Saturday, June 30, 2018

Kebebasan Pers dalam Belenggu Demokrasi


Oleh: Ratna Dewi Putika Sari, S.Pd, M.Pd


Kebebasan Pers Terancam

Baru-baru ini terjadi peristiwa yang menyita perhatian banyak pihak. Pasca kebijakan Jokowi yang akan memberikan rapelan hak keuangan dengan nilai yang fantastis bagi tokoh-tokoh yang ada dalam Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), muncullah berbagai reaksi di tengah masyaraka, tidak terkecuali media. Radar Bogor memuat berita dengan headline "Ongkang-Ongkang Kaki, Dapat 112 Juta". Hal ini memicu sejumlah kader PDIP menggeruduk kantor Radar Bogor karena tidak terima dengan pemberitaan tersebut.


Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Nawawi Bahrudin menyatakan, penggerudukan menggunakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota PDIP Bogor sudah melanggar hukum dan mengancam kebebasan pers. Pihaknya mengecam tindakan premanisme kader PDIP yang mengakibatkan pemukulan terhadap staf Radar Bogor, pengrusakan alat-alat kantor dan perbuatan intimidasi lainya. Nawawi mengatakan hal itu merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikategorikan perbuatan pidana yang sangat mengancam demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia. Lebih jauh lagi, sikap tersebut sangat bertentangan dengan Pancasila yang notabene Ketua Umumnya adalah sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). (Republika, 31/5/18)


Sejumlah jurnalis yang tergabung dalam organisasi menggelar aksi solidaritas terhadap Radar Bogor di Sepanjang jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta, Sabtu 2 Juni 2018. Peristiwa penggerudukan pada Rabu 30 Mei lalu, terdapat aksi pemukulan dan perusakan properti. Sementara itu, Jumat 1 Juni yang bertepatan dengan Hari Pancasila, dilakukan kembali oleh massa PDIP di kantor Radar Bogor. "Hari ini kita menggelar aksi solidaritas, kita mencoba mengingatkan teman-teman di PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) untuk menempuh cara-cara hukum dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh negara,” kata Korlap Aksi, Sasmito. Dia menyesalkan adanya tindakan persekusi dan intimidasi maupun segala bentuk kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Forum pekerja media juga menginginkan Kepolisian mengusut tuntas agar tidak terjadi kembali. (Viva, 1/6/18)


Pada Jumat (1/6) lalu, sejumlah kader dan simpatisan PDIP kembali mendatangi kantor Radar Bogor untuk memprotes masalah yang sama. Sementara itu, Forum Pekerja Media mengecam pernyataan politisi PDIP yang mengancam akan meratakan kantor Radar Bogor apabila terjadi di Jawa Tengah. Hal ini menurut mereka adalah pernyataan yang bernada kekerasan dan menimbulkan rasa tidak aman bagi pekerja media lainnya. "Ini kan pernyataan yang memicu kekerasan pada teman-teman Radar Bogor di wilayah lainnya," kata Ketua Federasi Serikat Pekerja Media (FSPM) Independen, Sasmito di lokasi aksi, Sabtu (2/6). Pernyataan tersebut, ia menambahkan, adalah pernyataan anti demokrasi kebebasan pers. Selain itu pernyataan tersebut sangat berpotensi memicu kekerasan lanjutan yang dilakukan oleh kader atau simpatisan kepada media-media yang berbeda pendapat. (Republika, 3/6/18)


Benarkah Demokrasi Menjamin Kebebasan Berpendapat? 


Media memegang peranan penting dalam memberikan informasi n edukasi yang membangun di tengah masyarakat. Media juga menjadi sarana untuk menyampaikan pendapat dan kritik terhadap pemerintah atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Dalam konsep demokrasi dinyatakan adanya jaminan bagi rakyat termasuk media untuk menyampaikan pendapat atau kritik terhadap penguasa. Nyatanya hari ini kita saksikan bahwa kenyataan tidak seindah konsep yang ditawarkan.


