Thursday, July 26, 2018

Pembiayaan Islam untuk Pemerataan Pendidikan


Oleh: Arin RM, S.Si*


Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Barat, Haneda Sri Lastolo, mengatakan, pada penyelenggaraan PPDB tahun ini pihaknya memfokuskan pengawasan sistem zonasi. Berkaca pada seleksi tahun baru, penerapan rayonisasi ini banyak menjadi celah kecurangan. “Kita belum punya data, tapi angka kecurangan dari sistem zonasi ini tinggi,” kata Haneda. Sebagai contoh, dia menyebut, penerapan sistem ini banyak menimbulkan jual beli kursi. Siswa titipan khususnya dari pihak-pihak berpengaruh sering dilakukan atas dasar rayonisasi tersebut (jabarnews.com, 02/07/2018). 

Pada tahun 2018, secara resmi Kemendikbud mengeluarkan Peraturan Mendikbud No. 4/2018 tentang Zonasi pada bulan Mei lalu. Zonasi atau jarak rumah dengan sekolah menjadi pertimbangan calon siswa untuk diterima (m.mediaindonesia.com, 29/05/2018). Zonasi dipandang sebagai jawaban untuk menyelesaiakan persoalan tidak meratanya penyebaran peserta didik di Indonesia.

Namun, sepertinya zonasi ini bukanlah solusi mendasarnya. Sebab polarisasi pendidikan ini sejatinya disebabkan oleh bedanya kualitas antarsekolah. Mutu sekolah ini lah yang menjadi pemicu awal adanya ketidakseimbangan calon siswa yang mendaftar. Dan ketidakseimbangan ini merupakan tanda bahwa pemerataan kualitas pendidikan di negeri ini tidak merata.

Lantas bagaimana menyikapinya? Disadari atau tidak, ketimpangan kualitas pendidikan tentu tidak muncul secara instan. Ada waktu tahunan yang dibutuhkan hingga terjadi kelompok sekolah yang bertengger di jajaran favorit dan sekolah biasa di jajaran tak dilirik. Proses kemunculan favoritisme sekolah  berawal dari  adanya dukungan  pemegang kebijakan level atas, baik  berupa  tenaga  pendidik maupun dana untuk pengadaan sarpras. Kuatnya dukungan berkaitan dengan kebijakan politis. Maka, seharusnya langkah awal yang dipilih untuk memeratakan pendidikan ini adalah dengan pemerataan kebijakan politis ini dulu. Bukan dengan zonasi lalu diikuti upaya pemerataan kualitas sekolah. Sebab, jika sekolah sudah sama rata kualitasnya di semua tempat, maka calon siswa akan otomatis berpikir ulang untuk menuju tempat jauh dengan kualitas setara yang dekat. Tidak akan ada lagi ketimpangan dalam pendidikan.

Pemerataan pendidikan harus diawali dengan penanaman mindset di pemangku kebijakan, bahwa pendidikan adalah hak semua warga negara. Tanggung jawab utama akan pendidikan ada di pundak negara, dalam hal ini pemerintah sebagai pelaksananya. Pemerintah lah yang seharusnya full support untuk urusan terlaksananya pendidikan ini. Sehingga secara politis, dimana pun posisi sekolah, kucuran dana dan kucuran tenaga pendidiknya harus disetarakan. Tidak hanya terkonsentrasi di kota besar saja.

Dalam hal support system ke masalah pendidikan ini, tidak ada salahnya bila meniru sistes Islam di masa kekhilafahan terdahulu dalam menyelenggarakan pendidikan. Mengapa? Karena Islam terbukti berhasil mampu mengatur pembiayaan pendidikan full berbasis negara. Terbukti mampu mencetak universitas pertama dan berkualitas kaliber dunia. Terbukti melahirkan ilmuwan yang karyanya bertengger di jajaran saintek internasional hingga kini.

Islam memandang wajib bagi setiap individu untuk menuntut ilmu. Artinya setiap rakyat haruslah terdidik dengan ilmu.  Dan fakta yang berserakan di seluruh penjuru dunia adalah saksi bisu akan hebatnya generasi terdahulu yang dengan kualitas keilmuannya sukses mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bangunan masjid, istana, jembatan, struktur tata kota, model alun-alun dan fasilitas lain yang mengelilinginya, serta bentuk peninggalan lain yang tersisa (meski sebagian dalam bentuk museum) di belahan bumi yang pernah disinggahi yang kaum muslim menunjukkan betapa itu semua adalah hasil penerapan ilmu. Artinya pendidikan mereka adalah pendidikan berkualitas.

Tidak hanya itu, Islam pun menyediakan infrastruktur pendidikan kelas satu untuk seluruh rakyatnya. Mulai dari sekolah, kampus, perpustakaan, laboratorium, tenaga pengajar hingga biaya pendidikan yang lebih dari memadai.

