Thursday, May 24, 2018

ADA BILIK ASMARA DI LAPAS RAJABASA, ADA NARKOBA DI LAPAS KALIANDA


Oleh: Deasy Rosnawati, S.T.P



TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Mantan Kapolsek Cipondoh, Bayu Suseno, membongkar kabar adanya ‘bilik asmara’ di sebuah Lembaga pemasyarakatan (Lapas/LP).


Berdasarkan unggahannya di Twitter dan Facebook, sabtu (28/4/2018), napi bebas menyewa bilik asmara tersebut. [http://lampung.tribunnews.com/2018/04/29/Polisi-ini-bongkar-borok-di-lapas-rajabasa-oknum-sipir-sewakan-bilik-bercinta-dengan-tarif-segini]


Radarlampung.co.id – penangkapan empat orang tersangka peredaran narkoba melibatkan satu oknum polisi dan satu oknum pegawai sipir alembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kalianda, Lampung Selatan. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung sudah mendapat informasi, bahwa ada pengiriman narkoba dalam jumlah cukup akan dikirim ke Lapas yang ada di Lampung. [https://radarlampung.co.id/sabu-4-kg-dari-aceh-dimasukkan-sipir-ke-lapas-pukul-02-00-dinihari]


KOMENTAR


Dua berita mengagetkan datang dari lapas di provinsi Lampung. Pertama, berita di akhir April 2018 tentang adanya bilik asmara di Lapas Rajabasa. Kedua, berita di awal Mei 2018 tentang peredaran narkoba di Lapas Kalianda.


Dua berita ini secara tidak langsung menjadi bukti bahwa penjara bukanlah sanksi hukum yang efektif. Penjara sama sekali tidak membuat jera pelaku kejahatan. Jangankan membuat jera, penjara malah menjadi tempat dilakukannya kejahatan-kejahatan yang lain. 


Padahal, dalam masyarakat yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), sanksi hukum yang menjadi andalan untuk menghentikan kejahatan, memberi rasa aman dan menciptakan keadilan didominasi oleh sanksi penjara dan denda. Sebab dua sanksi inilah yang paling sejalan dengan konsep HAM.


Sementara itu, hukuman mati meski tercantum dalam KUHP sebagai salah satu ancaman hukuman untuk kejahatan yang sangat serius, akan tetapi pada kenyataannya sangat jarang dijatuhkan, karena alasan HAM.


Berikut gambaran sanksi penjara dalam sistem sekarang. Pembunuhan misalnya, ancaman sanksinya berdasarkan pasal 338 KUHP maksimal 15 tahun penjara. Sementara pembunuhan berencana, ancaman hukumnya penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun atau hukuman mati. Lalu, ibu yang membunuh bayinya secara terencana hanya terancam hukuman maksimal 9 tahun. Dst.


Lalu untuk pelaku impor, ekspor dan penyalur narkoba, ancaman hukumnya penjara mulai dari 3 tahun hingga 5 tahun dan denda mulai dari 5 miliar rupiah hingga 10 miliar rupiah. Sementara pengguna narkoba, meski positif dari tes urinnya, bila saat ia ditangkap tidak terbukti membawa narkoba atau membawa narkoba dalam jumlah kecil yaitu dibawah 0,5 gram; maka ia tidak terjerat hukum sama sekali. Ia hanya diharuskan melakukan rehabilitasi.


Inilah gambaran sanksi hukum yang berlaku di negeri ini. Sebuah sanksi yang menjunjung tinggi HAM para pelaku kejahatan, namun disisi lain melanggar HAM para korban kejahatan, berupa tidak diperolehnya keadilan. Bahkan sanksi tersebut tak bisa dipungkiri, melanggar HAM masyarakat secara umum dalam menikmati hak keamanan. Karena ketika sebuah sanksi sama sekali tidak menjerakan, dan tidak menimbulkan efek takut bagi calon pelaku kejahatan berikutnya, maka kejahatan akan terus tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat. Akibatnya, masyarakat kehilangan hak mereka dalam menikmati keamanan.


Kondisi ini tidak akan terjadi ketika kita menyerahkan kepada Allah, penentuan sanksi atas pelanggaran dan kejahatan. Dalam Islam, kita akan temukan tiga katagori sanksi.