Hari ini, terlihat bahwa istilah kebebasan berpendapat memiliki dua sisi yang berseberangan. Hal ini tampak dari sikap penguasa dalam menyikapinya. Jika pendapat yang diutarakansesuai dengan kepentingan dan sejalan dengan kebijakan pemerintah, maka akan dibiarkan. Sebaliknya, jika pendapat yang dilontarkan adalah pendapat yang dianggap menyerang pemerintah dan partai pendukungnya maka ini dianggap tidak layak ada, tidak ada istilah kebebasan berpendapat. 


Hal yang sama juga bisa kita temui jika dikaitkan dengan kaum muslimin. Jika kaum muslimin menyuarakan pendapat atau kritik atas dasar ajaran Islam yang diyakininya, ini dianggap sebagai upaya yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam NKRI, dengan sigap aparat melakukan penyelesaian. Sebaliknya justru jika ada pihak-pihak yang menghina Islam dan ajarannya, seringkali lambat dalam proses dan tak jarang berujung pada pengabaian.


Tentu, layak kita bertanya, sebenarnya kebebasan berpendapat, termasuk di dalamnya kebebasan pers, ini untuk siapa? 


Istilah kebebasan berpendapat dan kebebasan pers dalam sistem demokrasi menjadi sesuatu yang mudah ditarik ulur sesuai kepentingan rezim yang berkuasa. Hari ini sudah lazim diketahui bahwa media tidaklah semuanya netral, dibalik sebagian besar media ada para pengusaha yang seringkali erat hubungannya dengan penguasa. Sehingga apa yang disajikan media pada masyarakat seringkali sarat kepentingan. Media kehilangan wajah aslinya, bahkan sebagian digunakan untuk mengangkat citra satu pihak dan menjatuhkan pihak lain.


Hari ini pemerintah dengan sistem demokrasinya, nyatanya gagal memberikan jaminan kebebasan berpendapat bagi masyarakat. Hal yang dirasakan justru pemerintah seolah makin anti kritik, karena setiap upaya melakukan kritik dan menyampaikan pendapat yang membangun seringkali ditanggapi dengan negatif. Alih-alih diterima, bahkan seringkali pelakunya dianggap menyerang, tak jarang dikriminalisai. Jika sudah begini, bagaimana rakyat bisa berperan dalam perbaikan negar. Padahal sebagai muslim, kita diperintahkan Allah amar ma'ruf nahyi munkar, setiap kali melihat kekeliruan, termasuk yang datang dari pemerintah, wajib bagi kita untuk meluruskan.


Islam Menjamin Hak Menyampaikan Pendapat


Dalam Islam, menyampaikan pendapat adalah hak rakyat yang dijamin oleh negara. Rakyat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat terhadap setiap kebijakan negara tanpa ada keberatan dan pencekalan. Penyampaian pendapat dalam bingkai dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar dilakukan atas dasar aqidah Islam dan ketaatan terhadap hukum-hukum syariah. Dalam penyampaian pendapat rakyat terikat hukum syara dan adab-adab Islami. 


Negara wajib merespon setiap masukan dan kritik dari rakyat sesuai dengan tuntunan syariah. Rasulullah saw dan Khulafaur Rasyidin telah memberikan teladan terbaik dalam hal ini. Rasulullah saw bersedia mengikuti pendapat Hubab bin Munzir terkait posisi pasukan dalam perang Badar karena ini termasuk strategi perang yang memerlukan pendapat ahli. Beliau juga mengikuti pendapat kaum muslimin untuk keluar dari Madinah menghadang pasukan musyrik Makkah pada perang Uhud karena berkaitan dengan keamanan kaum muslimin, meskipun berbeda dengan pendapat beliau sendiri. Beliaupun tidak mencela protes para shahabat yang menolak perjanjian Hudaibiyah, beliau hanya menyatakan jika ini sesuai perintah Allah. 


Jaminan hak menyampaikan pendapat menjadikan rakyat berperan optimal dalam urusan politik, mencegah negara melakukan kezaliman, dan menjaga agar senantiasa dalam kebaikan. Mediapun dapat berperan tanpa beban, menyampaikan kebenaran tanpa tekanan dan ketakutan. Sungguh kita rindu hidup di bawah naungan Islam, saat kebebasan pendapat bukan ilusi, namun dibingkai dengan ketentuan syar'i.



SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!