Wednesday, July 25, 2018

Demokrasi Tidak Menjamin Kesejahteraan Perempuan


Oleh: Tri S.S,Si*

Demokrasi tidak menjamin kesejahteraan perempuan antara lain karena dua alasan utama: Pertama, demokrasi tidak menyediakan konsep yang jelas dan benar untuk mensejahterakan. Kedua, demokrasi tidak menjamin terpilihnya penguasa yang kapabel dan hampir selalu  gagal melahirkan penguasa yang berpihak pada kesejahteraan semua rakyat. 

Demokrasi memberikan kesempatan kepada semua warga negara yang telah dewasa untuk memilih penguasa, yaitu anggota lembaga legislatif dan pemimpin eksekutif. Demokrasi tidak mengharuskan seorang penguasa memiliki konsep yang tepat untuk mensejahterakan rakyat. Penguasa bisa jadi menerapkan sistem ekonomi kapitalisme yang hanya mampu mensejahterakan sebagian warga negara. Bisa juga menerapkan sistem ekonomi sosialisme yang menimbulkan kelesuan ekonomi. Karenanya, tidak ada jaminan bahwa seorang penguasa yang mendapatkan 100% suara rakyat bisa mensejahterakan rakyat. Demokrasi hanya memastikan bahwa penguasa terpilih adalah orang yang mendapatkan suara terbanyak dari rakyat yang ikut memilih dalam pemilu, meskipun pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Jadi sesuatu utopis bila harapan mewujudkan kesejahteraan digantungkan pada demokrasi. 

Dalam kondisi buruknya kinerja partai-partai politik dalam membentuk kesadaran politik rakyat, rakyat tidak tahu dan cenderung tidak peduli apakah seorang calon penguasa memiliki konsep kesejahteraan rakyat yang tepat atau tidak, apakah ia akan mampu memikul tanggung jawab kekuasaan pemerintahan atau tidak. Rakyat hanya memilih penguasa berdasarkan kharisma, popularitas, atau dugaan mereka bahwa calon penguasa tersebut dapat mengurusi urusan rakyat karena beberapa kali mengadakan bakti sosial. Inilah yang menyebabkan demokrasi juga tidak menjamin terpilihnya penguasa yang kapabel dalam memimpin pemerintahan untuk mensejahterakan rakyat. 

Saat ini, secara umum sistem pemilu dalam demokrasi mengharuskan calon penguasa berkampanye dengan dana yang besar. Ini mendorong banyak calon penguasa “terpaksa” menerima dana kampanye dari para pengusaha besar/pemilik modal. Hal ini hampir selalu berkonsekuensi keberpihakan kebijakan kepada para pemilik modal dan menggagalkan lahirnya penguasa yang berpihak pada kesejahteraan seluruh rakyat. Tidak aneh ketika demokrasi bisa dijadikan alat bagi pihak kapitalis untuk menjajah bangsa ini dibidang politik-ekonomi-sosial budaya-pertahanan-keamanan. Contohnya tampak pada aspek fundamental, yaitu penyusunan kontitusi dan perundang-undangan. Amandemen konstitusi yang lalu terlihat banyak dipengaruhi (baca: didekte) oleh pihak asing/penjajah. Akibatnya, konstitusi negeri ini bercorak liberal. Hal sama pada penyusunan UU. Pihak asing berhasil mencampuri pembuatan/pengesahan sejumlah undang-undang, bahkan dari mulai pembuatan draf (rancangan)-nya. Akibatnya, sejumlah UU makin kapitalistik dan sangat liberal yang ujung-ujungnya lebih memihak para penjajah, menggadaikan aset ekonomi kepada penjajah, rakyat sendiri hanya menjadi pasar dan tenaga kerja murah bagi penjajah. Sebut saja UU Migas (UU No.22 Th.2001), UU BUMN (UU No. 19 Th.2003), UU PMA (UU No. 25 Th.2007), UU SDA (UU No. 7 Th.2004), UU Kelistrikan (UU No. 20 Th.2002), UU Tenaga Kerja (UU No. 13 Th. 2003), UU Pelayaran (UU No. 17 Th. 2008), UU Pengalihan Hutan Lindung menjadi Pertambangan (UU No.19 Th. 2004), dan lainnya. Dalam kondisi ini sangat jelas bahwa demokrasi tidak menjamin kesejahteraan pada perempuan, tetapi menjamin kesejahteraan para penjajah/asing saja. [Tri S.]

*(Penulis adalah pemerhati perempuan dan generasi)



SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!