Saturday, May 26, 2018

Fenomena Hakim Tanpa Pengadilan


Oleh : Ummu Aqeela ( Pemerhati Medsos )


Runtutan peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini yang diawali dari tragedi  bom bunuh diri di Surabaya pada 13/05/2018 menyebabkan berbagai  peristiwa susulan yang menyertainya. Akibat insiden tersebut sejumlah pejabat negara, termasuk Presiden Joko Widodo, telah mendesak DPR untuk segera menuntaskan pembahasan rancangan undang-undang terorisme (RUU Terorisme) menyusul serangkaian aksi dan serangan teror di Mako Brimob Jakarta, Cianjur, dan Surabaya.


Kapolri Jenderal Tito Karnavian berpendapat RUU yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 itu sudah genting karena dengan payung hukum baru maka Polri dapat melakukan penindakan yang lebih luas.


Penindakan itu di antaranya adalah pihak berwenang dapat menetapkan organisasi seperti Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) sebagai organisasi teroris tanpa harus menunggu aksi-aksi dari mereka sebelum bisa ditindak.


"Dan setelah itu ada pasal yang menyebutkan bahwa siapa pun yang bergabung dalam organisasi teroris ini dapat dilakukan proses pidana. Itu akan lebih mudah bagi kita," tegas Tito Karnavian. ( BBC News 15/05/2017 )



Dan Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) menjadi undang-undang. Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (25/5/2018).


Pengesahan berjalan mulus tanpa ada interupsi dari anggota dewan. Adapun definisi tersebut berbunyi, terorisme dalam RUU tersebut adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Perbuatan yang bisa digolongkan pidana terorisme menurut UU yang baru ini antara lain:


Merekrut orang untuk jadi anggota korporasi atau organisasi terorisme


Sengaja mengikuti pelatihan militer atau paramiliter di dalam dan luar negeri, dengan maksud merencanakan, atau mempersiapkan, atau melakukan serangan teror


Menampung atau mengirim orang terkait serangan teror



Mengumpulkan atau menyebarluaskan dokumen untuk digunakan dalam pelatihan teror



Memiliki hubungan dengan kelompok yang dengan sengaja menghasut untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan.

( Tribun News.com 26/05/2018 )



Entah kemenangan untuk siapa ketika RUU ini sudah disahkan atau bahkan hanya terkesan melegalitaskan segala tindakan yang akan dilakukan terhadap tersangka atau terduga teroris tanpa ada pengadilan dan pembuktian. Dan ini pun akan berdampak bagi masyarakat, masyarakat seolah digiring menjadi seorang Hakim Tanpa Pengadilan. Memegang palu dan memvonis siapapun yang dianggap mencurigakan terlepas kecurigaan itu terbukti salah ataupun benar. Dan framing seperti ini sudah mulai terasa. Kajian-kajian rutin yang biasa dilakukan sudah mulai dicurigai dan dimasalahkan. Sampai-sampai ada beberapa yang mulai mengundurkan diri ikut kajian Islam karena takut akan dicap di golongan yang salah. Rasa takut masyarakat akan Islam itu sendiri sudah mulai dibangun dan disebarkan.




Begitulah ketika rasa takut yang kita tanam tidak dilandaskan akan keta'atan kita kepada Allah. Padahal Dalam Islam Allah SWT adalah Sumber Hukum dan Pembuat Hukum menjadikan hukum-Nya sebagai satu-satunya pedoman dalam kehidupan.


Apabila seorang hamba menjadikan selain Allah sebagai sumber  hukum, maka berarti dia telah menjadikan hukum tersebut sebagai tandingan hukum Allah. Padahal yang demikian itu sama saja dengan menyekutukan-Nya. 


Dan ketika hukum Allah yang kita terapkan maka hasilnya pasti adil bagi kita karena Dialah seadil-adilnya Hakim. Seperti dalam firmannya Surat at Tin ayat 8:

 “Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya?”


 Artinya Dia adalah hakim yang paling adil di antara hakim-hakim yang adil lainnya.    



Wallahu'alam Bishowab. 


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!