Saturday, March 24, 2018

Sisi Lain Dari Student Loan

Oleh: Dwi Rahayuningsih, S.Si (praktisi Pendidikan)



Saat ini pemerintah sedang mengusulkan adanya pinjaman Pendidikan dalam bentuk ‘student loan’. Ide ini dimunculkan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan petinggi-petinggi perbankan Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/3/2018) lalu. Hal ini dilakukan karena Presiden Jokowi melihat Amerika Serikat yang telah melakukan kredit Pendidikan. Di AS, total pinjaman kartu kredit mencapai 800 milyar dollar As. Dan khusus untuk kredit Pendidikan jauh lebih besar, yaitu mencapi 1,3 trilyun dollar As.



Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan (Menristek) Muhammad Nasir juga mengatakan bahwa program dtudent loan sudah pernah diterapkan pada tahun 1980-an. Bahkan beliau sendiri pernah ikut program tersebut. Namun dulu student loan tidak menerapkan sistem bunga meski kecil, dan akan dibayar setelah bekerja. Disisi lain, pihak bank sendiri mengatakan juga mengalokasikan kredit Pendidikan melalui Kredit Tanpa Agunan (KTA). 


Sekilas ide tersebut terlihat membantu warga tidak mampu yang ingin mengenyam Pendidikan tinggi. Bisa melanjutkan Pendidikan tinggi tanpa harus berfikir tentang mahalnya biaya Pendidikan. Di awal pinjaman ini memang sangat membantu, namun jika diakumulasikan dari awal meminjam hingga lulus berapa pinjaman yang harus dikembalikan berikut bunganya? Itupun jika bisa langsung bekerja, jika tidak? Mengingat banyaknya pengangguran intelektual di negeri ini, tidak menutup kemungkinan pada saat lulus nanti banyak mahasiswa yang tidak langsung bekerja dan tidak sanggup mengembalikan pinjamannya.


Pendidikan tinggi sebaiknya menjadi hal mendasar yang harus difasilitasi oleh pemerintah. Karena dari kampus-kampus inilah akan dicetak generasi berkualitas dengan bidang keilmuan masing-masing. semakin banyak masyarakat yang cerdas maka ini akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang selama ini dianggap ‘belum mampu menjalankan proyek milyaran’ oleh pemerintah. 
Prinsip dasar penerapan Pendidikan tinggi harus sesuai dengan ketentuan sang Pencipta manusia, Allah SWT. Sebagaiman pernah diterapkan pada masa kekhilafahan Islam. 


Pertama, pelayanan Pendidikan harus bebas dari unsur komersial. Artinya negara berkewajiban mempermudah akses Pendidikan gratis dan berkualitas bagi seluruh warganya tanpa kecuali. Hal ini sesuai dengan prinsisp Islam yang mewajibkan setiap muslim untuk menuntut ilmu. Dengan demikian, negara akan memperoleh generasi yang cerdas dan berkualitas dalam jumlah yang memadai. Tidak akan mudah untuk dijajah dan dibodohi oleh negara lain, serta menjadi negara yang mandiri dan tidak bergantung kepada negara lain. Khususnya dalam hal sumber daya manusia.



Kedua, strategi pelayanan Pendidikan harus memenuhi 3 aspek. Yakni kesederhanaan aturan, kecepatan pelayanan dan dilaksanakan oleh pihak yang mampu dan professional. Artinya negara tidak boleh mempersulit warganya untuk memperoleh akses Pendidikan apapun kondisinya. 
Ketiga, pemerintah wajib mengalokasikan dana khusus untuk Pendidikan dalam jumlah yang memadai. Sehingga Pendidikan bisa diperoleh secara gratis dan berkualitas bagi seluruh warga negara. Selain itu pengelolaan anggaran Pendidikan ini harus dilakukan dengan penuh amanah dan tanggung jawab. Tidak boleh boros dan dikorupsi. 


Dalam Islam, pemerintah dan rakyat memiliki hubungan pengurusan dan tanggung jawab. Bukan hubungan sebagai penjual dan pembeli seperti dalam system kapitalis saat ini. Pemerintah menyediakan dan rakyat membayar untuk bisa menggunakan. 
“Imam (Khalifah/ kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya.” ( HR. Al Bukhari dan Muslim)


Sumber pendanaan Pendidikan ini bisa diperoleh negara dari pemasukan harta negara melalui pengelolan sumber daya alam yang dimiliki. Seperti, hasil tambang mineral, migas, hutan, laut, dll. Rasulullah saw bersabda:
“Kaum muslim bersekutu dalam tiga hal, padang rumput, air, dana api (energi).” (HR. Abu DAwud dan Ibnu Majah) 


Sebagai bentuk ri’ayah ( pengurusan ) pemerintah terhadap rakyatnya salah satunya dengan mengatur sistem Pendidikan berdasarkan Akidah Islam. Karena tujuan Pendidikan dalam Islam adalah untuk membentuk kepribadian Islami (syaksiyah Islamiyah) bagi individu muslim serta membekali ilmu pengetahuan yang menyangkut urusan kehidupan. Sehingga kurikulum Pendidikan yang diterapkan harus memenuhi 3 komponen: pembentukan kepribadian Islam, penguasaan tsaqafah Islam, dan penguasaan ilmu kehidupan (iptek, keahlian, dan keterampilan). 


Jadi, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menerapkan student loan bagi rakyat. Pasalnya hal ini hanya akan membebani para mahasiswa dan menjadikan mereka menjadi pribadi yang suka ‘ngutang’. Padahal negara sendiri sudah memiliki hutang yang tembuh 4000 T, jangan sampai rakyatnya juga menjadi ‘pengutang’. Kebiasan berhutang ini harus dihentikan jika ingin menjadi negara yang mandiri dan berkekuatan di mata negara lain. Agar apa yang dikatakan oleh negara-negara lain bahwa ‘Indonesia akan bubar pada tahun 2030’ tidak akan terjadi. Wallahu a’lam.

SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 comments:

Mohon komentarnya santun dan sopan!