Tuesday, July 31, 2018

Polemik Nikah Dini Pasangan Belia


Oleh. Diaz Arizona 

(Member Akademi Menulis Kreatif)


Beberapa waktu lalu sempat heboh dimedia sosial terkait kabar pernikahan dini yang terjadi di Desa Tungkap, Jalan Saka Permai, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan pada Jumat (13/07/2018) lalu. Salah satu akun instagram @wargabanua menggunggah foto dan video mempelai pria yang masih berusia 14 tahun dan mempelai wanita berusia 15 tahun. Sontak berita ini pun menjadi viral dan membuat geger warga net. Mereka menilai pernikahan dini merupakan hal yang tabu terjadi di masyarat di Indonesia.


Tak hanya warga net yang aktif di sosial media saja berkomentar terkait pernikahan dini tersebut, hal ini pun menuai kontroversi dari berbagi pihak. Salah satunya dari Kepala Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, Ikilah Muzayyanah. Ia beranggapan maraknya pernikahan dini di Indonesia disebabkan beberapa faktor, diantaranya faktor budaya dan kurangnya pengetahuan tentang bahaya pernikahan dini. “Orang masih menganggap kalau menolak lamaran pernikahan tuh enggak sopan, mereka juga takut anak perempuannya jadi perawan tua,” ujar Ikilah, dikutip dari The Jakarta Post.


Sedangkan pihak dari Kantor Urusan Agama (KUA) Binuang, Sabtu (14/07/2018) sore memutuskan bahwa pernikahan yang masih berumur sehari ini tidak sah berdasarkan Undang-Undangan dan Agama. Putusan tidak sah pernikahan tersebut dihadiri kedua mempelai, kedua keluarga mempelai, kepala desa, jajaran polsek Binuang, jajaran Polres Tapin, tokoh masyarakat dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Binuang, Ahmad.


Kepala KUA ini pun menyebutkan bahwa dirinya sudah berkonsultasi dengan penghulu kampung (bukan penghulu pemerinta) dan juga atasannya sebelum memutuskan pernikahan dua sejoli yang masih belia ini tidak sah.


Berdasarkan Undan-Undang Nomor 1 tahun 1974, syarat-syarat perkawinan terbagi dua, yakni syarat intern (materiil) dan syarat ekstern (formil). Disebutkan dalam undang-undang bahwa salah satu syarat intern adalah usia calon mempelai pria sekurang-kurangnya harus sudah mencapai 19 tahun dan pihak calon mempelai wanita harus sudah berumur 16 tahun.


Pasca putusan tidah sah dari Kepala KUA Tapin, pihak keluarga pun diminta untuk memisahkan mereka. Ketua Majlis Ulama (MUI) Tapin, Hamdani ikut memberikan komentar terkait putusan tersebut. “Sebab, pernikahan itu tidak sah,” sesuai dengan syariat Islam, wali yang menikahkan adalah ayah kandung atau keluarga, “Apabila tidak ada, bisa diwakilkan dengan hakim yang ditunjuk KUA setempat,” ujar Hamdani.


Setelah ditelusuri, IB sang mempelai perempuan yang sebelumnya disebutkan yatim piatu ternyata masih punya kakak kandung, namun keberadaan saat ini belum diketahui. “Oleh sebab itulah, ini jelas kekeliruan dan perkawinan ini bisa dianggap tidak sah karena dari mempelai perempuan masih ada keluarganya,” tambah Hamdani.


Pernikahan Dini dalam Pandangan Islam


Sebagai seorang muslim yang terus berusaha meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah SWT, sudah selayaknyalah kita memandang segala polemik dalam kehidupan kita dengan sudut pandang syariat Islam. Dan memilih syariat Islam sebagai satu-satunya solusi tuntas atas semua permasalahan tersebut.


Terkait persoalan pernikan dini yang terjadi, kita pun harus mendudukkannya berdasarkan syariat Islam. Jika Kepala KUA dan MUI menyatakan pernikahan tersebut tidak sah karena usia yang tidak memenuhi berdasarkan Undang-Undang dan bukan pihak keluarga yang menikahkan mempelai wanita.


Dalam syariat Islam sudah sangat jelas terkait syarat sahnya suatu pernikahan, (1) Ada mempelai baik pria dan wanita dan jelas siapa yang dimaksud, (2) Adanya keridhaan dari kedua mempelai, (3) Adanya wali, (4) Adanya saksi, (5) Tidak adanya hal yang menghalangi keabsahan pernikan.


