Monday, July 9, 2018

Pemerataan Mutu Pendidikan VS Sistem Zonasi


Oleh: Arin RM, S. Si*


Output pendidikan adalah salah satu indikator bagi suatu wilayah untuk mengukur kualitas lembaga belajar, sekolah dan sejenisnya. Melalui sosok yang diluluskan, sedikit banyak akan terbaca seberapa baik proses yang diterimanya selama menempuh pendidikan. Memang tidak 100% kualitas mereka didominasi lembaga pendidikan, namun jatah belajar di sana rutin dan cukup lama durasinya. Maka tak berlebihan jika performa pelajar nya beserta kualitas output lulusannya menjadi daya ukur bagi  bagus tidaknya mutu yang dimiliki.


Untuk Indonesia sendiri, disadari atau tidak kualitas lembaga pendidikan tidak merata. Ada polarisasi kuat antara sekolah unggul dan tidak. Sekolah unggul biasanya tampak mentereng dengan kemegahan fisik bangunannya, banyaknya tenaga pendidik, kelengkapan sarana belajarnya, ketersediaan aneka laboratorium nya, luas dan lengkapi koleksi buku di perpustakaan, performa seragam siswanya yang khas penuh gaya, hingga akses jalan menuju sekolah yang lancar jaya.


 Sebaliknya di satu sisi sekolah biasa tak ada fasilitas yang bisa dibilang wah. Bahkan urusan gedung saja terkadang ala kadarnya tak terurus. Urusan akses jalan dan kendaraan umum pun hampir dipastikan sulit. Maka wajar jika ketimpangan ini menjadikan sekolah unggul biasa berjubel pendaftar, sedangkan sekolah biasa nyaris tutup karena kekurangan murid.


Membaca fenomena pendaftaran yang ikut terpolarisasi, Kemendikbud mengeluarkan  Peraturan Mendikbud No.4/2018 tentang Zonasi pada bulan Mei lalu. Zonasi atau jarak rumah dengan sekolah menjadi pertimbangan calon siswa untuk diterima (m.mediaindonesia.com, 29/05/2018). 


Namun maksud baik ini juga tidak berjalan sesuai harapan. Di lapangan justru menimbulkan kesulitan bagi calon peserta didik. Sebab ada kalanya jarak rumah dan sekolah yang diputuskan dalam daftar zonasi justru lebih jauh dari sekolah lain yang di luar zonasinya. Walhasil untuk sampai ke sekolah memerlukan pengorbanan besar, sebab jamak dijumpai sekolah tidak dilalui akses angkutan umum. Kesulitan lain muncul tatkala lembaga pendidikan di lokasi zonasi tak ada yang menyajikan program yang dimaui. Siswa akan bingung kemana melanjutkan belajar yang sesuai keinginan. Hingga di Blitar ada lulusan SMP nekat bunuh diri karena tak dapat sekolah di SMA pilihannya.


Jika demikian realitanya, apakah zonasi cocok sebagai solusi pemerataan peserta didik? Sekiranya untuk memperbaiki kualitas pendidikan tak ada salahnya meneladani bagaimana khilafah Islam mengurus masalah pendidikan. Mengapa harus khilafah? Mengapa bukan barat? Sebab barat pun dulu awalnya meniru jejak pendidikan cemerlang di masa khilafah. Sejarawan barat yang jujur, menuliskan kekagumannya pada pendidikan di Madrasah Nizamiyah, masa khalifah Malik Syah.


Philip K Hitti dalam Sejarah Bangsa Arab menulis, Madrasah Nizamiyah merupakan contoh awal dari perguruan tinggi yang menyediakan sarana belajar yang memadai bagi para penuntut ilmu. Madrasah Nizamiyah menerapkan sistem yang mendekati sistem pendidikan yang dikenal sekarang. Ia merupakan perguruan pertama Islam yang menggunakan sistem sekolah dan telah ditentukan waktu penerimaan siswa, kenaikan tingkat, dan juga ujian akhir kelulusan. Selain itu, Madrasah Nizamiyah telah memiliki manajemen tersendiri dalam pengelolaan dana, punya fasilitas perpustakaan yang berisi lebih dari 6.000 judul buku laboratorium, dan beasiswa yang berprestasi (republika.co.id, 11/08/2009).


Tulisan Hitting di atas adalah pertanda bahwa perhatian Islam akan pendidikan sangat besar. Sehingga meski telah berlangsung di masa silam, kegemilangan nya masih dapat diakses jejaknya di masa kini. Memang Islam memandang pendidikan sebagai hajat dasar yang asasi bagi setiap orang. Islam konsisten melaksanakan dan memfasilitasi kewajiban menuntut ilmu yang telah digariskan syariat. Sehingga Khalifah sebagai periayah urusan umat akan meletakkan pendidikan sebagai perkara prioritas yang harus diperhatikan. Menjamin kecemerlangan kurikulum yang berbasis aqidah Islam. Serta menjamin layanan fisik dengan baik. Merata di semua wilayah, tanpa ada pembedaan. Tanpa pembatasan akses ala zonasi.


Kualitas sarana prasarana pendidikan akan dipenuhi dengan maksimal. Pendanaan akan dioptimalkan. Dan pendanaan seberapa banyak pun akan mampu dicukupi oleh negara sebab sistem ekonomi nya berbasis Islam. Independen mengelola aset negara tanpa tercuri oleh korporasi asing. Sistem moneter negara pun tak berbasis riba, sehingga tidak akan oleh bada krisis dan bisa menjamin ketersediaan dana sewaktu waktu. Disamping itu konsep pendidikan dipandang bukan sebagai lahan bisnis. Sehingga bisa diakses oleh siapapun secara gratis.  


Sangat kontras dengan model pendidikan zaman kapitalisme berkuasa. Hanya yang punya uang yang bisa menikmati pendidikan layak. Yang miskin harus puas terima apa adanya. Maka tidakkah semuanya merindu masa kegemilangan Islam berulang? [ Arin RM]


*Member of TSC



SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!