Wednesday, May 30, 2018

Beras Sachet : Jungkir Balik Kebijakan Neolib


Oleh : Silvia Rahma, S.EI ( Pengamat Ekonomi, Muslimah Peduli Negri )


Ramadhan sudah memasuki pertengahan, artinya tak lama lagi akan meninggalkan kita. Berbagai persiapan menyambut hari kemenangan umat Islam sudah semakin terlihat. Namun, tak menampik jika semakin hari kebijakan pemerintah untuk rakyat semakin berat. Walhasil, rakyat semakin terpuruk menuju penghujung Ramadhan.


Setelah ramai kebijakan impor beras, Publik kembali lagi dikagetkan dengan wacana Badan Urusan Logistik (Bulog) yang mempersiapkan produk baru dari merek dagang KITA milik mereka. Produk baru yang sedang dipersiapkan tersebut adalah beras sachet atau beras dalam kemasan 200 gram yang akan dibandrol 2.500 rupiah. Dengan alasan demi mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan beras secara murah dan praktis ( Tribun Jakarta 24/05/2018).


Tidak bisa dipungkiri bahwasanya beras telah menjadi sumber makanan rakyat Indonesia. Dalam keadaan apapun pastinya rakyat akan berupaya untuk membeli berapapun harganya. Meski banyak kasus juga realita dimasyaraat yang tidak mampu membeli karna ketidakmampuanya dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sekat kapitalisme semakin tak terbendung lagi. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.


Dalam era penerapan ekonomi kapitalisme sekarang ini, pastinya adalah peluang yang sangat memukau. Kebutuhan akan beras yang terus-menerus akan menjadi pemetik keuntungan bagi segelintir orang yang mempunyai kapital. Begitu pula bagi pemerintah yang menjadikan kapitalisme menjadi landasan dalam pengaturan kebijakanya. Paradigma dalam pengaturan kepada rakyatnya tak lagi riayah ( pengurusan langsung ) kepada rakyatnya. Tapi lebih kepada menjadi regulator ( perantara ) antara para investor dan rakyatnya. 


Termasuk dalam hal kebijakan wacana beras kemasan 200 gram ( sachet ). Secara kasat mata bisa dihitung, bahwasanya kebijakan beras kemasan ini jelas memberikan keuntungan yang lebih jka dibandingkan dengan beras non kemasan 200 gram. Dengan kemasan beras terhitung 12.500 rupiah perkilogramnya. Padahal beras non kemasan 200 gram bisa dibeli 9000 rupiah perkilogramnya. Hal ini juga mematahkan bahwa kebijakan beras kemasan 200 gram jelas bukan mendapatan beras dengan harga murah, tapi sebaliknya justru menjadikan beras semakin mahal. Bisa kita bayangkan bagamana repotnya seorang ibu yang anggota keluarganya banyak harus beli dan masak berkali-kali dalam satu hari. Ini juga mematahkan alasan efisien dari kemasan sachet. Sekali lagi bahwa sistem kapitalisme akan senantiasa menghadirkan rezim neolib yang senantiasa mengedepankan keuntungan materi dalam setiap aktivitasnya.


Senada dengan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Wawan Ervianto mengaku tak menampik bahwa rezim neoliberalisme tampak tengah dipraktikkan presiden Jokowi. Dirinya menegaskan, semua kebijakan ekonomi Jokowi dinilai tak ada satupun yang berpihak pada rakyat. Sebaliknya perlakukan istimewa diberikan pemerintah kepada para investor asing ( Nusantara News )


Sistem ekonomi kapitalisme hanya bertumpu pada aspek produksi dan pertumbuhan sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah barang dan jasa. Inilah dasar mengapa sistem ekonomi Kapitalis menitik beratkan pada peningkatkan produksi nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya seringkali justru mengabaikan aspek distribusi dan kesejahteraan masyarakat banyak. Hal ini nampak berbagai kebijakan yang sangat berpihak pada para konglomerat dan “mengorbankan” rakyat kecil. Hal ini kerena pertumbuhan yang tinggi dengan mudah dapat dicapai dengan jalan ekonomi konglomerasi dan sulit ditempuh dengan mengandalkan ekonomi kecil dan menengah.  


Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi Islam menetapkan bahwa problematika ekonomi terjadi jika tidak terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat. Kebutuhan manusia ada yang merupakan kebutuhan pokok (al hajat al asasiyah) dan ada kebutuhan yang sifatnya pelengkap (al hajat al kamaliyat) yakni berupa kebutuhan sekunder dan tersier.


Kebutuhan pokok (primer) dalam pandangan Islam mencakup kebutuhan terhadap barang berupa pangan, sandang dan papan serta kebutuhan terhadap jasa berupa keamanan, pendidikan dan kesehatan. Sistem ekonomi Islam menjamin tercapainya pemenuhan seluruh kebutuhan pokok (primer) setiap warga negara Islam secara menyeluruh baik kebutuhan yang berupa barang maupun jasa.


