Sunday, June 10, 2018

Tunjangan Harian Rakyat di Era Demokrasi, Mimpi!!


Oleh : Maya A

Ramadhan bergerak menemui ujungnya, yakni hari kemenangan yang fitri. Seiring dengan itu, agenda dadakan Pemerintah terkait pembagian beserta besarnya  nominal THR (Tunjangan Hari Raya) masih menjadi perbincangan panas. Namun tidak seperti biasanya, tahun ini Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait THR dan gaji ke 13 yang dibebankan kepada APBD akhirnya berbuntut kritik. Pakar Ilmu Pengetahuan Prof Ryaas Rasyid menilai keputusan tersebut bisa mengancam kepala daerah menjadi pasien KPK mengingat tidak adanya klausul anggaran yang dimasukkan ke APBD 2018 terkait pembayaran THR dan gaji ke 13. (Teropongsenayan 5/6)

Meski demikian, wacana ini kemungkinan akan tetap berjalan. Sebagaimana Perpres gaji BPIP yang terus saja berjalan meski kritik datang dari berbagai kalangan.

Sungguh pemandangan semacam ini sukses membuat rakyat gigit jari. Ketika kalangan atas terlibat argumen pro kontra gaji fantastis atau pembebanan THR, kalangan bawah justru bingung mencari cara untuk menyadarkan negara bahwa mereka pun butuh tunjangan. Bahwa mereka pun bagian dari komponen negara yang pada dasarnya memiliki hak untuk dipenuhi kebutuhan hidupnya hingga mencapai kata maslahat. Bukan sebaliknya, hanya menjadi penonton pentas bagi bagi uang THR. 

Lihat saja. Menjelang hari raya, kenaikan harga kebutuhan pokok adalah fenomena menyakitkan yang selalu dihadapi rakyat bawah setiap tahunnya. Seolah memang tidak ada keseriusan dalam penyelesaian. Seolah kenaikan semacam ini adalah fenomena yang patut dianggap wajar.

Bagai menabur garam di atas luka, import ribuan ton beras alih alih malah didatangkan ketika petani lokal mustinya bisa berbahagia menyambut panen raya. Kalau sudah begini, bagaimana lagi rakyat harus mencari penghidupan? Lapangan kerja sektor riil sudah dikarpet merahkan kepada asing berkat Perpres TKA. SDA sudah dikeruk habis. Giliran rakyat berusaha mandiri dengan memanfaatkan keagrarisan  yang dimiliki Indonesia, gangguan masih saja berdatangan.

Sungguh, mengharapkan kesejahteraan selama kapitalisme masih meraja hanyalah fatamorgana belaka. Jangankan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, kebutuhan perut saja rakyat terkadang masih harus mengemis. Mengais belas kasih dari sesama rakyat demi bertahan agar tak sekarat. Tidak berhenti sampai disini, selain menghidupi diri sendiri dan keluarga, kapitalisme tak segan memaksa rakyat untuk menghidupi negara melalui tarikan pajak.

Salah kaprah dalam pengelolaan ekonomi dan pengaturan kepemilikan adalah faktor utama utopi nya realisasi sejahtera. Kebebasan yang begitu dijunjung tinggi oleh sistem kapitalis menjadikan kekayaan hanya berputar pada rotasi yang sama, yakni para pemilik modal. Dimana eksistensi mereka senantiasa berada dalam level aman berkat cover yang diberikan negara.

Kondisi semacam ini mustahil dijumpai tatkala pengaturan Islam diaplikasikan secara total dalam berkehidupan. Berbanding terbalik dengan sistem kapitalis yang menumpukan sumber pendapatan hanya dari pajak, sistem Islam justru memaksimalkan pengelolaan SDA untuk kepentingan rakyat. Kerjasama dengan asing/swasta akan diatur ketat dan sebatas dalam rangka memenuhi kemaslahatan. Selanjutnya, kekayaan akan didistribusikan dengan mekanisme ekonomi Syariah yang menutup celah ketidakadilan. Kalaupun terjadi kecurangan, maka sanksi yang tegas tanpa pandang bulu sudah pasti dijatuhkan guna menimbulkan efek jera. Kompleksitas dalam pengaturan inilah yang menjadikan hak rakyat berupa kesejahteraan bisa terjamin realisasinya.

_&_

Maya A

Gresik



SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!