Saturday, July 14, 2018

Krisis Sosial : Dampak Penerapan Sistem Hidup Kapitalis


Oleh : Ummu Rahman, S.Pd.


Sebanyak 13 orang pengunjung tempat hiburan malam di Kota Mojokerto terjaring razia gabungan Komando Polisi Militer Denpom V-2 Brawijaya bekerja sama dengan anggota Satpol PP dan Polres Mojokerto Kota. Pada Rabu (4/7/2018), mereka yang terjaring karena satu diantaranya masih berstatus anak di bawah umur dan mereka tidak bisa menunjukkan identitas saat petugas datang. ( Beritajatim.com).

Razia Satpol PP kota Mojokerto beberapa waktu lalu bukanlah kali pertama di lakukan.  Setidaknya selama tahun 2018 telah beberapa kali di lakukan razia terhadap pelaku tindak asusila dan penyakit masyarakat yakni pada Maret 2018 terjaring  8 ABG  di tempat hiburan malam (tribunnews.com),  Mei 2018 4 laki-laki bersama 4 pemandu lagu di razia di sejumlah tempat hiburan malam (faktualnews.com), april 2018 gay dan 6 pasangan mesum terjaring di sejumlah hotel (suaramojokerto.com), pada juni 2018, 3 pria bersama 1 orang wanita di razia di tempat kos (faktualnews.co).

Meski razia cukup rutin dilakukan di Kota Mojokerto, namun berbagai tindak asusila dan penyakit masyarakat jumlahnya masih cukup tinggi. Sebab razia hanya di lakukan di sejumlah tempat yang dianggap melanggar perda yakni  sesuai perda nomor 3 tahun 2013, tentang ketertiban umum,  last order atau waktu tutup yang berlaku jam 01.00 atau jam 02.00 saat weekend, ataupun menindak pengunjung yang masih dibawah umur yakni dibawah 18 tahun, atau mereka yang tidak dapat menunjukkan kartu identitas serta melakukan tindak asusila perzinahan di tempat publik.Selain itu hukuman yang di berlakukan bagi pelaku terbilang sangat ringan hingga tidak menimbulkan efek jera yakni cukup di data, di bina dimasukkan panti rehabilitasi, paling banter adalah hukuman penjara..

Adapaun tempat hiburan yang beroperasi dengan tidak melanggar last order dan pengunjung telah dewasa tetap di perbolehkan beroperasi meski di dalamnya di jual miras, di dampingi pemandu lagu yang berpakaian mini, mengumbar aurat bahkan berujung pada kencan semalam. Selama tidak melibatkan anak di bawah umur, tidak di lakukan di ruang publik dan tetap membawa identitas serta tidak terindikasi menggunakan narkoba, maka semua itu dianggap aman. 


Penyebab : Sumber PAD daerah dari pajak hiburan

Berdirinya sejumlah tempat hiburan , Meski keberadaannya telah nyata menimbulkan berbagai krisis moral bagi generasi di Mojokerto seperti angka penderita HIV AIDS di kalangan remaja kian meningkat (35% dari 770 penderita di 2017 adalah remaja), pergaulan bebas bak sarapan pagi bagi remaja Mojokerto, perselingkuhan dan angka perceraian tinggi(ada 3.349 janda baru di Mojokerto pada awal 2017), prostitusi hingga aborsi (belasan pelajar di Mojokerto melakukan aborsi pada 2013) . Namun  karena alasan mengenjot pendapatan asli daerah (PAD )  pemerintah mengabaikan semua itu.

Karena sejak 2011 PAD kota Mojokerto dari sektor lain cukup kecil, maka pemkot Mojokerto menargetkan menggenjot PAD dari sektor bisnis hiburan sebanyak 30% dari omset ( Sindo/10/11/2011), selain itu PAD juga di dapat dari pendirian rumah-rumah kos, hotel, cafe, kios, area jogging track hingga pusat perbelanjaa. Meski hanya memiliki luas 16 Kilometer Kota Mojokerto telah memiliki 11 tempat karaoke pada 2011, terdapat 2.294 kamar kos yang dimiliki 327 pemilik pada 2017.



Akar Masalah : Penerapan Sistem Kapitalis

Dalam sebuah negara untuk menjalankan roda pemerintahan, tentu saja negara membutuhkan sumber -sumber keuangan.  Namun bagi negara yang mengadopsi sistem kapitalis, sumber pendapatan negara bertumpu pada penarikan pajak dari rakyatnya. Tidak terkecuali Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas penduduknya muslim juga menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan negara yang utama dalam APBN yakni sebesar 84,7% dari total penerimaan pada 2016. Sementara sumber daya alam yang melimpah ruah yang di miliki Indonesia bukan di kelola untuk kesejahteraan rakyat, tapi justru di serahkan kepada swasta dan asing melalui UU SDA, UU Minerba, UU penanaman modal. Selain itu penerapan sistem kapitalis sangat nampak dari belanja negara yang didominasi oleh pembayaran gaji pegawai, pembayaran bunga hutang dan sangat minim dari sisi subsidi rakyat.


Solusi : Penerapan Politik ekonomi Islam

Politik ekonomi Islam memberikan jaminan atas pemenuhan seluruh kebutuhan pokok bagi setiap individu, memungkinkan terpenuhi kebutuhan sekunder dan luks sesuai kadar kemampuan individu yang hidup dalam masyarakat tertentu. Dengan mekanisme langsung maupun tak langsung.

Adapun terkait Sumber-sumber pendapatan negara bisa diperoleh dari beberapa sumber :

Pengelolaan negara atas kepemilikan umum ( air, padang rumput dan Api/energi)

Pengelolaan fai, kharaj, ghanimah, jizyah serta harta milik negara dan BUMN

Harta zakat

Sumber pemasukan temporal ( infaq, wakaf, sedekah dan hadiah )

Pajak ( dharibah ) Dalam Pandangan Islam

Dalam Islam, pemerintah dilarang memungut pajak secara rutin dan terstruktur, tetapi hanya boleh di pungut secara insidentil dan pada kondidi tertentu yakni saat baitul mal kosong atau tidak mencukupi, sementara ada pembiayaan yang wajib dilakukan dan akan menimbulkan bahaya bagi kaum muslim. 

Demikianlah, berbagai krisis sosial yang terjadi di Mojokerto maupun di seluruh wilayah di Indonesia hanya dampak dari sebuah penerapan sistem hidup kapitalis yang telah nyata di terapkan di Indonesia. Yang sangat mengagungkan nilai kebebasan dan materi dengan sumber pendapatan utama dari sektor pajak.


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!