Terkait wali, hendaknya seorang wanita dinikahkan oleh walinya sebagaimana sabda Nabi SAW, “Tiada nikah kecuali hanya dengan wali.’(HR. Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ad-Darami).


Jika wanita menikah tanpa wali maka nikahnya tidak sah, berdasarkan hadist, ”Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahknya batal,” (HR. Ahmad, Abu Daud, disahihkan oleh As Suyuthi dan Al Albani)


Wali yang dimaksud adalah laki-laki baligh, berakal, dan sudah dewasa. Wali harus seorang muslim jika mempelai wanita muslim, yang urutan paling berhak menjadi wali adalah Ayah, kakek dari ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya kebawah, saudara laki-laki dari ayah, sepupu laki-laki, paman sepupu, paman dari ayah dan anak laki-laki mereka yang lebih dekat. Atau wali hakim yang ditunjuk keluarga setelah akad perwalian.


Sedangkan terkait hal yang menghalangi sahnya pernikahan adalah keduanya bukan termasuk mahram, ada hubungan saudara sepersususan, berbeda agama dan mempelai wanita masih dalam masa iddah.


Berdasarkan penjelasn di atas jelas bahwa usia bukanklah syarat sahnya pernikahan. Dan dalam Islam tidak ada batasan usia minimum dalam pernikahan selama syarat sahnya pernikahan berdasarkan syariat terpenuhi. Dan hal ini telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan istri beliau Aisyah. Rasulullah menikahi Aisyah ketika berusia 9 tahun.


Namun dalam kenyataanya, di masyarakat Indonesia masih sangat tabu bila terjadi pernikahan dini. Suatu pernikahan yang sebenarnya di halalkan oleh syariat Islam. Kedua mempelai dianggap masih terlalu muda dan belum mampu dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Serta belum matang dari segi emosional, fisik dan psikologis mereka

.

Harusnya sesuatu yang sudah jelas-jelas dihalalkan dalam Islam bagi kaum muslim tidak perlu didebatkan lagi. Namun jika yang dikhawatirkan terkait kematangan dan kesiapan mempelai kita perlu mendetaili lebih lanjut. Hal ini tentu saja berkaitan erat dengan pendidikan anak pada masa pra baligh.


Dalam Islam pendidikan pra baligh benar-benar difokuskan untuk mempersiapkan anak menjalani hidupnya dimasa baligh. Karna pada saat baligh tiap manusia baik laki-laki maupun perempuan sudah terkena beban hukum atas dirinya masing-masing. Maka akan menjadi dosa jika dia tidak melaksanakn kewajibannya.


Seorang laki-laki muslim yang sudah baligh maka dia sudah harus betranggung jawab atas nafkah dirinya, sedangkan orang tua atau wali sudah tidak punya kewajiban memberi nafkah. Bagi perempuan orang tua atau wali akan tetap berkewajiban memberi nafkah sampai sang anak menikah.


Dalam Islam pendidikan bagi serang anak perempuan salah satunya adalah memahamkan pada anak terkait kewajiban dia sebagai al-umm warobatul bait, sebagai ibu sekaligus pengatur rumah tangga. Jadi ketika anak sudah baligh dan menikan di usia muda ia sudah memiliki bekal cukup serta memahami apa saja yang menjadi tanggung jawab serta kewajibannya.


Perlu di waspadai bagi kaum muslimin, jangan sampai sesuatu yang dihalalkan bagi kita justru aneh dan tabu. Sedangkan sesuatu yang diharamkan bagi kita seperti aktivitas ikhtilat (bercampur baur laki-laki perempuan bukan mahrom), kholwat (berduaan laki-laki perempuan bukan mahrom), pacarabn sampai sex bebas dan hamil diluar nikah menjadi hal yang biasa di tengah masyarakat terutama kaum muslim.


Dari sini jelas bahwa kriteria seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab atas dirinya bukan berdasarkan usia tapi apakah seseorang itu sudah baligh atau belum. Dan kematangan seseorang tidak bisa dipatok berdasarkan usia mereka. Hal ini erat kaitannya dengan pendidikan pra baligh mereka.(dee’18)



SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!