Thursday, July 26, 2018

Euforia "Dekap Freeport"  Di Balik Derita Papua


Oleh : Fajrina Laeli (Mahasiswi STIE Insan Pembangunan)

Pada Kamis 12 Juli 2018, dilakukan penandatanganan pokok-pokok kesepakatan divestasi atau Head of Agreement (HoA) antara PT Freeport Indonesia dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) yang merupakan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor tambang dengan Freeport McMoran Inc.

Dalam kesepakatan ini Indonesia akan menguasai 41,64 persen PT Freeport Indonesia. Langkah ini untuk menggenapi 51 persen kepemilikan saham oleh pihak nasional.

Perpanjangan kontrak Freeport yang sedang dirundingkan sekarang ini mendapat perhatian luas dari masyarakat. Polemik pun bergulir di tengah publik, mengingat Freeport adalah proyek besar yang memengaruhi kepentingan banyak pihak.

Adalah usaha yang alot membuat Freeport menjual sahamnya kepada Indonesia. Mengingat selama ini, pemerintah hanya kebagian "jatah" royalti dan pajak yang tak bisa dibilang banyak. Sementara keuntungannya yang setinggi gunung mengalir deras ke kantong-kantong para kapitalis.

Publik boleh senang dengan euforia "Dekap Freeport". Tapi pemerintah belum dapat bernafas lega. Mengingat masih panjang jalan yang ditempuh kedua belah pihak. Agar kesepakatan awal tersebut dapat terealisasi. Dan seperti yang sudah-sudah bukan perkara mudah menjinakan Freeport.

Sementara di sisi lain fakta terus berbicara. Di provinsi tertinggal Papua, setiap tahunnya raksasa Freeport McMoran meraup omzet Rp 62 triliun dari tambang Grasberg. Melampaui dana APBN untuk wilayah itu sendiri yaitu senilai Rp 57 triliun.

50 tahun lebih Freeport McMoran mengeruk kekayaan emas, tembaga dan mineral lainnya dari bumi Papua. Sementara rakyat Papua tak mengalami kemajuan. Tingkat kemiskinan masih tinggi, kapabilitas SDMnya masih rendah, serta aksesibilitas yang minim jadi simbol bagi tanah Papua. Persoalan mendasar yang masih terjadi di Papua sampai hari ini.

BPS mencatat pada kondisi 2017, jumlah penduduk miskin di Papua mencapai 897,69 ribu orang. Mereka ini terkategorikan miskin lantaran rata-rata pengeluaran bulanan untuk memenuhi kebutuhan baik makanan dan non makanan di bawah garis kemiskinan Rp 457.54/orang/bulan.

Dengan estimasi jumlah penduduk di Papua pada 2017 sekitar 3,26 juta orang, maka sekitar 27 dari tiap 100 orang atau 1 di antara 4 orang di Papua adalah orang miskin. Fakta itu kian memilukan tatkala data BPS menyebutkan sekitar 16,99 persen penduduk usia 15-24 tahun yang miskin berlabel buta huruf. Sebabnya diduga terjadi lantaran masih ada sekitar 22,61 persen anak miskin usia 7-12 tahun tidak bersekolah. (detik.com, 18/7/2018)

Padahal Indonesia adalah penghasil emas terbesar di dunia, menjadi negara nomor satu penghasil emas dengan cadangan emas Grasberg ada di angka 106,2 juta ounce. Kenyataan ini berbanding terbalik dengan masyarakat Papua, tidak ada keuntungan bahkan kesejahteraan di bumi Papua.

Bahkan untuk masyarakat yang bermukim di sekitar tambang emas itu pun tidak mendapat keuntungan sama sekali. Sekadar kesejahteraan pun tidak mereka dapatkan. Persoalan inilah yang membuat masyarakat Papua merasa tidak adil dan ingin melepaskan diri dari Indonesia.

Sudah terbukti bahwa Freeport ini adalah kezaliman bagi umat, namun pemerintah seakan tidak bisa berkutik dengan dalih peraturan-peraturan yang telah mereka sepakati. Padahal Freeport ini telah menjerat bahkan mencekik masyarakat Indonesia khususnya Papua.

Didalam Islam sudahlah jelas tentang peraturan kepemilikan, mana saja yang menjadi milik individu, negara maupun umum. Sudah seharusnya kekayaan alam ini adalah milik umat yang dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk kepentingan umat.

Bukan malah diberikan secara cuma-cuma untuk asing dan membuat masyarakat dilanda kemiskinan di negeri yang kaya raya. Berdasarkan fakta yang terlihat sepertinya pemerintah tidak cukup mampu untuk sekedar memberi jaminan sejahtera untuk rakyatnya.

Setelah 5 kali ganti presiden Freeport masih terus saja menggerogoti bumi Papua, kezaliman masih terus berlanjut hingga masa pemerintahan sekarang. Bahkan terus-menerus berganti Presiden tidak berpengaruh pada persoalan nan pelik ini. Seiring berjalan waktu sistem kufur yang bercokol di Indonesia mulai terlihat. Tidak bisa mewakili kepentingan umat, tidak mampu memberi rasa nyaman kepada umat, dan tidak mampu memberi solusi bagi setiap persoalan di tengah umat.

Rakyat tidak bisa terus dibodohi oleh kezaliman seperti ini, rakyat membutuhkan kepemimpinan yang mulia tanpa embel-embel memperkaya diri sendiri. Mengganti sistem kufur dengan sistem khas dan unik milik Al-Khaliq Al-Mudabbir yaitu khilafah 'ala minhajin nubuwwah, adalah solusi tepat untuk menyelesaikan problematika hidup manusia.


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!