Pertama, hudud yang bermakna batas. Adalah sanksi untuk pelanggaran tertentu yang telah ditentukan hukumannya disisi Allah, tanpa ada sedikit pun pertimbangan manusia. 


Perkara-perkara hudud adalah mencuri dengan kadar minimal seperempat dinar (1 dinar = 4,25 gram emas) dihukumi potong tangan. Berzina dihukumi rajam bagi muhson (yang telah menikah) dan cambuk 100 kali bagi ghoiru mukhson (yang belum menikah). Peminum khamr dicambuk 80 kali. Homoseksual dibunuh. Murtad, wajib diingatkan selama 3 hari, bila tetap membangkang maka dibunuh. Menuduh orang lain berzina tanpa mampu mendatangkan 4 orang saksi, sang penuduh akan dijatuhi 80 kali cambukan. Dan perkara terakhir adalah hirobah (pembegal), sanksinya dibunuh atau disalib atau dipotong tangan kanan dan kiri secara bersilang atau diusir.


Kedua, Jinayat yang bermakna penganiayaan atas badan. Ketentuan hukumnya qishash yaitu balasan setimpal. Seorang pembunuh, sanksinya dibunuh. Seorang yang melukai anggota badan, sanksinya dilukai anggota badan yang sama dst.


Dalam perkara jinayat, korban atau keluarga korban memiliki hak memaafkan. Namun pemaafan tersebut harus dibalas dengan diyat (denda). Seorang pembunuh yang disengaja misalnya, bila dima’afkan, wajib membayar diyat berupa 100 ekor unta dengan 40 ekor diantaranya sedang hamil. Atau seorang penganiaya yang merontokkan gigi seseorang, bila dimaafkan, maka wajib baginya membayar diyat berupa 5 ekor unta pada setiap gigi yang dirontokkan tersebut. Dst.


Ketiga, Ta’zir yang bermakna hukuman edukatif. Diberlakukan bagi pelanggaran apa pun yang selain hudud dan jinayat. Kadar hukuman, ditentukan berdasarkan ijtihad khalifah.


Keistimewaan sanksi dalam islam adalah bahwa sanksi-sanksi ini ketentuannya datang dari Allah, kepastian hukumnya jelas. Hingga sulit bagi seorang hakim untuk menyalahi, sekaligus mudah bagi siapa pun rakyat untuk mengoreksi.


Keistimewaan berikutnya, sanksi ini bersifat jawabir, yaitu sebagai penebus dosa pelaku. Tak mengherankan, bila pelaku pelanggaran dan kejahatan, akan dengan suka rela mendatangi hukuman. Sebagaimana yang dilakukan al-Ghomodiyah, seorang wanita yang mendatangi Rasul, mengaku telah berzina dan meminta agar Rasulullah SAW mensucikannya dengan menjatuhkan hukum rajam terhadapnya.


Keistimewaan ketiga, sanksi ini bersifat zawajir, yaitu pencegah. Allah sendiri yang menyebutkan dalam alqur’an surat al-Baqarah (2) ayat 179, “Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”

Artinya, ketika seseorang melakukan tindakan jinayat berupa pembunuhan, lalu ia dibunuh, maka orang-orang setelahnya, akan takut melakukan kejahatan membunuh. Hingga kelangsungan hidup masyarakat terjamin.


Inilah ragam sanksi dalam Islam yang sangat efektif menghilangkan berbagai pelanggaran dan kejahatan. Inilah hukum yang berpihak pada korban, berpihak pada pelaku dan dan berpihak pada masyarakat secara bersamaan. Ia memberi keadilan bagi korban dan keluarga korban, menjadi penebus dosa atas pelanggaran dan kejahatan bagi pelaku, sekaligus menimbulkan rasa ngeri, hingga orang yang berniat melakukan kejahatan akan mengurungkan niatnya.


Ketika penjara terbukti tidak mampu menjadi solusi untuk menghilangkan kejahatan dan menciptakan rasa aman, sementara disisi yang lain, tergambar bahwa hilangnya kejahatan dan terciptanya rasa aman hanya datang dari islam, maka keraguan apa lagi yang menghalangi kita untuk segera mengambil Islam?


Wallahua’lam




SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!