Saturday, May 26, 2018

Menggagas Negara Berketahan Pangan


Oleh : Ummu Hanif – Gresik


Hingga memasuki Ramadan, harga beras di beberapa lokasi masih di atas harga eceran tertinggi. Pemerintah pun berencana memasok beras impor lagi sebanyak 500.000 ton untuk menambah pasokan dan menekan harga. Untuk itu, Menteri Perdagangan menerbitkan izin impor beras 1 juta ton, dan katanya hal itu sudah disepakati Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Pertanian, Menteri BUMN, dan eks Direktur Utama Perum Bulog (CNN, 24/5/2018)


Di sisi lain, menurut Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, tingginya harga beras karena ada permainan di rantai distribusi. Bahkan, dia mengaku sudah memiliki peta permainan beras di tanah air. Meski memiliki peta permainan beras, dia tidak bisa bertindak karena kegiatan tersebut bukan wewenang Bulog. (detik.com, 23/5/2018)


Demikianlah, memang dalam sistem kapitalis memungkinkan akan terjadi perbedaan pandangan mengenai kondisi ketahanan pangan negara. Hal ini berawal dari definisi yang mereka pakai dalam memaknai ketahanan pangan serta ketersediaan pangan. Ketersedian pangan menurut kapitalis adalah ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup aman dan bergizi untuk semua orang dalam suatu negara baik yang berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan pangan maupun bantuan pangan. Ketersedian pangan dalam hal ini lebih serng dilihat secara makro.  Jika stok memadai dibandingkan tingkat kebutuhan secara makro maka ketersediaan pangan dianggap cukup.  Masalah distribusi dan bisa diakses oleh tiap individu atau tidak, itu tidak jadi perhatian. 


Disamping itu dengan filosofi kebebasan ala kapitalis maka penyediaan pangan itu harus diberikan kepada swasta secara bebas.  Keserdiaan pangan yang ditempuh pada sistem kapitalis ini tidak membatasi pelaku penjamin ketersedian pangan oleh negara. Hal itu memungkinkan pihak-pihak lain di luar Negara (swasta dalam negeri dan luar negeri) bisa mengambil andil yang sangat besar.  Akibatnya terjadilah monopoli bahan pangan, menumpuknya kendali supply pangan pada sekelompok orang, serta impor yang menyebabkan ketergantungan kepada Negara lain. 


Begitu pula akses pangan bukanlah berarti jaminan bagi setiap induvidu bisa mendapatkan kebutuhan pangannya. Melainkan bagaimana masyrakat mampu memenuhi kebutuhannya dengan memproduksi sendiri, membeli, ataupun mendapat bantuan agar bisa membeli.  Jadi distribusi yang menentukan akses pangan itu tetap berdasarkan mekanisme harga sebagaimana doktrin ekonomi kapitalis. Pada faktanya sangat sering kita temukan stok pangan melimpah tapi banyak orang tidak bisa mengaksesnya, dikarenakan mereka tidak punya uang untuk membeli, apalagi ketika stok pangan kurang sehingga harga pangan melambung.  Ketika kondisi stok pangan tidak mencukupi, mereka tidak memiliki modal untuk memproduksi sendiri atau mereka tidak punya kesempatan untuk ikut dalam proses produksi, kalaupun mereka bisa memproduksi mereka tidak memiliki akses untuk memasarkan produksinya atau kalah saing dengan produsen yang lebih besar. Sehingga pada sistem ini tidak ada jaminan bagi setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok pangannya.


Sementara itu, jika kita bandingkan dengan ketahanan pangan dalam sistem Islam, sangat berbeda jauh. Karena ketahanan pangan dalam islam tidak terlepas dari sistem politik Islam. Politik ekonomi Islam yaitu jaminan pemenuhan semua kebutuhan primer (kebutuhan pokok bagi individu dan kebutuhan dasar bagi masyarakat) setiap orang individu per individu secara menyeluruh, berikut jaminan kemungkinan bagi setiap orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya, sesuai dengan kadar kesanggupannya sebagai individu yang hidup dalam masyarakat yang memiliki gaya hidup tertentu.


Terpenuhinya kebutuhan pokok akan pangan bagi tiap individu ini akan menentukan ketahanan pangan negara.  Selain itu, ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan yang dibutuhkan oleh rakyat besar pengaruhnya terhadap kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia.  Hal itu berpengaruh pada kemampuan, kekuatan dan stabilitas negara itu sendiri.  Juga mempengaruhi tingkat kemajuan, daya saing dan kemampuan negara untuk memimpin dunia. 


Lebih dari itu, negara harus memiliki kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok dan pangan utama dari daam negeri.  Sebab jika pangan pokok dan pangan utama berkaitan dengan hidup rakyat banyak tergantung pada negara lain melalui impor hal itu bisa membuat nasib negar tergadai pada negara lain.  Ketergantungan pada impor bisa membuka jalan pengaruh asing terhadap politik, kestabilan dan sikap negara.  Ketergantungan pada impr juga berpengaruh pada stabilitas ekonomi dan moneter, bahkan bisa menjadi pemicu krisis.  Akibatnya stabilitas dan ketahanan negara bahkan eksistens negara sebagai negara yang independen, secara keseluruhan bisa menjadi taruhan.


Karena itu impor pangan haruslah tidak terus menerus, dan tidak boleh dijadikan sandaran penyediaan pangan dalam negeri, sebab hal itu akan menyebabkan ketergantungan kepada negara lain.  Jika itu terjadi, hal itu membuka jalan bagi negara lain itu untuk mengintervensi bahkan mengontrol Negara baik secara langsung maupun tidak langsung.  


Adapun semua kebijakan dan straetegi itu hanya akan bisa berjalan dengan baik jika didukung oleh kepemimpinan yang baik dalam sistem kenegaraan yang bisa terjamin adanya keterpaduan antar sektor, bukan malah terjadi ego antar sektor ditengah kepemimpinan yang lemah seperti saat ini.  Wallâh a’lam bi ash-shawâb. 



SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!