Tuesday, June 12, 2018

Noktah Korupsi di Penghujung Bulan Suci


Oleh: Arin RM, S.Si*

Korupsi, penggelapan sejumlah uang negara dalam rangka menumpuk keuntungan pribadi masih mewarnai sudut kehidupan bangsa ini. Kasusnya tak lagi cukup pada keterlibatan satu dua individu, tapi sudah mewabah menimpa banyak orang. Tak lagi dalam urusan penggelapan uang oleh karyawan di perusahaan swasta, tapi sudah menjamah hingga level instansi pemerintahan, menapaki medan parleman, bahkan berjalan pula di lembaga peradilan. Trending korupsi berhasil memasuki ranah eksekutif, legislatif, dan yudikatif sekalipun. Followernya merangkak naik dari personal hingga komunal, berjamaah dalam ketidakbenaran secara terorganisir.

Awal tahun 2018 ini ICW merilis angka kenaikan korupsi pada tahun 2017 sebanyak 576 kasus dengan kerugian negara Rp 6,5 triliun. Modus yang paling banyak digunakan dalam kasus korupsi tahun 2017 adalah penyalahgunaan anggaran sebanyak 154 kasus, disusul modus penggelembungan harga sebanyak 77 kasus, modus pungutan liar sebanyak 71 kasus, dan modus terkait suap dan gratifikasi sebanyak 44 kasus.  ICW juga menyebutkan bahwa lembaga yang tercatat paling banyak melakukan korupsi adalah pemerintahan kabupaten sebanyak 222 kasus (nasional.kompas.com, 20/02/2018). Maka, berdasarkan rilis data tersebut, tidak heran pula jika di bulan suci Ramadan sekalipun, KPK berhasil tangkap tangan Bupati Purbalingga beserta pejabat daerah dan pihak swasta lainnya (liputan6.com, 04/06/2018). Bahkan yang terbaru KPK juga tangkap tangan sejumlah kepala dinas PU dan swasta di Kota Blitar, namun memastikan belum menangkap Wali Kota Blitar maupun Bupati Tulungangung (tirto.id, 07/06/2018).

Dari peristiwa tangkap tangan di bulan suci ini, setidaknya bisa diketahui bahwa kebiasaan korupsi kian memikat. Tak “puasa” meski sedang di bulan puasa. Tentu semuanya berkaitan dengan banyak faktor. Saling memberikan peluang satu sama lain, antara penyebab, penanganan, hingga hukuman yang diberikan. Masing-masing memberi celah untuk meloloskan perbuatan maksiyat ini terus terjadi.


Pemicu Sistemis Korupsi

Jamak dikatakan jika korupsi terjadi karena perbuatan ini warisan kolonial, karena sikap pegawai yang ingin cepat kaya, karena gaji rendah, karena faktor administrasi lamban, karena belum ada perundang-undangan yang sempurna dan sebagainya. Namun, jika diperhatikan dengan seksama, kasus korupsi ini adalah salah satu efek turunan dari mahalnya proses demokrasi itu sendiri. Maka tidak heran jika virus korupsi yang menjangkiti banyak pelaku demokrasi ini juga terjadi di negara lain, bukan hanya di Indonesia. Mengapa demikian? Sebab dalam proses demokrasi, untuk mendudukkan seseorang ke kursi legislatif maupun eksekutif diperlukan dana kampanye yang sangat fantastis. Menjadi rahasia umum jika kadang biaya kampanye pencalonan melebihi seluruh jumlah gaji selama menjabat. Mau tidak mau kebutuhan dana ini harus ditutupi dengan kerja sama pemodal. Saat menjabatlah kesempatan menuntaskan seluruh pinjaman kepada pemodal. Darimana supaya bisa lebih cepat dan sekaligus dalam jumlah yang besar? Korupsi lah yang menjadi salah satu alternatifnya.

