Sunday, July 29, 2018

Menyoal Karpet Merah Komersialisasi Layanan listrik


Oleh : Naowati, S. Kom 

(Pengamat Sosial)


Karpet merah komersialisasi layanan listrik kembali digelar. Tak tanggung tanggung, kini rakyat bersaing langsung dengan perusahaan tambang yang nota bene memiliki dana melimpah. 


Paradigma kapitalis nampak jelas dalam penempatan skala prioritas layanan listrik. Beberapa daerah tertinggal yang mengajukan pemasangan  jaringan listrik nampaknya mesti bersabar menunggu meski mega proyek 35Megawatt telah dirilis.


Komersialisasi Layanan listrik


PT PLN (Persero) wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat (Sulselrabar) siap mengaliri kebutuhan listrik salah satu perusahaan tambang pemurnian biji nikel di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan kapasitas 118 juta volt ampere (VA) atau 100 MVA tahap awal.


Kesiapan ini ditandai setelah PT PLN Wilayah Sulselrabar dan PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL), Rabu (4/7/2018) lalu di Kantor PLN Wilayah Sulselrabar di Makassar.


Bambang Yusuf dalam sambutannya mengatakan, PT Ceria merupakan pelanggan premium platinum PLN terbesar di Indonesia bagian Timur dengan daya 118 juta VA. Di mana pelanggan premium platinum akan menjadi prioritas yang mendapat jaminan kontinuitas pasokan listrik secara terus menerus tanpa padam dan akan mendapat kompensasi apabila mengalami pemadaman di luar rencana. 


“Ini menjadi langkah awal dan bukti bahwa kami PLN siap melayani listrik kapan pun, di mana pun guna menunjang perekonomian Indonesia pada umumnya,” tambahnya. 


 Manager Area PLN Kendari Eryan Saputra menjelaskan, saat ini baru tiga perusahaan tambang di Sultra yang sudah menandatangani kerjasama dengan PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar yakni PT Bintang Smelter Indonesia (BSI) Konawe Selatan (Konsel) dengan besar daya 320 mega volt ampere (MVA). PT CNI Kolaka dengan besaran daya 300 MVA dan PT Macika Mineral Industri yang beroperasi di Kecamatan Palangga Selatan, Konsel sebesar 25 MWA. 


Sistem penyaluran akan dilakukan secara bertahap sebanyak tiga kali mulai dari tahun 2019 hingga 2021 hingga seluruh daya yang diminta berdasarkan MoU terpenuhi.


Data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Dinas Penanaman Modal Daerah (DPMD) PTSP Provinsi Sultra, saat ini ada 35 industri smelter dan 7 unit usaha yang terdiri dari pabrik pemecah batu, pengolahan aspal, pelabuhan, serta rumah sakit yang ingin mengembangkan usahanya di Sultra. (Adv)


Hal ini ironis mengingat data dari 34 provinsi di Indonesia, ada 4 provinsi yang  rasio elektrifikasinya masih di bawah 70%, bahkan 1 provinsi di antaranya masih di bawah 50%. 


Berdasarkan data Kementerian ESDM yang dikutip detikFinance, 4 provinsi yang paling rendah rasio elektrifikasinya adalah Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Tenggara (Sultra), dan Kalimantan Tengah (Kalteng). Rasio elektrifikasi di Papua baru 45,93%, paling rendah di Indonesia. Kemudian di NTT rasio elektrifikasi baru 58,64%, di Sultra 68,84%, dan di Kalteng 69,54%. 


Bila dihitung dari jumlah desa, ada 12.659 desa dari total 82.190 desa di seluruh Indonesia yang belum mendapat listrik dengan baik.


 Sebanyak 2.519 desa di antaranya belum mendapat listrik sama sekali, sebagian besar di Indonesia Timur.

Untuk Sultra sendiri, jumlah desa yang telah teraliri listrik sebanyak 1.553 desa dari 1.849 desa di 15 kabupaten. Sedangkan sisanya 296 desa ditargetkan akan teraliri pada tahun 2018 ini (https://zonasultra.com/pln-2018-seluruh-desa-di-sultra-teraliri-listrik.html).


Melacak Akar Privatisasi PLN


Dikeluarkannya UU No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing pada masa awal rezim Orde Baru menjadi awal liberalisasi tarif listrik yang mencakup aspek pembangkitan, transmisi, distribusi dan retailing.


Pasca lahirnya UU tersebut, pada tahun 1970-an kekuatan kapitalis asing mulai menggarap sektor kelistrikan, setelah sebelumnya mereka berhasil mendapatkan konsesi lahan emas dan tembaga di Irian Jaya/Papua melalui perusahaan asing Freeport MacMoran dari Amerika Serikat selama 30 tahun.


Kelahiran UU No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dijadikan dasar bagi peraturan di bawahnya yang melegitimasi masuknya Listrik Swasta (Liswas) di bidang pembangkitan. 


Di samping itu, PLN yang semula berstatus Perusahaan Jawatan (Perjan), di tahun 1972 berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) berdasarkan PP No. 18 tahun 1972, yang kemudian di tahun 1994 berdasarkan PP No. 23 Tahun 1994 diubah lagi statusnya menjadi PT PLN (Persero). 


Dengan demikian, PLN di samping sebagai BUMN selanjutnya juga tunduk kepada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.


 Apa arti perubahan ini?

Menurut PP No. 45 tahun 2005, Perusahaan Perseroan (Persero), adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. 


Adapun Perum adalah BUMN yang modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. 


