Saturday, June 23, 2018

Pilkada by Money



Oleh Hanif Kristianto (Analis Politik dan Media)


  “Terima uangnya, jangan pilih calonnya”. Menjelang masa pencoblosan marak serangan fajar. Sebelum mendatangi TPS, ada ritual berbagi uang untuk mengarahkan pada salah satu calon. Hal demikian menjadi pemandangan biasa dalam kontes suksesi politik demokrasi. Pemahaman rakyat berkaitan dengan partisipasi politik masih pada sebatas coblos mencoblos. Karena sering didengungkan bahwa pilihan akan membawa dampak lima tahun ke depan. Faktanya juga tidak berkorelasi demikian.


  Di sisi lain, kecerdasan politik rakyat berupa sikap kritis dan mengkritik kebijakan yang keliru, sering diaborsi dan dibungkam. Padahal inilah sikap politik sesungguhnya yakni berupa koreksi dan pemberian solusi. Sebab politik yang demikian lebih dimaknai sebagai pengurusan urusan rakyat. Bukan kepentingan politisi untuk sekadar berebut jabatan.


  Sikap mengambil uang dari tim sukses dan mengabaikan mencoblosnya merupakan gambaran apatisme. Justru yang lebih penting yaitu rakyat meningkatkan taraf berfikir politiknya dan tidak larut dalam ‘hedonisme politik’. Jargon itu seolah-olah benar tapi sesungguhnya menjerumuskan dan mengkristalkan bahwa pilkada by money. Uang masih menjadi sumber kekuatan, sehingga politik kian menjadi komoditas bisnis. Di sinilah pertemuan kepentingan penguasa dan pengusaha.


  Money politik menjadi salah satu instrumen kegaduhan dalam setiap pemilu. Meski demikian, kecil kemungkinan dapat dijerat hukuman. Hal ini dikarenakan uang politik dan politik uang beda tipis. Kejadiannya pun senyap. Ada yang ramai di awal, di akhir menguap. Pilkada by money ini memunculkan beberapa analisis penting.


Pertama, demokrasi didesain hanya sekadar berganti orang. Berdasarkan UU tidak mengharuskan dari golongan agama tertentu, karena demokrasi tidak mengenal aturan agama. Landasan demokrasi menjunjung liberalisme. Siapa pun yang berpartisipasi dalam pencoblosan hanya menentukan perubahan sementara. Tidak ada korelasi dengan kesejahteraan dan keberpihakan pada rakyat tertentu.


Kedua, liberalisasi politik meniscayakan uang. Kekuatan modal ini menjadi jaminan keberlangsungan dan kebermanfaatan dalam pencalonan. Berdasar UU semua biaya kampanye dan pencalonan ditanggung oleh pihak yang akan maju menjadi kepala daerah atau presiden. Hal ini menjadi konsekuensi langsung dari pilihan langsung rakyat. Standar uang seolah menjadi mantra menyihir untuk memilih.


Ketiga, kekhawatiran tidak bergairahnya pemilihan. Kesunyian pilkada dan peningkatan golput menjadi pemandangan lumrah. Demi menggairahkan pemilih, maka instrumen berupa uang, kaos, pin, suvenir, sembako, dan lainnya dipilih. Hal itu memanfaatkan ketidakpahaman rakyat akan makna politik sesungguhnya. Bukankah sering terlihat, rakyat tak memahami visi-misi calon? Bukankah rakyat sering berucap,”sama saja pemimpinnya”? Di masa kampanye yang diketahui rakyat cuma joget dan hiburan, orasi tokoh kampanye sering dianggap angin lalu.


Keempat, politik by money semakin membuka kedok demokrasi. Rakyat Indonesia yang mayoritas muslim seharusnya bisa membedakan antara demokrasi dan Islam. Mencampuradukan demokrasi dengan Islam tentu berbahaya dan sikap yang fatal. Islam dalam suksesi kepemimpinan tidak mengandalkan uang. Karena jabatan dipandang sebagai ‘mitsaqon gholidzoh’ (janji yang berat) antara rakyat dengan Allah SWT. Terkait kepemimpinan kepala daerah dalam pandangan Islam dipilih langsung oleh khalifah. Tentu yang dipilih yang paling bertaqwa, amanah, dan mampu menjalankan pemerintahan di daerah.


  Bagi politisi, partai politik, dan media apakah rela membiarkan rakyat dalam kebodohan politik? Selama ini rakyat senantiasa disuguhi dengan tontonan memuakan terkait tingkah pola politisi. Harus jujur diakui, edukasi politik rakyat harus berkesinambungan tak hanya mendekati pesta pemilihan. Rakyat sudah susah, jangan lagi dipersusah dengan kebijakan yang malah menyengsarakannya.


  Sudah saatnya rakyat yang mayoritas muslim menentukan sikap politik Islamnya. Politik yang digali dari quran dan sunnah. Serta meniru metode kenabian, khulafaur rasyidin, dan khalifah sesudahnya. Umat Islam jangan mau masuk ke lubang biawak politik untuk kesekian kalinya. Kalian inilah umat terbaik. Jadi pantaskanlah dengan politik islam bermanhaj kenabian.


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!