Saturday, June 23, 2018

Pejabat dengan Gaji Fantastis, Masyarakat Menangis


Oleh : Rusdah (Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Ditengah hangatnya isu teroris dan radikalisme, masyarakat dikejutkan dengan munculnya berita mengenai Peraturan Presiden No 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi pemimpin, pejabat, dan pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada 23 Mei 2018 lalu. Tersebar informasi di masyarakat terkait jumlah gaji yang diterima para pemimpin, pejabat, maupun pegawai BPIP yang fantastis. Hingga muncul pertanyaan di benak masyarakat, apakah gaji yang fantastis tersebut sebanding dengan kinerja para angggota BPIP?

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mulanya benama Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UK PIP) yang di kepalai oleh Yudi Latief. Pada tanggal 7 Juni 2018, Presiden Jokowi resmi melantik Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah,  Yudi Latief sebagai Kepala BPIP serta jajaran pejabat lainnya yang beranggotakan Try Sutrisno, Ahmad Syafii Ma’arif, Said Aqil Siradj, Ma’ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamerk, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya. (merdeka.com)

Sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarnoputri mendapat gaji Rp 112.548.000 per bulan. Sedangkan untuk Kepala BPIP mendapat gaji sebesar Rp 76.500.000 per bulan, dan untuk anggota Dewan Pengarah BPIP mendapatkan gaji Rp 100.811.000 per bulan. Selain gaji fantastis yang di dapatkan, mereka juga akan menerima fasilitas lainnya berupa biaya perjalanan dinas. (merdeka.com)

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan bahwa gaji fantastis yang diterima oleh para pemimpin, pejabat, dan pegawai BPIP diberikan dengan pertimbangan lain seperti beratnya beban kerja  yang akan dijalankan BPIP. Hal ini termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Bab III pasal 3 dan 4 yang menyebutkan bahwa BPIP membantu presiden untuk menjaga kesatuan NKRI dengan memberikan pembinaan kepada masyarakat terkait Pancasila dari serangan ideologi lain yang mengancam persatuan dan kesatuan Negara.

Badan ini telah melakukan beberapa agenda yang mendukung program kerja BPIP, dengan di danai oleh perusahaan swasta. Salah satunya adalah acara yang diadakan tahun lalu dengan mengundang 72 tokoh berprestasi yaitu budayawan, olahragawan, seniman, dan tokoh lainnya dengan dibiayai dana sebesar Rp 7,7 miliar. Acara ini digelar dalam rangka merayakan hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-72. (detik.com)

Sebenarnya, perlukah Negara kita memiiki badan yang mampu menjaga ideologi Pancasila seperti halnya BPIP?

Kegentingan tehadap ideologi Pancasila hanyalah salah satu bagian dari ketakutan pemerintah akan tergerusnya kedudukan yang selama ini mereka rasakan. Semakin gencarnya opini masyarakat yang ingin mendirikan dan menerapkan ideologi lain menjadi salah satu kekhawatiran akan terancamnya ideologi Pancasila. Besarnya dana yang dikeluarkan untuk menggaji para petinggi Negara bukanlah sesuatu yang urgent untuk dikeluarkan pemerintah. Masih ada banyak hal yang perlu diselesaikan dan di atasi yang hingga kini menjadi permasalahan negeri. Pemerintah yang seharusnya berfokus pada pengurusan umat, kini malah beralih pada kepentingan dan kesejahteraan para pejabat.

Angka yang fantastis digadang-gadang telah melalui perhitungan analisis dari Kementerian Keuangan dengan mengalokasikan dana dari APBN. Dana APBN terkuras hanya untuk membiayai para pejabat Negara dengan gaji yang tinggi padahal hasil dari kinerja mereka belum dirasakan masyarakat secara langsung. Utang Negara yang terus bertambah dengan pokok bunga yang tak pernah lunas, apalagi pokok pinjaman utang Negara. Inilah kenyataan yang dirasakan Indonesia, pejabat mendapat gaji fantastis, namun rakyatnya sendiri menangis.

Tingginya tingkat kemiskinan, penggangguran yang tak pernah berkurang, utang Negara yang semakin bertambah, rendahnya tingkat pendidikan membuat Indonesia sulit bersaing dengan Negara lain merupakan bagian dari permasalahan negeri yang belum terselesaikan. Pengeluaran negara yang tak sebanding dengan pemasukan mungkin tak membuat pemerintah mengedepankan nasib rakyatnya. Apalagi ketika melihat gaji Dewan Pengarah BPIP yang jauh lebih tinggi dibandingkan presiden yaitu sebesar Rp 62.740.000. Seolah-olah kinerja BPIP lebih berat daripada presiden yang menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Lalu siapa sebenarnya yang lebih memberikan kontribusi yang besar untuk rakyat hingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat? 

Di sistem kapitalis seperti ini, asas manfaat merupakan pokok utama yang menjadi tolak ukur perbuatan. Jika sesuatu hal tersebut memberikan manfaat, maka mereka akan mengambilnya, begitupun sebaliknya. Kita sebagai umat muslim tak selayaknya menjadikan asas manfaat sebagai tolak ukur perbuatan. Islam adalah agama yang sempurna, Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan kita, salah satunya adalah mengatur peran Negara di dalam mengurusi urusan umat. Kesejahteraan masyarakat merupakan hal penting yang menjadi fokus pemerintah. Dana yang dimiliki Negara harus dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan kepentingan masyarakat bukan hanya kepentingan segelintir kelompok. 

Jika dana yang dikeluarkan negara untuk membayar gaji para pejabat dialokasikan untuk kepentingan masyarakat seperti membayar utang Negara, membuka lapangan pekerjaan, menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap untuk pendidikan ataupun kesehatan, maka hal itu jauh lebih bermanfaat. Sibuk memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia dan kesejahteraan rakyatnya adalah tanggungjawab Negara yang telah di atur di  dalam Islam. Pemerintah sudah selayaknya menjamin kehidupan masyarakatnya, memanfaatkan pemasukan negara secara optimal baik itu dengan membuka lapangan pekerjaan yang luas, memberikan pelatihan kepada tenaga kerja lokal, mengharuskan para kepala keluarga untuk bekerja agar bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Negara juga berperan memberdayakan orang miskin, anak yatim, janda, manula, orang cacat dan seluruh rakyat yang tidak bisa memenuhi hidupnya sendiri.

Jika aturan yang diterapkan berasal dari Allah, maka pemerintah akan memikirkan nasib umatnya dengan membuat kebijakan yang menyejahterakan rakyatnya. Dana yang dimiliki Negara tentu akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Kehidupan masyarakat akan terjamin, tidak ada yang menjadi pengangguran, menderita busung lapar ataupun melakukan tindakan kriminal demi mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, dan jumlah kemiskinanpun akan bekurang. Kebaikan dari suatu peraturan hanya akan dapat dirasakan ketika ia diterapkan ditengah-tengah masyarakat sesuai dengan tuntunan syariat Islam.














SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!