Sedangkan Perjan melulu berorientasi pelayanan publik, merupakan bagian dari Kementerian/Ditjen/Direktorat/Pemda, tidak memiliki kekayaan sendiri, pegawainya berstatus PNS, dan tidak mandiri. Sekarang status Perjan telah dihapus sesuai UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, karena tidak mendatangkan profit. Jadi jelaslah bahwa PLN memang telah dipersiapkan untuk diprivatisasi.


Setelah perubahan status menjadi Perusahaan Persero, pada tahun 1995 PLN memulai ujicoba restrukturisasi perusahaan dengan memisahkan Kelistrikan Jawa bagian Barat (KJB) yang tadinya berupa Unit PLN Pembangkitan bagian Barat menjadi sebuah anak perusahaan baru, yakni PT Pembangkit Jawa Bali I atau PT PJB I. 


Hal yang sama juga terjadi pada Kelistrikan Jawa bagian Timur yang berubah menjadi PT Pembangkit Jawa Bali II atau PT PJB II. Pada tahun 2000, PT PJB I berubah nama menjadi PT Indonesia Power. 

Sedangkan PT PJB II diubah namanya menjadi PT Pembangkit Jawa-Bali atau singkatnya PT PJB.


 Di samping itu, PT PLN juga membentuk anak perusahaan lainnya semisal Anak Perusahaan PLN Batam, Anak Perusahaan PLN Tarahan dan lain-lain. 


Dengan demikian, upaya-upaya persiapan menuju Unbundling Vertikal (dengan terbentuknya PT Indonesia Power dan PT PJB) serta Unbundling Horizontal (dengan terbentuknya anak-anak perusahaan PLN Batam, PLN Tarahan dan lain-lain) semakin jelas (https://adisetiawaniti.wordpress.com/2016/01/05/liberalisasi-listrik-indonesia/)


Secara singkat, Unbundling vertikal adalah upaya pemisahan dan privatisasi PLN mulai dari pembangkit, transmisi, distribusi dan ritelnya di pulau Jawa dan Bali sedangkan unbundling horizontal adalah pemisahan PLN yang dilakukan dengan pertimbangan geografis, yaitu dilakukan pemisahan per pulau untuk pulau-pulau di luar Jawa-Bali.


Upaya tersebut merupakan prasyarat bagi liberalisasi sektor kelistrikan yang sudah menjadi komitmen pemerintah di hadapan IMF dengan ditandatanganinya Letter of Intent (LoI) oleh Soeharto semasa Krisis Ekonomi 1997 pada tanggal 31 Oktober 1997. 


Sebuah buku yang berjudul “The White Paper: Restrukturisasi Sektor Ketenagalistrikan” yang dikeluarkan oleh Departemen Pertambangan dan Energi pada tanggal 25 Agustus 1998 di masa kepemimpinan Koentoro Mangkoesoebroto, berisi konsep formal hal tersebut oleh pemerintah


Menanti Layanan Listrik Ramah Rakyat


Berubahnya status PLN dari BUMN menjadi perusahaan jasa (service company), sejatinya memberi dampak yang besar bagi masyarakat mengingat PLN yang selama ini menjadi penyedia listrik yang menguasai hajat hidup orang banyak. 


Pada akhrnya skala prioritas layanan pun ikut berpengaruh, mengikuti tujuan utama yakni mengejar keuntungan.


Sistem politik demokrasi diatas asas sekulerisme yang telah menjauhkan campur tangan Sang Pencipta, dengan system ekonomi kapitalisnya, sesungguhnya telah meniscayakan hal ini. 


Kemaslahtan rakyat hanya akan menjadi urutan kesekian dibanding dengan profit. 


Listrik, pada akhirnya hanya menjadi objek komersialisasi dalam relasi rakyat – penguasa yang dibangun atas landasan bisnis bukan lagi sebagai pengayom, apalagi pertumbuhan ekonomi dalam system kapitalis hanya focus pada ketrsediaan barang dan jasa namun mengabaikan masalah ditribusi sehingga tidak ada jaminan bahwa setiap individu rakyat dapat mengaksesnya. 


Maka pembiaran rakyat untuk head to head dengan perusahaan tentu tak bisa dibiarkan sebab rakyat pasti kalah dan kelak akan menimbulkan gejolak social. 


Dari sini kita bisa memahami mengapa umat ini membutuhkan paradigm baru dalam tata kelola kelistrikan berbasis syariah. 


Sebab Allah adalah sebaik baik pembuat aturan, yang memberikan amanah kepada Penguasa untuk bertanggungjawab pada rakyatnya, yang tidak membenarkan sebagian atau bahkan seluruh wewenang dan kekuasaan itu kepada masyarakat, swasta, atau perusahaan sebagaimana kasus menjadikan status PLN sebagai sebuah persero dalam hal penyediaan listrik.  


Allah pun telah memberikan seperangkat aturan ekonmi yang menjelaskan mutlaknya pembelanjaan (pengeluaran negara) untuk pelayanan kebutuhan hajat hidup publik, seperti listrik, BBM, rumah sakit, sekolah, jalan umum, air bersih, dan lain-lain, untuk tidak diberikan kepada swasta, menjadikan pelayanan hajat hidup public sebagai prioritas utama dengan berbgai sumber pemasukannya, sehingga memungkinkan PLN menyediakan listrik hingga mampu menjangkau daerah terisolir di negara ini tanpa harus bersaing dengan perusahaan.


 Serta menjadkan Industri-industri penghasil barang milik umum semisal BBM, listrik, air bersih menjadi milik umum, sehingga harus melayani masyarakat dan tidak boleh diprivatisasi. Wallahu ‘Alam[]


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!