Sunday, June 10, 2018

Butuh Ketegasan Politik Luar Negeri Indonesia


Oleh: Lilik Ummu Aulia, M.Sc. (Komunitas Menulis Mojokerto_KMM)


Kunjungan Yahya Cholil Staquf ke Israel menjadi viral di media sosial. Gus Yahya merupakan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdhotul Ulama (PBNU) sekaligus merangkap anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres). Lawatannya ke Israel disebutkan karena memenuhi undangan yang dilayangkan kepadanya sebagai Sekjen PBNU oleh The Israel Council on Foreign Relations. Meski Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, Gus Yahya dijadwalkan akan menjadi pembicara dengan tema “Shifting the Geopolitical Calculus: From Conflict to Cooperation” pada Rabu, 13 Juni 2018. Rencananya, agenda tersebut akan dilaksanakan di The David Amar Worldwide North Africa Jewish Heritage Center, Jerussalem.    

Berbagai kecaman pun mengalir. Dikabarkan, pihak Palestina juga telah mengirim semacam surat protes kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia. Surat tersebut menggambarkan kekecewaan Palestina atas kunjungan yang dilakukan oleh Gus Yahya ke Israel.  Pasalnya, Indonesia adalah negeri muslim terbesar di dunia. Kedatangan Gus Yahya ke Israel bisa dimaknai dunia sebagai sebuah pengakuan. Pengakuannya terhadap Israel akan dapat dijadikan dalih untuk membenarkan tindakan yang dilakukan oleh Israel selama ini terhadap rakyat Palestina. Lebih lagi, tindakan pembantaian yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina sangat tidak manusiawi. Pembantaian ini telah memakan ribuan bahkan jutaan korban dari warga sipil. Bahkan, baru-baru ini pasukan Israel juga telah membunuh sejumlah rakyat Palestina yang melakukan demontrasi di jalur Gaza.

Derasnya kecaman dan rasa kekecewaan yang mengalir, menjadikan Gus Yahya maupun PBNU melakukan klarifikasi. PBNU mengklaim bahwa hadirnya Gus Yahya ke Israel adalah atas nama pribadi dan bukan representasi PBNU. Sementara Gus Yahya menjelaskan bahwa jadwal pidato beliau dibatalkan. Tetapi, beliau tetap di israel karena butuh bertemu dengan beberapa pihak. Beliau butuh menyampaikan pembelaan beliau terhadap Palestina dihadapan Israel. Hanya saja, berbagai alasan dan klarifikasi yang dilakukan tidak cukup mengobati kekecewaan dan kemarahan umat. Pasalnya, tindakan yang dilakukan oleh Israel selama ini sangat brutal dan biadab. Tindakan teroris Israel pun telah mendapat kecaman dari berbagai belahan negeri. Kecaman datang bukan hanya muslim, tetapi juga non muslim. Sehingga menjadi sesuatu yang tidak wajar, jika ada seorang muslim yang dengan sukarela mendatangi undangan Israel. Apapun alasannya.

Kehadiran Gus Yahya ke Israel baik atas nama anggota Watimpres, Sekjen PBNU maupun rakyat biasa (WNI) sejatinya menunjukkan kelemahan politik luar negeri Indonesia. Apalagi, data-data yang ada menunjukkan bahwa visa turis ke Israel ternyata selama ini legal. Padahal, Indonesia secara resmi tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Indonesia, sebagai negeri muslim terbesar di dunia ternyata belum mampu mengambil posisi yang tegas di hadapan teroris Israel. Indonesia, sebagai negeri muslim terbesar, ternyata belum mampu melakukan pembelaan terhadap rakyat Palestina yang tertindas. Sekalipun hanya dengan bersikap say no to Israel.        

 Politik luar negeri Indonesia dikatakan sebagai politik luar negeri bebas aktif. Bebas menentukan sikap dengan siapa dan negara mana Indonesia akan berkerjasama maupun menjalin hubungan. Serta aktif berpartisipasi dalam perdamaian dan kesejahteraan dunia. Hanya saja, kata ‘bebas’ ini butuh ditafsirkan dengan jelas dan tepat. Sehingga, bebasnya Indonesia menjalin hubungan luar negeri dengan negara manapun tetap merujuk kepada UUD 1945 dan tidak mencederai bangsa ini. Sangat jelas termaktub dalam muqaddimah (pembukaan) UUD 1945 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan segala bentuk penjajahan harus dihapuskan di muka bumi. Israel adalah penjajah. Kolonialismenya terhadap Palestina telah membunuh jutaan nyawa tanpa belas kasih. Sehingga, Indonesia harusnya mengambil sikap yang tegas. Tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Tidak ada kerjasama dengan Israel. Tidak ada hubungan dengan Israel dalam bentuk apapun baik oleh penguasanya maupun warga negaranya.

Jika kita merujuk kepada Islam, maka kita akan menemukan bahwa arah politik luar negeri yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sangat jelas. Sama sekali tidak ada kesamaran. Memudahkan bagi siapa saja untuk mengikutinya dan mengambil langkah dalam setiap keputusan. Dalam hubungannya dengan negara muharriban fi’lan (negara yang secara nyata-nyata memusuhi Islam, seperti Israel), Rasulullah mengajarkan bahwa tidak ada hubungan dengan mereka secara totalitas. Tidak hubungan diplomatik. Tidak hubungan perdagangan maupun jenis hubungan yang lain. Rasulullah pun juga melarang warga negaranya untuk menjalin hubungan dengan negara muharriban fi’lan tersebut. Sanksi yang tegas akan diberikan kepada siapa pun yang melanggar kebijakan tersebut. Pasalnya, Negara muharriban fi’lan secara nyata-nyata memusuhi Islam dan kaum muslimin. Mereka dengan rela hati akan membantai ummat Islam tanpa toleransi dan tanpa rasa iba. Sehingga, tidak ada sedikitpun kemaslahatan yang akan diperoleh kaum muslim ketika melakukan hubungan kerjasama dengan mereka.   

Semoga Indonesia mampu mencotoh politik luar negeri yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad. Mampu bersikap tegas terhadap Israel. Mampu mengambil posisi yang tepat ketika berhadap dengan Israel. Lebih dari itu, mampu bersikap tegas untuk berdiri dan berhadapan dengan negara manapun. Semata-mata untuk kemaslahatan bangsa dan negara ini. 


Wallahua’alam bish showab




SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!