Monday, July 2, 2018

Innalillah, BBM naik lagi!


Oleh: Yanyan Supiyanti (Pengajar di STP SD Khoiru Ummah Rancaekek dan Anggota Akademi Menulis Kreatif)


Semua lapisan masyarakat menerima beban yang berat pada kehidupan ini. Pada saat yang sama, daya beli menurun, ditambah pengangguran dimana-mana dan harga barang-barang tinggi.

Terhitung minggu 1 Juli 2018, PT Pertamina (Persero) kembali menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi atau bahan bakar khusus (BBK), diantaranya Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamax Dex.


Kenaikan harga ini telah disiapkan Pertamina sejak mudik idul fitri lalu. Kenaikan harga ini berlaku di 35 provinsi di Indonesia mulai dari Aceh hingga Papua. Namun besaran kenaikannya bervariasi, menyesuaikan dengan provinsi masing-masing. Menurut VP Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito, besaran kenaikannya antara Rp 600 hingga Rp 900.


Sebelumnya PT Pertamina (Persero) juga telah menaikkan harga BBM non subsidi Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamax Dex, mulai dari Rp 300 hingga Rp 750 perliter, tergantung jenis BBM dan daerah, terhitung mulai sabtu 24 Februari 2018.

Kenaikan harga ini untuk menyesuaikan kenaikan harga minyak dunia.


Kebijakan Pemerintah menaikkan harga BBM dipastikan akan menambah beban hidup rakyat. Kenaikan harga BBM pasti akan diikuti juga dengan kenaikan harga kebutuhan-kebutuhan lainnya. Walhasil, rakyat pasti akan menanggung beban paling berat atas kebijakan ini.


Pengelolaan BBM dalam Islam


Sesungguhnya kenaikan BBM dan penghapusan subsidi diberbagai bidang merupakan akibat dari penerapan sistem Liberalisme di Indonesia. Tentu Liberalisme sangat bertolak belakang dengan kebijakan Islam.


Didalam Islam, BBM merupakan harta milik umum. Sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: "Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal, padang rumput, air, dan api." (HR Abu Dawud dan  Ahmad)

Karena harta milik umum dan pendapatannya menjadi milik seluruh umat, dan merupakan barang yang dibutuhkan seluruh umat, maka setiap individu umat memiliki hak untuk memperoleh manfaat dari harta tersebut dan pendapatannya. Dalam hal ini tidak ada bedanya apakah umat tersebut laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, orang shalih, jahat, atau kaya dan miskin. Semuanya mempunyai hak yang sama karena ini merupakan harta milik mereka dan mereka butuhkan.

Hanya saja, harus dicatat bahwa dalam pemanfaatan harta milik umum tidak semuanya sama karena ada yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, baik langsung maupun dengan alat tertentu. Namun, ada pula yang tidak bisa dimanfaatkan secara langsung.


Jenis pertama, seperti air, padang rumput, api, jalan umum, laut, sungai, danau dan terusan (kanal), semuanya ini bisa dimanfaatkan secara langsung.


Jenis kedua, harta milik umum yang tidak bisa dimanfaatkan secara langsung, membutuhkan upaya dan biaya untuk mengeluarkannya, seperti minyak, gas, dan barang tambang lainnya. Oleh karena itu, negara yang mengambil alih tanggung jawab dan ekploitasinya. Hasilnya disimpan di Baitul Mal. Khalifahlah yang memiliki wewenang dalam hal pendistribusian hasil dan pendapatannya, sesuai dengan ijtihadnya, yang dijamin oleh hukum syara'. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat.


Distribusi dan pembagian hasil dari barang tambang dan pendapatan milik umum tersebut bisa dilakukan untuk:

1. Membiayai kebutuhan yang berhubungan dengam hak milik umum, seperti: pos hak milik umum, bangunan, para peneliti, penasehat, teknisi, membeli berbagai peralatan dan membangun industri, pemboran dan penyulingan minyak bumi dan gas, pembangkit listrik, membeli kereta api dan lain sebagainya.

2. Dibagikan kepada individu umat, yang memang merupakan pemilik harta milik umum beserta pendapatannya. Khalifah tidak terikat oleh aturan tertentu dalam pendistribusian ini. Khalifah berhak membagikan harta milik umum, seperti air, listrik, minyak bumi, gas fan segala sesuatu yang diperlukan kepada yang memerlukannya, untuk digunakan secara khusus di rumah-rumah mereka dan pasar-pasar mereka, secara gratis.

Namun, bisa saja Khalifah menjual harta milik umum ini kepada umat dengan harga yang semurah-murahnya, atau mengikuti harga pasar. Khalifah juga bisa membagikan uang hasil keuntungan harta milik umum ini kepada umat.

Semua kebijakan tadi, ditetapkan dan diambil dalam rangka mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan bagi seluruh warga negara Khilafah.


Dari uraian diatas, maka BBM jelas merupakan harta milik umum, yang tidak bisa dimanfaatkan langsung oleh umat, karena harus di eksploitasi dan dieksplorasi hingga bisa dimanfaatkan. Semua itu,  membutuhkan investasi dan biaya yang besar. Karena itu negaralah yang harus mengambil alih tanggung jawab tersebut. Negara juga tidak boleh memprivatisasi harta milik umum ini kepada siapapun, baik swasta asing maupun domestik. Hasil dari pengelolaan BBM ini, selain untuk membiayai biaya produksi, termasuk infrastruktur yang dibutuhkan, juga bisa didistribusikan langsung kepada rakyat secara gratis. Ini opsi yang pertama. Opsi kedua, negara Khilafah bisa juga menjual BBM ini kepada rakyat dengan harga semurah-murahnya, atau mengikuti harga pasar. Opsi ketiga, negara Khilafah bisa juga membagikan hasil keuntungan harta milik umum ini kepada rakyat, tidak dalam bentuk materinya, tetapi dalam bentuk uang. Semua kebijakan tadi ditetapkan dan diambil dalam rangka mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan bagi seluruh warga negara Khilafah. Inilah kebijakan yang akan diterapkan oleh negara Khilafah. 

Wallahu 'alam bi ash-shawab.[]


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!