Tuesday, July 3, 2018

Pilkada Bukan untuk Rakyat


Oleh: Maya Desmia S.pd (Guru Sekolah tahfidz Plus SD Khoiru Ummah Rancaekek)

Serangkaian acara pemilihan kepala daerah dimasing-masing tempat telah terselanggara dengan berbagai cerita, kini hasil sementara pemenangnya  pun telah kita diketahui melalui lemabaga-lembaga survey.  Masyarakat selau dijanjikan perbaikan dan perubahan.. Hampir semua pasangan calon dan gerakan politik selalu membawa isi perubahan. Sebagai cara untuk menarik dukungan masyarakat,  sepekan kebelakang partai menghias media dan jalan-jalan. Mayarakat didorong berpartisispasi menyukseskan yang mereka sebut pesta demokrasi.  

Namun sungguh disayang harapan tinggal harapan, perbaikan dan perubahan yang dijanjikan tak kunjung datang. Sejak dulu hingga sekarang, belasan pemilu sudah dilaksanakan, kesejahteraan masyarakat diawang-awang. Berkali-kali berganti kepemimpinan, sebanyak itu pula rakyat selau dikecewakan. 

“Belum genap dua bulan di tahun 2018, sebanyak tujuh kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK). Beberapa di antaranya berawal dari operasi tangkap tangan KPK", (Kompas.com, 15 februari 2018)

Berikutnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan “ada sejumlah calon kepala daerah yang maju dalam pilkada 2018 terindikasi melakukan korupsi. Mereka, kata Agus, diduga melakukan korupsi pada masa-masa sebelumnya”.(tempo.com, 6 Maret 2018)

Fakta tersebut menunjukan bahwa isi perbuahan tersebut hanya sekedar jargon belaka,pemilu yang digelar tidak melahirkan perubahan yang mendasar. Bahkan melanggengkan para koruptur. 

Hal ini memang seolah-olah menjadi hal yang sangat bisa diduga. Pasalnya, sebelum bisa menjabat sebagai anggota dewan, seseorang harus mengeluarkan biaya besar, misalnya untuk kampanye. Oleh karena itu, ketika politisi tersebut berhasil menduduki kursi dewan, dia menjadi tidak segan menyalahgunakan kewenangannya untuk korupsi sebagai upaya balik modal.

Kalaupun tidak individu yang memenangi Pilkada tersebut dianggap sebagai sosok yang bersih, kita mesti jujur untuk melihat bahwa para pemimpin daerah tersebut adalah wakil-wakil dari partai politik. Ketika mereka memenangi laga pilkada, pastinya partai politik pengusungnya tidak mau rugi. Karena mereka juga mengeluarkan tak sedikit uang dan tenaga untuk menjalankan mesin politiknya. Sangat mungkin juga kemenangan calon yang diusung dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik pengusung.

Sejatinya hal ini bukan isapan jempol belaka. Fakta yang paling jelas, adalah tatkala Joko Widodo memenangi kontestasi Pemilu pada 2014. Meski saat masa kampanye Joko Widodo mengatakan tidak akan bagi-bagi kursi kementrian dan pembantu-pembantu di sekelilingnya dengan pertimbangan partai politik pendukungnya, namun faktanya tidak demikian. Semua partai politik pendukung Jokowi mendapatkan jatah menteri.

Padahal, posisi kementrian ini juga rawan disalahgunakan. Betapa banyak kasus korupsi terjadi di level kementrian dan melibatkan politisi serta partai politik. Misalnya korupsi e-KTP yang melibatkan Kemendagri dan Kemenkumham, Korupsi Hambalang yang melibatkan Kemenpora, Korupsi dana haji yang pernah melibatkan Kementrian Agama, dan lain sebagainya.


Begitu pula di level pemimpin daerah. Posisi sebagai penguasa kerap digunakan untuk menancapkan bisnis dan kepentingan orang-orang dekat pemegang kekuasaan. Posisi kekuasaan digunakan untuk meloloskan proyek-proyek orang-orang dekat, menaikan sosok keluarga dan kerabat menjadi pejabat, dan sebagainya.

Walhasil, kita patut menyangsikan, apakah benar Pilkada ini untuk kepentingan rakyat?



SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!