Walhasil keberadaan proses demokrasi itu sendiri secara sistemis memberikan celah lebar memicu suburnya korupsi. Ditambah lagi dengan paham kebebasan kepemilikan dan gaya hidup hedonis, lahan basah mencari uang dengan jalan korupsi semakin ramai peminat. Sebab jalan pintas ini terbukti ampuh memenuhi tuntutan gaya hidup bagi mereka yang tipis kualitas keimanan serta rapuh karakter kepribadiannya. Terlebih gaya masyarakat yang cenderung individualistik sudah mulai tak ambil pusing dengan permasalahan selain diri dan keluarganya, hatta itu merugikan keuangan negara sekalipun. Semuanya menguatkan satu sama lain sebagai penyebab trendingnya kasus korupsi. Apalagi faktor penegakan hukum terhadap koruptor yang belum semenakutkan negeri tirai bambu, maka wajar saja jika pemberantasan korupsi masih menemui banyak hambatan di berbagai sisi, minim kesadaran dan dukungan.


Formula Pemberantasan Korupsi

Semenarik dan semenjanjikan apapun gelimang harta korupsi, sejatinya setiap individu, terutama muslim tidak layak terbersit tertarik perhatian ke arah sana. Sebab, hakikat korupsi itu sendiri adalah perbuatan mengkhianati kepercayaan atas harta yang telah diberikan tanggung jawabnya kepadanya. Sehingga penyelesaiannya sangat bekaitan erat dengan ketebalan pemahamannya akan pengaturan Islam dalam memandang urusan ini. Islam dengan formula lengkapnya pertama kali melakukan pengaturan terkait penutupan total celah korupsi dengan jalan memutus pemilihan langsung kepala daerah melalui proses demokrasi. Cukuplah syariah Islam menetapkan bahwa mereka ditunjuk oleh kepala negara, lebih cepat dan hemat biaya. Namun, kepala negara ini tidak bisa dianalogkan dengan kualitas keumuman sekarang, sebab kepala negara dalam Islam adalah individu pilihan yang kualitas imannya di level super aman. Nabi dan Khulafaur Rasyidin lah acuannya. Jaminan mutu bebas dari unsur KKN, sebab OTT atas mereka langsung dari sang MahaMelihat, sang pemilik hisab.

Selebihnya syariah Islam memberikan teladan melakukan pencegahan korupsi dengan langkah: melakukan perekrutan pegawai berdasarkan profesionalitas dan integritas, bukan berbasis rekanan dan suap-suapan. Setelah mereka terjaring, negara berkewajiban membina secara intensif sekaligus memberikan teladan nyata sebagaimana masa Khalifah Umar bin Khatab. Dengan proses ini akan diperoleh SDM berdidakasi tinggi, dan layak lah mereka mendapatkan gaji dan fasilitas sepadan dari negara. Dengan kecukupan gaji dan fasilitas ini, larangan suap dan hadiah bagi aparatur negara akan sangat mudah dipatuhi. Seandainya masih ada yang tergoda korupsi, maka pasti akan berpikir dua kali dengan ditetapkanyan aktivitas penghitungan kekayaan pejabat di awal dan akhir jabatannya. Dan untuk menyukseskan langkah di atas, masyarakat akan dilibatkan guna melakukan kontrol dan muhasabah atas tindakan yang dilakukan pejabat daerahnya. Sinergis yang baik ini tentu akan meminimalkan kemaksitan berlabel korupsi. Kalaupun masih ada maka ta’zir akan dijalankan sebagai pamungkas. Hakimlah yang akan menentukan jenis dan kadarnya.

Jadi secara bertahap, formula pemberantasan korupsi Islam akan mereduksi kasus kemaksiyatan yang pasti menimbulkan kerugian ini. Dan pastinya bukan sekedar korupsi saja yang akan dilibas oleh kesempurnaan aturan Islam, semua kemaksiyatan akan dikikis tuntas. Semua orang akan nyaman menjalankan kehidupan dengan suasana iman yang menyejukkan. Terlebih di bulan suci seperti ini. Dengan menjalankan konsep Islam, tak ada lagi noktah kemaksiyatan yang memburamkan kejernihan penghambaan kepada Sang Maha Pencipta.  [Arin RM]


*freelance author, member TMC



SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!