Barang-barang berupa pangan, sandang dan papan (perumahan) adalah kebutuhan pokok (primer) manusia yang harus dipenuhi. Tidak seorangpun yang dapat melepaskan diri dari kebutuhan tersebut. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa ketiga kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan pokok adalah nash-nash yang berkenaan dengan pangan, sandang dan papan (perumahan). Allah SWT berfirman : 

“Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik…” (QS. Al-Baqarah :233)


Islam menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap orang baik pangan, sandang dan papan. Mekanismenya adalah: Pertama, memerintahkan setiap kepala keluarga bekerja (QS 62: 10) demi memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Islam telah menjadikan hukum mencari rezeki tersebut adalah fardhu (QS 2: 233). Gabungan kemaslahatan di dunia dan pahala di akhirat itu menjadi dorongan besar untuk bekerja. Kedua, mewajibkan negara untuk menciptakan lapangan kerja bagi rakyatnya. Ketiga, mewajibkan ahli waris dan kerabat yang mampu untuk memberi nafkah yang tidak mampu (QS 2: 233). Keempat, jika ada orang yang tidak mampu, sementara kerabat dan ahli warisnya tidak ada atau tidak mampu menanggung nafkahnya, maka nafkahnya menjadi kewajiban negara (Baitul Mal). Dalam hal ini, negara bisa menggunakan harta milik negara, harta milik umum, juga harta zakat. Bahkan jika masih kurang, negara bisa menetapkan kewajiban pajak bagi orang yang kaya.


Islam juga menetapkan kebutuhan pokok berupa pelayanan yaitu pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Ketiganya juga harus dijamin oleh negara. Pemenuhan atas ketiga pelayanan itu (pendidikan, kesehatan dan keamanan) bagi seluruh masyarakat tanpa kecuali langsung menjadi kewajiban negara. Memberikan jaminan atas semua itu dan juga semua pelayanan kepada rakyat, tentu membutuhkan dana yang besar. Untuk itu syariah telah mengatur pengelolaan keuangan negara (APBN) secara rinci. 


Demikian juga dengan kebutuhan jasa berupa keamanan, kesehatan dan pendidikan. Ketiganya merupakan kebutuhan jasa asasi dan harus dikecap oleh manusia dalam hidupnya. Dijadikannya keamanan sebagai salah satu kebutuhan terhadap jasa yang pokok mudah dipahami, sebab tidak mungkin setiap orang dapat menjalankan seluruh aktivitasnya terutama aktivitas yang wajib seperti kewajiban ibadah, kewajiban bekerja, kewajiban bermuamalat secara Islami termasuk menjalankan aktivitas pemerintahan sesuai dengan ketentuan Islam tanpa adanya keamanan yang menjamin pelaksanaannya. Untuk dapat melaksanakan semua ini, maka haruslah ada jaminan keamanan bagi setiap warga negara.


Demikian pula dengan kesehatan, tidak mungkin setiap manusia dapat menjalani berbagai aktivitas sehari-hari tanpa di mempunyai kesehatan yang cukup untuk melaksanakannya. Karena kesehatan juga termasuk ke dalam kebutuhan jasa yang pokok yang harus dipenuhi setiap manusia. Suatu ketika Amirul Mukminin, Umar bin Khathab ra. memasuki sebuah masjid di luar waktu shalat lima waktu. Didapatinya ada dua orang yang sedang berdoa kepada Allah SWT. Umar ra lalu bertanya :


“Apa yang sedang kalian kejakan, sedangkan orang-orang di sana kini sedang sibuk bekerja?, Mereka menjawab :“Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah SWT.” Mendengar jawaban tersebut, maka marahlah Umar ra, seraya berkata :“Kalian adalah orang-orang yang malas bekerja, padahal kalian tahu bahwa langit tidak akan menurunkan hujan emas dan perak.” Kemudian Umar ra. mengusir mereka dari mesjid namun memberi mereka setakar biji-bijian. Beliau katakan kepada mereka :“Tanamlah dan bertawakallah kepada Allah.”


Dari sinilah, maka para ulama menyatakan bahwa wajib pemerintah memberikan sarana-sarana pekerjaan kepada para pencari kerja. Menciptakan lapangan kerja adalah kewajiban negara dan merupakan bagian tanggung jawabnya terhadap pemeliharaan dan pengaturan urusan rakyat. Itulah kewajiban yang telah ditetapkan secara syar’iy, dan telah diterapkan oleh para pemimpin Negara Islam (Khilafah Islamiyyah), terutama di masa-masa kejayaan dan kecemerlangan penerapan Islam dalam kehidupan.



SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!