Saturday, July 28, 2018

Pernikahan Dini Gagal Terjadi, Haruskah Dihakimi?


Oleh: Zakiyyah Almanaf

Anggota Revowriter


Pernikahan dini kembali terjadi dan menuai reaksi dari berbagai pihak termasuk dari para praktisi dan politisi negeri. Terungkap jika pernikahan dini yang dilakukan oleh pasangan yang berinisial A(14) dan I(15) tersebut terjadi di Desa Tungkap, Jalan Saka Permai, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan pada Jumat (13/7/2018) lalu.


Pernikahan yang dilangsungkan beberapa hari yang lalu nyatanya hanya berlangsung dua malam, pasalnya pernikahan ini diputus tidak sah oleh pihak dari Kantor Urusan Agama (KUA) Binuang, Sabtu (14/7/2018) sore.


Adapun yang menjadi alasannya adalah adanya syarat-syarat yang belum terpenuhi. Seperti diketahui, syarat-syarat perkawinan yang sah menurut negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.


Syarat-syarat ini terbagi dalam dua, yakni syarat intern (materiil)dan syarat ekstern (formil). Dalam undang-undang disebutkan batas minimal mempelai laki-laki adalah 19 tahun dan untuk perempuan 16. Hal inilah yang akhirnya dinilai tidak sah nya pernikahan. 


Selain dinilai tidak sah pernikahan dini tersebut juga dibatalkan dengan alasan wali dalam pernikahan tersebut, bukan ayah kandungnya juga bukan wali hakim yang ditunjuk KUA. Hal ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Dalam syariat Islam, wali yang menikahkan adalah ayah kandung atau keluarga. "Apabila tidak ada, bisa diwakilkan dengan wali hakim yang ditunjuk KUA setempat," ujar Ketua Majlis Ulama Indonesia (MUI) Tipan, Hamdani.


Upaya pembatalan sebenarnya sudah nyata terendus sejak kabar pernikahan itu mencuat. Pasalnya banyak pihak yang tidak setuju dengan penomena nikah dini yang kian merebak. Berbagai alasan dikemukakan, analisapun disampaiakan. Resiko putus sekolah, berpendidikan rendah, rawan kekerasan, rawan kemiskinan, masalah kesehatan dan seabreg analisa lainnya yang berujung pengharaman pernikahan dini.


Lebih menyedihkan lagi ketika agama dituduh sebagai sesuatu yang mengerikan karena bertentangan dan menjadi penghambat penerapan UU. Hal ini nampak dari pernyataan Lies Marcoes-Natsir – menyoroti adanya dualisme aturan hukum yang menurutnya “mengerikan. “Dalam konteks Indonesia yang makin konservatif, yang mengerikan adalah adanya dualisme hukum ini, yang menunjukkan ketidaktegasan negara untuk keluar dari hukum agama,”


Dalam tataran ini bisa dipahami posisi norma agama dibandingkan UU. Kasus ini membuka tabir bahwa kaum feminisme senantiasa berjuang untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang benar-benar sekuler. Agama dianggap menjadi rintangan yang mengerikan dalam memuluskan proyek sekulerisasi di negeri ini.


Padahal ketika kita kritisi tentang pernikahan dini apa yang mereka tuduhkan tidaklah tepat. Mereka mencari beribu alasan untuk mengharamkan apa yang sudah Allah halalkan. Terkait usia, untuk laki-laki ketika dia sudah baligh sesungguhnya dia sudah sah ketika menikah. Terkait kesehatan, kemiskinan ini tidak terkait dengan pernikahan dini. Namun erat kaitannya dengan pola hidup, yang dimana pola hidup sangat dipengaruhi oleh tatanan kepengurusan oleh negara. 


Angka kemiskinan yang kian meroket bukan disebabkan oleh nikah dini. tapi kemiskinan yang terjadi adalah kemiskinan sistemik, yang menjerat mayoritas masyarakat. Akibat biaya hidup yang kian mahal sedangkan disisi lain peluang mendapatkan pekerjaanpun demikian sulit.


Begitupun dengan kesehatan, seandainya ada edukasi untuk calon pengantin terkait kesehatan ini maka akan lebih bisa diminimalisasi potensi bahayanya. Masalahnya yang terjadi saat ini, disisi lain stimulus dan edukasi sex sehat terus digencarkan, namun sayang itu dilakukan pada pasangan yang tidak halal. Pasangan yang melanggengkan kemasiatan atas nama pacaran.


Pada dasarnya dampak yang dikahawatirkan timbul pada pasangan nikah muda, hanya sebatas kekhawatiran yang dijadikan alasan untuk menekan angka nikah muda. Hal ini kemudian dijadikan senjata untuk menikam hukum Islam. Seolah-olah kebolehan dalam agama Islam adalah bukti kelemahan ajaran Islam.


Padahal hakikatnya ketika manusia sudah berjalan dengan hukum yang Allah tetapkan, maka hal itu tidak akan menimbulkan madhorot bagi pelakunya. Justru penerapan hukum Islam secara sempurna akan membuahkan maslahat. 

Disisi lain ketidakadaan wali dari pihak keluarga dan KUA, menjadi alasan pembatalan pernikahan. Padahal sejatinya ketika semua bijak dan berangkat dari motivasi yang sama, yaitu mensegerakan pernikahan agar tidak terjerumus maksiat. Maka kesalahan wali bukanlah hal yang mendasar, karena pernikahan bisa diulang lagi dengan dihadirkannya wali yang sesuai dengan ketentuan syara. 


Begitulah Islam memberi kemudahan, karena Allah menginginkan kemudahan dan tidak ingin menyulitkan. Namun manusia membuat semua urusan menjadi rumit. Lantas haruskah nikah dini dihakimi?


Waallahualam


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!