Dalam konteks pendidikan Islam, jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi seluruh warga negara bisa  diwujudkan dengan cara menyediakan pendidikan gratis bagi rakyat. Negara juga wajib menyediakan fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang cukup dan memadai seperti gedung-gedung sekolah, laboratorium, balai-balai penelitian, buku-buku pelajaran, dan lain sebagainya.  Negara juga berkewajiban menyediakan tenaga-tenaga pengajar yang ahli di bidangnya, sekaligus memberikan gaji yang cukup bagi guru dan pegawai yang bekerja di kantor pendidikan.  Para Sahabat telah sepakat mengenai kewajiban memberikan  gaji kepada tenaga-tenaga pengajar yang bekerja di instansi pendidikan negara di seluruh strata pendidikan.   Khalifah Umar bin Khaththab ra. pernah menggaji guru-guru yang mengajar anak-anak kecil di Madinah, sebanyak 15 dinar setiap bulan. Gaji ini beliau ambil dari Baitul Mal. 

Seluruh pembiayaan pendidikan di dalam negara diambil dari Baitul Mal. Disarikan dari tulisan K.H Hafidz Abdurrahman, terdapat 2 (dua) sumber pendapatan Baitul Mal yang dapat digunakan membiayai pendidikan, yaitu: (1) pos fai’ dan kharaj—yang merupakan kepemilikan negara—seperti ghanîmah, khumuûs (seperlima harta rampasan perang), jizyah, dan dharîbah (pajak); (2) pos kepemilikan umum seperti tambang minyak dan gas, hutan, laut, dan hima (milik umum yang penggunaannya telah dikhususkan). Adapun pendapatan dari pos zakat tidak dapat digunakan untuk pembiayaan pendidikan, karena zakat mempunyai peruntukannya sendiri, yaitu delapan golongan mustahik zakat. 

Biaya pendidikan dari Baitul Mal itu secara garis besar dibelanjakan untuk 2 (dua) kepentingan. Pertama: untuk membayar gaji segala pihak yang terkait dengan pelayanan pendidikan seperti guru, dosen, karyawan, dan lain-lain. Kedua: untuk membiayai segala macam sarana dan prasana pendidikan, seperti bangunan sekolah, asrama, perpustakaan, buku-buku pegangan, dan sebagainya.

Apakah Indonesia saat ini akan mampu menggratiskan pendidikan? Dengan melihat potensi kepemilikan umum (sumber daya alam) yang ada di Indonesia, dana sebesar Rp 419,2 triliun akan dapat dipenuhi, asalkan penguasa mau menjalankan APBN Islam, bukan neoliberalisme. Berikut estimasi perhitungannya (dikutip dari http://hizbut-tahrir.or.id, 10/10/2010):

Perhitungan tahun 2010 dari sektor pertambangan minyak, gas, batubara dan mineral logam didapat penerimaan sekitar Rp 691 Triliun. Pada saat ini, dengan pola konsesi dan transfer pricing(terutama untuk gas, batubara dan emas) maka penerimaan yang dilaporkan BUMN maupun swasta ke negara jauh lebih rendah dari ini. Yang harus diingat adalah bahwa sektor pertambangan tidak dapat diperbarui. Meski teknologi dapat memperpanjang usianya, tetapi suatu hari pasti akan habis juga.

Untuk produksi laut karena sifatnya terutama dilakukan secara bebas oleh nelayan swasta baik kecil maupun besar, tentu agak sulit untuk memasukkannya sebagai penerimaan negara. Menurut Rokhmin Dahuri, nilai potensi lestari laut Indonesia baik hayati, non hayati, maupun wisata adalah sekitar US$ 82 Miliar atau Rp 738 Triliun. Bila ada BUMN kelautan yang ikut bermain di sini dengan ceruk 10% maka ini sudah sekitar Rp 73 Triliun. 

Produksi hutan. Luas hutan kita adalah 100 juta hektar, dan untuk mempertahankan agar lestari dengan siklus 20 tahun, maka setiap tahun hanya 5% tanamannya yang diambil. Bila dalam 1 hektar hutan, hitungan minimalisnya ada 400 pohon, itu berarti setiap tahun hanya 20 pohon perhektar yang ditebang. Kalau kayu pohon berusia 20 tahun itu nilai pasarnya Rp 2 juta dan nett profit-nya Rp 1 juta, maka nilai ekonomis dari hutan kita adalah 100 juta hektar x 20 pohon perhektar x Rp 1 juta perpohon = Rp 2000 Triliun. Fantastis. Namun, tentu saja ini tidak mudah didapat, karena saat ini lebih dari separuh hutan kita telah rusak oleh illegal logging. Harga kayu yang legal pun telah dimainkan dengan transfer pricing untuk menghemat pajak. Namun, Rp 1000 Triliun juga masih sangat besar. Kalau kita kelola dengan baik, masih banyak hasil hutan lain yang bernilai ekonomis tinggi, misalnya untuk obat-obatan.

Dari 3 sektor itu saja jika dikelola dengan sistem Islam, maka alokasi hasil salah satu sektor saja sudah lebih dari cukup untuk membiayai pendidikan beserta fasilitasnya. Sementara potensi yang dimiliki Indonesia jauh lebih banyak dan lebih bervariasi. Jadi, mewujudkan pendidikan berkualitas, merata, lagi gratis di Indonesia sebenarnya sangatlah dimungkinkan. Yang menjadi masalah sebenarnya bukan tidak adanya potensi pembiayaan, melainkan kepasrahan pemerintah dalam mengelola negara kepada pihak asing dan swasta. Pendidikan tidak merata bukan disebabkan tidak adanya sumber pembiayaan, melainkan disebabkan kesalahan menejemen pengelolaan yang tidak berbasis Islam. [Arin RM].

*freelance author, member TSC



SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!