sama dalam mengatur dan memelihara kehidupan ini sesuai dengan kehendak Allah Swt sebagai Pencipta dan Pengatur makhluk-Nya.

Pada tataran praktis, Islam telah memberi aturan yang rinci berkenaan dengan peran dan fungsi masing-masing dalam menjalani kehidupan ini, yang memang adakalanya sama dan adakalanya berbeda. Hanya saja, adanya perbedaan dan persamaan pada pembagian peran dan fungsi masing-masing initidak bisa dipandang sebagai adanya kesetaraan atau ketidaksetaraan jender, melainkan semata-mata merupakan pembagian tugasnya yang dipandang sama-sama penting dalam upaya mewujudkan tujuan tertinggi kehidupan masyarakat, yakni tercapainya kebahagiaan hakiki di bawah keridhaan Allah Swt semata. 

Islam memandang bahwa perempuan sebagai bagian dari masyarakat, juga memiliki kewajiban yang sama untuk mewujudkan kesadaran politik pada diri mereka dan masyarakat secara umum. Hanya saja, harus diluruskan, bahwa pengertian politik dalam konsep Islam tidak terbatasi pada masalah kekuasaan dan legislasi saja, melainkan meliputi upaya pemeliharaan atas seluruh urusan umat di dalam negeri maupun luar negeri, baik menyangkut aspek negara maupun umat. Dalam hal ini, negara bertindak secara langsung mengatur dan memelihara umat, sedangkan umat bertindak sebagai pengawas dan pengoreksi pelaksanaan pengaturan tersebut oleh negara. Oleh karena itu, dalam Islam, tidak menjadi masalah apakah posisi seseorang sebagai penguasa (Penentu kebijakan) ataupun sebagai rakyat biasa. Keduanya memiliki kewajiban yang sama dalam memajukan Islam dan umat Islam, serta memiliki tanggung jawab yang sama dalam menyelesaikan seluruh problem umat tanpa membedakan apakah problem itu menimpa laki-laki atau perempuan. Keseluruhannya dianggap sebagai problematika umat yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Dengan demikian, ketika kaum Muslim berupaya memfungsikan segenap potensi insaniahnya untuk menyelesaikan permasalahan umat, pada dasarnya mereka sudah melakukan aktivitas politik. 

Berdasarkan pengertian ini, jelas bahwa terjun ke dalam aktivitas politik bukan hanya merupakan kewajiban laki-laki saja, melainkan juga kewajiban perempuan. Hal ini secara tegas diungkap dalam beberapa nash yang bersifat umum, diantaranya firman Allah Swt berikut: “Hendaknya ada di antara kalian segolongan umat yang menyerukan al-Khair dan melakukan amar makruf nahi mungkar. Mereka itulah orang-orang yang menang.” (TQS. Ali Imran[3]: 104)

Hanya saja, untuk merealisasikan kewajibannya berkiprah dalam aktivitas politik, ada beberapa aturan yang harus diperhatikan oleh seorang Muslimah, diantaranya: Pertama, harus disadari bahwa terjunnya mereka ke kancah politik hanyalah semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah Swt. Kedua, Allah Swt telah menetapkan bentuk-bentuk aktivitas politik yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang Muslimah. Yang dibolehkan: pertama, hak dan kewajiban bai’at; kedua, hak memilih dan dipilih menjadi anggota majelis umat; ketiga, kewajiban berdakwah dan amar makruf nahi mungkar sebagaimana tertera pada alquran surat Ali Imran ayat 4 dan surat at-Taubah ayat 71; keempat, kewajiban menasehati dan mengoreksi penguasa. 

Sementara itu, yang diharamkan atas perempuan antara lain: pertama, duduk dalam posisi pemerintahan (pengambil keputusan); kedua, ketika dalam pelaksanaannya terjadi benturan antara kewajiban melakukan aktivitas politik dengan kewajiban yang lainnya, Islam telah memberikan aturan berupa fiqih prioritas (al-awlawiyat) yang harus dipahami oleh mereka. 

Inilah pengaturan Islam mengenai kiprah politik perempuan dalam kehidupan masyarakat pelaksanaannya bersama aturan-aturan kehidupan yang lainnya secara menyeluruh, secara pasti, akan menjamin terwujudnya kehidupan yang ideal. Dalam kehidupan semacam ini, seluruh permasalahan akan terpecahkan dengan sempurna, termasuk persoalan perempuan. [Tri S.]

*(Penulis adalah pemerhati perempuan dan generasi)



SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!